Mengapa Pelemahan Rupiah Saat Ini Berbeda dari Krisis 1998?
Ilustrasi rupiah dan dollar AS(THINKSTOCKS)
19:04
9 Juni 2026

Mengapa Pelemahan Rupiah Saat Ini Berbeda dari Krisis 1998?

Rupiah kembali menjadi perhatian publik setelah sempat menyentuh level Rp 18.200 per dollar Amerika Serikat (AS) pada Senin (8/6/2026).

Angka tersebut bahkan lebih lemah dibandingkan titik terendah saat krisis moneter 1998 yang berada di kisaran Rp 16.650 hingga Rp 16.800 per dollar AS.

Pelemahan kali ini membuat kurs rupiah berada di level terendah sepanjang masa.

Baca juga: Analis: BI Rate Naik untuk Tarik Modal Asing dan Jaga Rupiah

Ilustrasi rupiah, nilai tukar rupiah. Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar resmi mencairkan dana Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol) untuk Tahun Anggaran (TA) 2026. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 1.707.940.000 atau sekitar Rp 1,7 miliar.PEXELS/DEFRINO MAASY Ilustrasi rupiah, nilai tukar rupiah. Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar resmi mencairkan dana Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol) untuk Tahun Anggaran (TA) 2026. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 1.707.940.000 atau sekitar Rp 1,7 miliar.

Situasi ini memunculkan kekhawatiran lama. Bagi sebagian masyarakat, pelemahan rupiah identik dengan krisis ekonomi yang pernah mengguncang Indonesia hampir tiga dekade lalu.

Namun, mantan Menteri Keuangan sekaligus ekonom senior Chatib Basri menilai kondisi saat ini tidak dapat disamakan dengan krisis 1998.

"Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini, ini selalu pertanyaan yang diajuin ke saya, sama enggak 1998 dengan 2026? My answer is no. Kenapa yang membedakan paling besar 1998 dengan 2026 itu adalah flexible exchange rate," kata Chatib di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Penilaian serupa juga tercermin dalam kajian CORE Indonesia yang menyebut institusi makroekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibandingkan saat krisis moneter 1997/1998.

Baca juga: IHSG dan Rupiah Menguat Seiring Meredanya Rumor Reshuffle Menkeu

Meski rupiah telah menembus level terlemah sepanjang sejarah, karakter tekanan yang terjadi berbeda dengan krisis yang pernah melanda Indonesia lebih dari 25 tahun lalu.

Mengapa kondisinya berbeda dengan 1998?

Menurut Chatib, perbedaan terbesar terletak pada sistem nilai tukar yang kini lebih fleksibel.

Pada masa krisis 1998, banyak perusahaan Indonesia memiliki utang dalam dollar AS, sementara pendapatan mereka diperoleh dalam rupiah. Ketika rupiah anjlok, nilai kewajiban melonjak drastis dan memicu gelombang kredit bermasalah di sektor perbankan.

Saat ini, dunia usaha dinilai jauh lebih siap menghadapi gejolak kurs.

Ekonom, Chatib Basri, di Istana, Jakarta, Selasa (9/6/2026).KOMPAS.com/Rahel Ekonom, Chatib Basri, di Istana, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Baca juga: Gubernur BI Bantah Cadangan Devisa Menipis karena Intervensi Rupiah

"Sekarang yang terjadi adalah, ada different foreign exchange regime yang memungkinkan orang itu melakukan adjustment. Sehingga saya enggak terlalu khawatir sebetulnya di kelompok menengah atas," ujar Chatib.

Menurut dia, banyak perusahaan kini telah menggunakan instrumen lindung nilai (hedging) untuk mengurangi risiko nilai tukar.

Sebagian rumah tangga berpendapatan tinggi juga telah menyimpan aset dalam dollar AS, terutama mereka yang memiliki kebutuhan pembayaran pendidikan di luar negeri.

Temuan CORE Indonesia menunjukkan hal serupa. Dalam perbandingan antara periode krisis 1997/1998 dan kondisi saat ini, pelemahan rupiah sekarang berlangsung lebih bertahap dengan volatilitas yang relatif terkendali.

Baca juga: Chatib Basri Beberkan Tiga Langkah Menkeu Saat Rupiah Anjlok

Sebaliknya, pada 1998 kejatuhan rupiah terjadi secara sangat cepat dan disertai kepanikan pasar yang ekstrem.

Krisis 1998 bukan hanya soal rupiah

Secara nominal, rupiah saat ini memang lebih lemah dibandingkan level terendah pada 1998. Namun angka kurs saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa Indonesia sedang mengulang sejarah.

Dalam Laporan Tahunan Bank Indonesia 1997/1998 yang dikutip CORE Indonesia, krisis saat itu dipicu kombinasi berbagai persoalan sekaligus, mulai dari rapuhnya sistem perbankan, tingginya utang luar negeri swasta, lemahnya tata kelola perusahaan, hingga ketergantungan besar terhadap pembiayaan eksternal.

Krisis tersebut juga berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang disertai persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), inflasi tinggi, serta terganggunya pasokan kebutuhan pokok masyarakat.

Baca juga: Chatib Basri: Pelemahan Rupiah Lebih Dipicu Risiko Fiskal, Bukan Perang

Karena itu, meskipun kurs rupiah kini berada pada level yang lebih rendah, fondasi ekonomi yang menopangnya berbeda dengan situasi 1998.

ilustrasi rupiah dollar AS, dolar hari ini. Rupiah Tembus Rp 18.200 per Dollar AS.ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan ilustrasi rupiah dollar AS, dolar hari ini. Rupiah Tembus Rp 18.200 per Dollar AS.

Mengapa rupiah terus tertekan?

Kajian CORE Indonesia menyebut pelemahan rupiah saat ini dipicu kombinasi faktor global dan domestik.

Dari sisi eksternal, konflik geopolitik di Timur Tengah mendorong lonjakan harga minyak dunia. Harga minyak Brent bahkan sempat mencapai 118,35 dollar AS per barel pada akhir Maret 2026, jauh di atas asumsi APBN sebesar 70 dollar AS per barel.

Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia membutuhkan lebih banyak dollar AS untuk membayar impor energi sehingga tekanan terhadap rupiah meningkat.

Baca juga: Chatib Basri Anggap Pelemahan Rupiah Saat Ini Berbeda dari Krisis 1998

Pada saat yang sama, kenaikan harga energi mendorong ekspektasi suku bunga tinggi di Amerika Serikat dan memperkuat arus modal keluar dari negara berkembang.

Namun CORE menilai faktor domestik justru memiliki pengaruh yang lebih besar.

Lembaga tersebut menyoroti meningkatnya ketidakpastian kebijakan ekonomi serta memburuknya persepsi investor terhadap kredibilitas fiskal pemerintah.

Pada awal 2026, Moody's menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif. Tak lama kemudian, S&P dan Fitch juga menyampaikan peringatan terkait meningkatnya ketidakpastian kebijakan serta risiko fiskal.

Baca juga: Perry Warjiyo Akui Rupiah Melemah Lebih Dalam dari Proyeksi, BI Kembali Naikkan Suku Bunga

Masalah utamanya kredibilitas fiskal

Chatib melihat persoalan terbesar saat ini bukanlah krisis perbankan seperti 1998, melainkan kredibilitas fiskal.

Menurut dia, indikator Credit Default Swap (CDS) Indonesia sudah mulai meningkat sejak Januari 2026, bahkan sebelum pecahnya perang Iran.

"CDS-nya sudah mulai naik itu sejak Januari 2026 sebelum Iran war, waktu Moody's itu mengubah outlooknya dan ada kekhawatiran bahwa defisitnya mendekati 3 persen pada waktu itu," kata dia.

Pengamat ekonomi yang juga Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri.KOMPAS.com/ PRAMDIA ARHANDO Pengamat ekonomi yang juga Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri.

Situasi tersebut membuat ruang kebijakan pemerintah menjadi semakin sempit.

Baca juga: Rupiah Menguat ke Rp 18.058 Setelah BI Naikkan Suku Bunga

Apalagi, peluang bank sentral AS Federal Reserve (The Fed) untuk menurunkan suku bunga dalam waktu dekat dinilai semakin kecil.

Pandangan itu sejalan dengan analisis CORE yang menyebut investor asing mulai mengurangi kepemilikan aset rupiah karena meningkatnya ketidakpastian kebijakan fiskal dan ekonomi domestik.

Dampaknya ke masyarakat

Meski tidak melihat ancaman krisis seperti 1998, Chatib mengingatkan pelemahan rupiah tetap membawa konsekuensi bagi masyarakat.

Kelompok yang paling rentan terdampak adalah masyarakat berpendapatan menengah ke bawah karena mereka mengalokasikan sebagian besar pengeluaran untuk kebutuhan pokok.

Baca juga: Tak Hanya Naikkan BI Rate, BI Juga Kerahkan 4 Kebijakan Ini untuk Stabilisasi Rupiah

"Persoalan yang akan muncul adalah di lower middle income group. Kenapa? Karena efek dari tepung terigu yang mungkin naik, sehingga noodle nanti akan naik. Efek dari kedelai yang akan membuat tahu tempe, ini akan butuh waktu agak panjang," ujarnya.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat perlindungan sosial.

"Jadi sebetulnya yang perlu dijaga itu adalah bagaimana memberikan social protection kepada lower middle income group untuk address issue ini," tutur Chatib.

Kajian CORE juga mengingatkan risiko imported inflation akibat tingginya ketergantungan sejumlah sektor terhadap bahan baku impor, mulai dari industri tepung terigu, elektronik, plastik, benang, hingga pestisida.

Baca juga: BI Rate Naik Jadi 5,50 Persen, Ekonom: Rupiah Jadi Pertimbangan Utama

Meski demikian, Chatib menilai dampak pelemahan rupiah terhadap inflasi secara keseluruhan masih relatif terbatas. Mengacu pada estimasi Bank Indonesia, setiap depresiasi rupiah 1 persen hanya menambah inflasi sekitar 0,13 persen.

Ilustrasi inflasi. SHUTTERSTOCK/D.EE_ANGELO Ilustrasi inflasi.

Dengan pelemahan rupiah sekitar 8 persen, tambahan inflasi diperkirakan masih berada di bawah 1 persen.

"Makanya kita enggak lihat dampaknya terlalu banyak. Tapi di dalam produk tertentu, misalnya plastik, misalnya besi, ya, ini akan kelihatan," kata dia.

Belum mengarah ke resesi

Chatib juga tidak sependapat dengan pandangan bahwa depresiasi rupiah akan membawa Indonesia ke jurang resesi.

Baca juga: Suku Bunga Acuan BI Naik Jadi 5,50 Persen, Ekonom: Jurus Pamungkas untuk Redam Penurunan Rupiah

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada di kisaran 4,5 persen hingga 5 persen tetap tergolong baik dibandingkan banyak negara lain di tengah tekanan global.

Karena itu, tantangan terbesar saat ini bukan menghindari krisis seperti 1998, melainkan menjaga kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat yang paling rentan.

Seperti disimpulkan CORE Indonesia, stabilitas rupiah pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kebijakan BI, tetapi juga oleh kredibilitas fiskal pemerintah, pasokan devisa yang memadai, serta kekuatan struktur ekonomi nasional dalam jangka panjang. (Penulis: Kiki Safitri | Editor: Teuku Muhammad Valdy Arief)

Tag:  #mengapa #pelemahan #rupiah #saat #berbeda #dari #krisis #1998

KOMENTAR