Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Sosialisasi dan Pencegahan Tak Lagi Berfungsi?

- Setidaknya ada enam kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kurun waktu empat bulan terakhir.

Enam kepala daerah tersebut adalah Bupati Cilacap Syamsul Auliya, Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, dan terakhir adalah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.

Mereka berenam menambah daftar kepala daerah yang ditangkap KPK pada tahun sebelumnya.

Pada 2025, KPK juga menangkap sejumlah kepala daerah, yakni Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, dan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

Baca juga: Eks Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Total Rp 7,4 M

Mereka adalah sederet kepala daerah yang terjaring OTT KPK dan kini sedang menjalani proses hukum.

Lantas apa yang menyebabkan para kepala daerah ini seperti tak belajar dengan rekan sejawatnya sendiri?

Sosialisasi dan pencegahan yang tak bisa selesaikan persoalan

Menurut Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, fenomena korupsi estafet yang dilakukan para kepala daerah sebagai bukti sosialisasi dan pencegahan tak menyelesaikan masalah korupsi.

"Pencegahan dan sosialisasi tidak akan dapat menyelesaikan persoalan ini karena kepala daerah akan tetap melakukan (korupsi)," kata Lakso kepada Kompas.com melalui pesansingkat, Senin (13/4/2026).

Baca juga: KPK Periksa Ibu Bupati Bekasi Ade Kunang, Dalami Komunikasi Suaminya

Dia mengatakan, KPK sudah pada tahap yang tepat melakukan proses OTT sebagai obat dari sisi penegak hukum.

Semakin tinggi risiko melakukan korupsi maka semakin baik sistem penindakan akan terbangun dan semakin "takut" kepala daerah melakukan tindakan korupsi.

"Penindakan adalah strategi terbaik pencegahan. Sosialisasi akan menjadi sia-sia tanpa adanya risiko," katanya.

Motif keuntungan pribadi yang kuat

Lakso juga mengatakan, aksi nekat para kepala daerah ini didorong oleh motif kepentingan pribadi yang kuat.

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (12/4/2026).

"Motif kesatu adalah mendapatkan kepentingan pribadi untuk meningkatkan harta kekayaan, baik melalui pemerasan, suap, maupun konflik kepentingan dalam pengadaan," katanya.

Motif kepentingan pribadi ini tak lain adalah untuk menancapkan lebih dalam kekuatan politiknya di Tulungagung.

Hal serupa juga pernah terjadi pada kepala daerah yang melakukan korupsi, seperti Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, dan Bupati Pati, Sudewo.

Motif kedua, kata mantan penyidik KPK ini, adalah persoalan yang belum selesai terkait kebutuhan dana non-budgeter, baik kepada relasi politik seperti DPRD, maupun jatah penegak hukum ataupun auditor.

"Ini menyebabkan Kepala Daerah ada pada posisi membutuhkan dana signifikan untuk melanggengkan kekuasaannya," ucapnya.

Tag:  #banyak #kepala #daerah #terjerat #korupsi #sosialisasi #pencegahan #lagi #berfungsi