Skema Gross Split Minerba Batal, Industri Masih Soroti Ketidakpastian Regulasi

 Indonesian Mining Association (API-IMA) menilai pembatalan rencana penerapan skema bagi hasil gross split di sektor mineral dan batu bara atau minerba perlu diikuti kepastian kebijakan.

Direktur Eksekutif API-IMA Sari Esayanti mengatakan, rencana penerapan skema tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri.

Menurut Sari, gross split yang selama ini digunakan di sektor minyak dan gas bumi atau migas tidak dapat begitu saja diterapkan pada sektor minerba.

Ia menilai karakter usaha pertambangan berbeda dengan migas, baik dari sisi komoditas, struktur biaya, risiko operasi, maupun skema kewajiban kepada negara.

"Pertambangan minerba memiliki karakteristik yang unik dengan tingkat kompleksitas yang berbeda pada masing-masing komoditas. Perbedaan mendasar inilah yang membuat banyak negara menerapkan sistem royalti dan fiskal yang berbeda dengan sektor migas," ujar Sari dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).

Baca juga: Gross Split Minerba Batal, Bahlil Buka Peluang Relaksasi Kuota Produksi

Sari mengatakan, pembatalan rencana gross split menjadi langkah penting untuk meredam ketidakpastian di sektor pertambangan.

Namun, ia menilai pemerintah tetap perlu menjaga konsistensi kebijakan fiskal dan kewajiban keuangan perusahaan.

Kepastian tersebut dibutuhkan karena industri minerba tengah menghadapi sejumlah perubahan kebijakan dalam waktu berdekatan.

Beberapa kebijakan yang menjadi perhatian pelaku usaha antara lain ekspor satu pintu, devisa hasil ekspor (DHE), penyesuaian royalti, Harga Patokan Mineral (HPM), bea keluar, hingga kewajiban penerapan biodiesel B50.

Baca juga: Bahlil Tegaskan Skema Gross Split Tidak Diterapkan untuk Minerba

Menurut Sari, banyaknya penyesuaian kebijakan dapat memengaruhi perhitungan investasi dan operasional perusahaan tambang.

Karena itu, pelaku industri meminta pemerintah menjaga stabilitas aturan agar rencana investasi jangka panjang tidak terganggu.

API-IMA menilai kepastian dan konsistensi kebijakan menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing industri pertambangan Indonesia.

"Hal ini sangat penting terutama di tengah meningkatnya kebutuhan investasi jangka panjang untuk mendukung agenda hilirisasi dan transisi energi nasional," pungkas Sari.

Tag:  #skema #gross #split #minerba #batal #industri #masih #soroti #ketidakpastian #regulasi