Berita dan Informasi Kitab Terkini dan Terbaru Hari ini - Jakarta365

Jakarta365

Pemerintah Klaim KUHAP Dibikin Lewat

Pemerintah Klaim KUHAP Dibikin Lewat "Meaningful Participation" Publik

Bagaimana Penerapan Pasal Penghinaan Presiden dan Wapres di KUHP Baru?

Bagaimana Penerapan Pasal Penghinaan Presiden dan Wapres di KUHP Baru?

3 Aturan Paling Sensitif di KUHP Baru: Zina, Hina Presiden, Demo

3 Aturan Paling Sensitif di KUHP Baru: Zina, Hina Presiden, Demo

Dulu Dibatalkan MK, Kenapa Pasal Penghinaan Presiden Kini Ada Lagi?

Dulu Dibatalkan MK, Kenapa Pasal Penghinaan Presiden Kini Ada Lagi?

Menkum: Pidana Kurungan Tak Dikenal di KUHP Baru, yang Ada Pidana Denda

Menkum: Pidana Kurungan Tak Dikenal di KUHP Baru, yang Ada Pidana Denda

Siapa yang Berhak Terima Tanah Warisan?

Siapa yang Berhak Terima Tanah Warisan?

Korlap Demo Rusuh Tak Bisa Dipenjara? Wamenkumham Beberkan Syarat Mutlak di KUHP Baru

Korlap Demo Rusuh Tak Bisa Dipenjara? Wamenkumham Beberkan Syarat Mutlak di KUHP Baru

Menteri Hukum Soal Stiker WA Pejabat: Kalau Jempol Oke, tapi Ada Batasannya

Menteri Hukum Soal Stiker WA Pejabat: Kalau Jempol Oke, tapi Ada Batasannya

Menkum Supratman: Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru Bersifat Delik Aduan, Berlaku Bila Presiden Melapor

Menkum Supratman: Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru Bersifat Delik Aduan, Berlaku Bila Presiden Melapor

Blak-blakan Menkum Supratman: KUHP-KUHAP Produk Politik, Tak Bisa Puaskan Semua Pihak

Blak-blakan Menkum Supratman: KUHP-KUHAP Produk Politik, Tak Bisa Puaskan Semua Pihak

Awas! Nikah Siri dan Poligami Bakal Dipenjara, Ini Aturan Lengkap KUHP Baru

Awas! Nikah Siri dan Poligami Bakal Dipenjara, Ini Aturan Lengkap KUHP Baru

KUHP Baru Mulai Berlaku, Nikah Siri dan 'Kumpul Kebo' Kini Diancam Penjara 6 Tahun

KUHP Baru Mulai Berlaku, Nikah Siri dan 'Kumpul Kebo' Kini Diancam Penjara 6 Tahun

Kemenkum Soal Polisi Jadi Penyidik Utama di KUHAP Baru: Itu Putusan MK

Kemenkum Soal Polisi Jadi Penyidik Utama di KUHAP Baru: Itu Putusan MK

Eddy Hiariej Jelaskan Sebab KUHAP Bolehkan Penangkapan Tanpa Izin Pengadilan

Eddy Hiariej Jelaskan Sebab KUHAP Bolehkan Penangkapan Tanpa Izin Pengadilan

KUHP Baru Berlaku, Sekolah hingga Panti Asuhan Jadi Lokasi Hukuman Kerja Sosial

KUHP Baru Berlaku, Sekolah hingga Panti Asuhan Jadi Lokasi Hukuman Kerja Sosial

Penyadapan di Luar Kasus Korupsi-Terorisme Belum Bisa Dilakukan meski KUHAP Baru Berlaku

Penyadapan di Luar Kasus Korupsi-Terorisme Belum Bisa Dilakukan meski KUHAP Baru Berlaku

Pemerintah Klaim KUHP Baru soal Pasal Penghinaan Presiden Tidak untuk Membungkam Demokrasi

Pemerintah Klaim KUHP Baru soal Pasal Penghinaan Presiden Tidak untuk Membungkam Demokrasi

Wamenkum: Yang Bilang Penyadapan Bisa Tanpa Izin Pengadilan, Itu Hoaks

Wamenkum: Yang Bilang Penyadapan Bisa Tanpa Izin Pengadilan, Itu Hoaks

Menkum Usul AI Digunakan untuk Pemeriksaan Tindak Pidana

Menkum Usul AI Digunakan untuk Pemeriksaan Tindak Pidana

Jerat Baru Pasal Perzinaan di KUHP Baru, Tak Beda Jauh dari yang Lama

Jerat Baru Pasal Perzinaan di KUHP Baru, Tak Beda Jauh dari yang Lama

Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru: Simpatisan Tak Bisa Lapor, Hanya Presiden dan Wapres

Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru: Simpatisan Tak Bisa Lapor, Hanya Presiden dan Wapres

Soal Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru, Wamenkum: Kritik Tidak Dilarang

Soal Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru, Wamenkum: Kritik Tidak Dilarang

Wamenkum Ungkap Alasan Pasal Penghinaan Presiden Masuk di KUHP Baru

Wamenkum Ungkap Alasan Pasal Penghinaan Presiden Masuk di KUHP Baru

KUHP-KUHAP Baru, Restorative Justice Tak Berlaku untuk Korupsi hingga Kekerasan Seksual

KUHP-KUHAP Baru, Restorative Justice Tak Berlaku untuk Korupsi hingga Kekerasan Seksual

Soal Pasal Penghinaan Presiden di KUHP, Menkum: Hanya Presiden dan Wapres yang Bisa Lapor

Soal Pasal Penghinaan Presiden di KUHP, Menkum: Hanya Presiden dan Wapres yang Bisa Lapor

KUHP Baru Tetap Atur Pidana Mati, Taufik Basari: Tapi Kini jadi Pidana Khusus

KUHP Baru Tetap Atur Pidana Mati, Taufik Basari: Tapi Kini jadi Pidana Khusus

KPK Pastikan Patuhi KUHP dan KUHAP Baru yang Mulai Berlaku Januari 2026

KPK Pastikan Patuhi KUHP dan KUHAP Baru yang Mulai Berlaku Januari 2026

Baru Dua Hari Diterapkan, Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru Digugat ke MK

Baru Dua Hari Diterapkan, Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru Digugat ke MK

Bacaan Misa Gereja Katolik 4 Januari 2026: Hari Raya Penampakan Tuhan dan Hari Anak Misioner

Bacaan Misa Gereja Katolik 4 Januari 2026: Hari Raya Penampakan Tuhan dan Hari Anak Misioner

Mahfud MD Khawatir Mekanisme Restorative Justice jadi Bahan Jual Beli Perkara dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Mahfud MD Khawatir Mekanisme Restorative Justice jadi Bahan Jual Beli Perkara dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Irjen Umar Ungkap KUHAP dan KUHP Baru Jadi Tantangan Besar Penyidik, Bisa Jadi Racun Perkara Pidana

Irjen Umar Ungkap KUHAP dan KUHP Baru Jadi Tantangan Besar Penyidik, Bisa Jadi Racun Perkara Pidana

KPK Siap Patuhi KUHP dan KUHAP Baru yang Resmi Berlaku

KPK Siap Patuhi KUHP dan KUHAP Baru yang Resmi Berlaku

MA Tegaskan Hakim Berwenang Terima atau Tolak Pengakuan Bersalah di KUHAP Baru

MA Tegaskan Hakim Berwenang Terima atau Tolak Pengakuan Bersalah di KUHAP Baru

KUHP Nasional Resmi Berlaku, Kumpul Kebo atau Living Tigetger Bisa Terjerat Pidana

KUHP Nasional Resmi Berlaku, Kumpul Kebo atau Living Tigetger Bisa Terjerat Pidana

MA Siapkan Aturan Teknis Penilaian Hakim dalam Pasal Pengakuan Bersalah KUHAP Baru

MA Siapkan Aturan Teknis Penilaian Hakim dalam Pasal Pengakuan Bersalah KUHAP Baru

Kementerian Imipas Siapkan 986 Lokasi Kerja Sosial untuk Implementasikan KUHP Baru

Kementerian Imipas Siapkan 986 Lokasi Kerja Sosial untuk Implementasikan KUHP Baru

Mencermati Pasal Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru

Mencermati Pasal Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru

Di Balik Pengakuan Bersalah di KUHAP Baru, Mahfud Ingatkan Risiko Jual-Beli Perkara

Di Balik Pengakuan Bersalah di KUHAP Baru, Mahfud Ingatkan Risiko Jual-Beli Perkara

Kejagung Minta Polri Penuhi Bukti Penetapan Tersangka Kasus Kayu Gelondongan Sumatera

Kejagung Minta Polri Penuhi Bukti Penetapan Tersangka Kasus Kayu Gelondongan Sumatera

Kemen Imipas Siapkan 986 Lokasi Kerja Sosial untuk Implementasi KUHP Baru

Kemen Imipas Siapkan 986 Lokasi Kerja Sosial untuk Implementasi KUHP Baru

Dinilai Multitafsir, Pasal Larangan Menghasut Tak Beragama Digugat Mahasiswa ke MK

Dinilai Multitafsir, Pasal Larangan Menghasut Tak Beragama Digugat Mahasiswa ke MK

Pasal Penghinaan Pemerintah di KUHP Digugat ke MK, Mahasiswa Nilai Berpotensi Kriminalisasi Kritik

Pasal Penghinaan Pemerintah di KUHP Digugat ke MK, Mahasiswa Nilai Berpotensi Kriminalisasi Kritik