Program Prioritas Prabowo Butuh Anggaran Rp 1.896 Triliun pada 2027, Terbagi 8 Klaster

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan anggaran jumbo hingga Rp 1.896 triliun untuk mendanai berbagai program prioritas nasional pada 2027.

Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai 60 program kerja yang tersebar dalam delapan klaster utama, mulai dari makan bergizi gratis (MBG), pembangunan 3 juta rumah, hingga proyek Giant Sea Wall.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kebutuhan pendanaan program prioritas nasional (PKPN) telah diperhitungkan dalam penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.

"Belanja direncanakan berada pada kisaran 13,62 persen hingga 14,80 persen terhadap PDB. Besaran postur makro fiskal 2027 telah memperhitungkan kebutuhan pendanaan berbagai PKPN yang diperkirakan mencapai Rp 1.720 triliun hingga Rp 1.896 triliun," ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (9/6/2026).

Pemerintah menargetkan pendanaan program tersebut berasal dari belanja pemerintah pusat, optimalisasi transfer ke daerah dan dana desa, serta berbagai skema pembiayaan anggaran.

Purbaya menegaskan, pemerintah akan tetap menjalankan efisiensi dan refocusing anggaran agar belanja negara lebih produktif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing agar alokasi anggaran semakin produktif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat," katanya.

Delapan klaster prioritas

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menjelaskan, 60 program tersebut dibagi dalam delapan klaster besar yang saling terhubung.

"Intinya delapan klaster ini tidak berjalan sendiri-sendiri. Pangan terhubung dengan gizi, gizi terhubung dengan pendidikan, pendidikan terhubung dengan produktivitas, produktivitas terhubung dengan industri, industri menciptakan lapangan kerja, lapangan kerja menurunkan jumlah orang miskin," ujar Rachmat.

Klaster pertama adalah kedaulatan pangan, yang mencakup pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih, pengembangan kawasan perkebunan strategis, hingga peningkatan produksi daging, susu, dan telur.

Pada sektor energi dan air, pemerintah akan menjalankan program biodiesel B50, bioetanol E20, pembangunan PLTS 100 GW, konversi 6 juta motor listrik, elektrifikasi 10.000 desa, hingga eksplorasi 10 blok migas baru.

Sektor pendidikan mendapat porsi besar melalui program MBG untuk anak sekolah, pembangunan 500 Sekolah Rakyat, 20 Sekolah Garuda baru, digitalisasi pendidikan dengan 2 juta papan interaktif digital, hingga pendirian 10 universitas berbasis STEMM.

Di bidang kesehatan, pemerintah melanjutkan MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, meningkatkan kapasitas 66 rumah sakit, memperluas pemeriksaan kesehatan gratis, serta mempercepat penanggulangan tuberkulosis.

Pada sektor hilirisasi dan industrialisasi, pemerintah akan mengembangkan 18 proyek hilirisasi strategis, mobil nasional, motor nasional, industri semikonduktor, serta ekosistem kedirgantaraan.

Sementara itu, klaster infrastruktur mencakup pembangunan Giant Sea Wall, program 3 juta rumah, pengembangan jaringan kereta api nasional, serta rehabilitasi kawasan terdampak bencana.

Untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, pemerintah akan membangun 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan mempercepat pembangunan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Adapun program pengentasan kemiskinan akan difokuskan melalui Program Kesejahteraan Rakyat (Pro-Kesra), baik berupa bantuan sosial terintegrasi maupun dukungan bagi 10 juta penduduk untuk berusaha dan bekerja.

Pemerintah berharap berbagai program tersebut mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, sekaligus mendukung target pembangunan nasional dalam beberapa tahun ke depan.

Tag:  #program #prioritas #prabowo #butuh #anggaran #1896 #triliun #pada #2027 #terbagi #klaster