Kasus Pembakaran Santri di Lombok, Wakil Ketua DPR Minta Diusut Tuntas

- Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan pembakaran yang menimpa tiga santri di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga menyebabkan satu korban meninggal dunia.

Menurutnya, peristiwa tersebut harus ditangani secara menyeluruh, transparan, dan berkeadilan agar seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Saya meminta aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus ini secara menyeluruh. Tidak boleh ada toleransi terhadap pelaku maupun pihak yang terbukti lalai sehingga peristiwa ini dapat terjadi. Keadilan harus ditegakkan dan keluarga korban berhak mendapatkannya,” ujar Sari dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa (9/6/2026).

Ia mengaku prihatin atas peristiwa yang menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat tersebut.

Sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus wakil rakyat dari daerah pemilihan Pulau Lombok, Sari menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban.

“Saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan tindakan kekerasan yang menghilangkan nyawa seseorang, terlebih terhadap santri-santri yang sedang menuntut ilmu,” kata Sari.

Baca juga: 2 Santri Jatuh dari Lantai 2 Asrama di Pamekasan, 1 Korban Meninggal

Minta Evaluasi Perlindungan Anak di Pesantren

Selain mendorong pengusutan hukum, Sari menilai kasus tersebut harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap sistem pengawasan dan perlindungan anak di lingkungan pesantren guna memastikan keamanan dan keselamatan para santri selama menjalani pendidikan.

Menurut Sari, keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas utama di setiap lembaga pendidikan, termasuk pesantren.

“Keselamatan dan perlindungan santri harus menjadi prioritas bersama. Tidak boleh ada ruang bagi kekerasan dalam bentuk apa pun di lingkungan pesantren. Anak-anak harus dapat belajar dan menuntut ilmu dengan rasa aman serta nyaman,” tegasnya.

Sari juga mengajak pengelola pesantren, tokoh agama, pemerintah daerah (pemda), dan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan serta perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan.

Baca juga: Tangani Problem Kekerasan Seksual, 42.000 Ponpes Akan Diverifikasi

Jangan Generalisasi Seluruh Pesantren

Meski demikian, Sari mengingatkan masyarakat agar tidak menggeneralisasi peristiwa tersebut kepada seluruh pondok pesantren.

Menurut dia, masih banyak pesantren di Lombok maupun daerah lain yang menjalankan fungsi pendidikan dengan baik serta menyediakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi para santri.

“Kita tidak boleh menghakimi seluruh pesantren hanya karena perbuatan segelintir oknum. Saya meyakini masih banyak pesantren di Lombok maupun di seluruh Indonesia yang menjadi tempat menuntut ilmu yang aman, membentuk karakter, akhlak, dan masa depan generasi muda bangsa,” ujarnya.

Sari berharap proses hukum berjalan secara transparan dan memberikan rasa keadilan bagi korban serta keluarganya. Di sisi lain, momentum ini juga perlu menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan.

Baca juga: Unesa Masih Buka Jalur Mandiri Prestasi Akademik hingga Keagamaan, Cek Ketentuannya

Dengan demikian, pesantren dapat terus menjalankan perannya sebagai tempat pembentukan karakter dan pendidikan generasi muda dalam suasana yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan.

Tag:  #kasus #pembakaran #santri #lombok #wakil #ketua #minta #diusut #tuntas