Berita dan Informasi Uu Dkj Terkini dan Terbaru Hari ini - Jakarta365

Jakarta365

Harga Genteng Rp4.300 Per Unit, Transaksi Awal Program Gentengisasi di Jabar Capai Rp12,6 Miliar

Hasil Leeds United Vs Man City 0-1, Antoine Semenyo Jadi Pembeda

Garda Revolusi Iran Disebut Tutup Selat Hormuz, Mengapa Dunia Harus Panik?

DPR Ogah Pindah ke IKN Tapi Tak Direstui Pemerintah

DPR Ogah Pindah ke IKN Tapi Tak Direstui Pemerintah

DPR Tak Mau Pindah ke IKN, Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Parlemen

DPR Tak Mau Pindah ke IKN, Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Parlemen

DPR Ogah Pindah ke IKN, Usulkan Jakarta jadi Ibu Kota Parlemen

DPR Ogah Pindah ke IKN, Usulkan Jakarta jadi Ibu Kota Parlemen

Tak Ada Meaningful Participation, Fraksi PKS Tolak RUU DKJ Disahkan jadi Undang-Undang

Tak Ada Meaningful Participation, Fraksi PKS Tolak RUU DKJ Disahkan jadi Undang-Undang

Meski Sendirian Fraksi PKS Tegas Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural!

Meski Sendirian Fraksi PKS Tegas Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural!

DPR Sepakati RUU DKJ Dibawa ke Sidang Paripurna, Hanya PKS yang Menolak, Apa Alasannya?

DPR Sepakati RUU DKJ Dibawa ke Sidang Paripurna, Hanya PKS yang Menolak, Apa Alasannya?

Berubah Lagi, Kini DPR dan Pemerintah Sepakati Pilkada Jakarta Seperti Pilpres: Pemenangnya Suara 50+1

Berubah Lagi, Kini DPR dan Pemerintah Sepakati Pilkada Jakarta Seperti Pilpres: Pemenangnya Suara 50+1

Kapan Jakarta Kehilangan Status Ibu Kota? Heru Budi Jawab Begini

Kapan Jakarta Kehilangan Status Ibu Kota? Heru Budi Jawab Begini

Bye-bye Penunjukan! Gubernur Jakarta Tetap Suara Rakyat

Bye-bye Penunjukan! Gubernur Jakarta Tetap Suara Rakyat

Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Pemerintah Ambil Alih Pengelolaan Aset GBK hingga Monas

Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Pemerintah Ambil Alih Pengelolaan Aset GBK hingga Monas

Pemerintah dan DPR Sepakat Gubernur DKJ Dipilih Lewat Pilkada

Pemerintah dan DPR Sepakat Gubernur DKJ Dipilih Lewat Pilkada

DPD RI Pertanyakan Alasan Monas dan GBK Tak Diserahkan ke Pemerintah DKJ

DPD RI Pertanyakan Alasan Monas dan GBK Tak Diserahkan ke Pemerintah DKJ

Pembahasan Peralihan Aset Pemerintah Pusat Ditunda, Ini Alasan Panja RUU DKJ

Pembahasan Peralihan Aset Pemerintah Pusat Ditunda, Ini Alasan Panja RUU DKJ

Dapat Jatah Pimpinan DPRD DKI Jakarta 2024-2029, NasDem Ingin Awasi RUU DKJ

Dapat Jatah Pimpinan DPRD DKI Jakarta 2024-2029, NasDem Ingin Awasi RUU DKJ

Anggota Baleg DPR ini Pastikan Semua Fraksi Setuju Gubernur DKJ Dipilih Langsung, Bukan Ditunjuk Presiden!

Anggota Baleg DPR ini Pastikan Semua Fraksi Setuju Gubernur DKJ Dipilih Langsung, Bukan Ditunjuk Presiden!

Sylviana Murni Usul Gubernur dan Wagub DKJ Wajib Orang Betawi, Sampai Singgung soal Papua

Sylviana Murni Usul Gubernur dan Wagub DKJ Wajib Orang Betawi, Sampai Singgung soal Papua

Anggota Baleg DPR Minta Pembahasan RUU DKJ Atur Kekhususan Soal Antisipasi Banjir di Jakarta

Anggota Baleg DPR Minta Pembahasan RUU DKJ Atur Kekhususan Soal Antisipasi Banjir di Jakarta

RUU DKJ Tak Jamin Jakarta Bebas Banjir dan Macet, PDIP: Mana Bisa Jadi Kota Global, Jadinya Kota Gombal

RUU DKJ Tak Jamin Jakarta Bebas Banjir dan Macet, PDIP: Mana Bisa Jadi Kota Global, Jadinya Kota Gombal

Pemerintah Beberkan Kekhususan Jakarta Usai Tak Lagi Jadi Ibu Kota

Pemerintah Beberkan Kekhususan Jakarta Usai Tak Lagi Jadi Ibu Kota

DPR Usul Ada Majelis Rakyat Jakarta Dalam Aturan RUU DKJ: Betawi Harus Diperlakukan Khusus

DPR Usul Ada Majelis Rakyat Jakarta Dalam Aturan RUU DKJ: Betawi Harus Diperlakukan Khusus

RUU DKJ Digodok di DPR, Legislator Ini Khawatir Jakarta jadi Kota Khusus Orang Berduit

RUU DKJ Digodok di DPR, Legislator Ini Khawatir Jakarta jadi Kota Khusus Orang Berduit

Bahas RUU DKJ, Anggota DPR Usul Kendaraan Berusia Lebih dari 10 Tahun Dilarang Masuk Jakarta

Bahas RUU DKJ, Anggota DPR Usul Kendaraan Berusia Lebih dari 10 Tahun Dilarang Masuk Jakarta

Kekhususan Jakarta di RUU DKJ Dipertanyakan: Seperti Diberi Kepala Tapi Dipegang Buntut

Kekhususan Jakarta di RUU DKJ Dipertanyakan: Seperti Diberi Kepala Tapi Dipegang Buntut

Anies Ingatkan RUU DKJ Bisa Picu Masalah Baru, Lebih Setuju Badan Kerja Sama Jabodetabek

Anies Ingatkan RUU DKJ Bisa Picu Masalah Baru, Lebih Setuju Badan Kerja Sama Jabodetabek

DPR dan Pemerintah Sepakat Ketua Dewan Aglomerasi Jabodetabekjur Ditunjuk Presiden

DPR dan Pemerintah Sepakat Ketua Dewan Aglomerasi Jabodetabekjur Ditunjuk Presiden

DPR dan Pemerintah Sepakat Ketua Dewan Aglomerasi DKJ Ditunjuk Presiden

DPR dan Pemerintah Sepakat Ketua Dewan Aglomerasi DKJ Ditunjuk Presiden

Kejutan Baru! Presiden Berhak Pilih Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ

Kejutan Baru! Presiden Berhak Pilih Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ

Singkirkan Konsep Metropolitan, Baleg DPR-Pemerintah Sepakati Definisi Aglomerasi Jabodetabekjur di RUU DKJ

Singkirkan Konsep Metropolitan, Baleg DPR-Pemerintah Sepakati Definisi Aglomerasi Jabodetabekjur di RUU DKJ

DPR dan Pemerintah Setujui Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Langsung Presiden

DPR dan Pemerintah Setujui Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Langsung Presiden

Anggota Komisi II DPR: Wapres Ditugaskan Jaga Kawasan Aglomerasi Biar Jakarta Tak Tenggelam

Anggota Komisi II DPR: Wapres Ditugaskan Jaga Kawasan Aglomerasi Biar Jakarta Tak Tenggelam

Pemerintah Tegaskan Gubernur DKJ Harus Tetap Dipilih Lewat Pilkada, Ini Konsekuensinya Kalau Diubah..

Pemerintah Tegaskan Gubernur DKJ Harus Tetap Dipilih Lewat Pilkada, Ini Konsekuensinya Kalau Diubah..

Tertawa Pimpinan Baleg DPR usai Sukabumi Diusulkan Masuk Wilayah Aglomerasi dalam RUU DKJ

Tertawa Pimpinan Baleg DPR usai Sukabumi Diusulkan Masuk Wilayah Aglomerasi dalam RUU DKJ

Pemerintah Buka Peluang Ubah Definisi Aglomerasi Jabodetabek Jadi Metropolitan

Pemerintah Buka Peluang Ubah Definisi Aglomerasi Jabodetabek Jadi Metropolitan

Baleg DPR RI Targetkan RUU Daerah Khusus Jakarta Bisa Disahkan Awal April Mendatang

Baleg DPR RI Targetkan RUU Daerah Khusus Jakarta Bisa Disahkan Awal April Mendatang

Jelaskan Soal Dewan Kawasan Aglomerasi DKJ, Mendagri Pastikan Wapres Tak Bisa Ambil Alih Kewenangan Pemda

Jelaskan Soal Dewan Kawasan Aglomerasi DKJ, Mendagri Pastikan Wapres Tak Bisa Ambil Alih Kewenangan Pemda

DPR RI Diminta Libatkan Masukan Masyarakat sebelum Bawa RUU DKJ ke Paripurna

DPR RI Diminta Libatkan Masukan Masyarakat sebelum Bawa RUU DKJ ke Paripurna

Komite I Minta DIM RUU DKJ yang Disusun DPD RI Dibahas Bersama DPR dan Pemerintah

Komite I Minta DIM RUU DKJ yang Disusun DPD RI Dibahas Bersama DPR dan Pemerintah

Berpotensi Timbulkan Dualisme, DPD Minta Rencana Wapres Pimpin Kawasan Aglomerasi DKJ Ditinjau Ulang

Berpotensi Timbulkan Dualisme, DPD Minta Rencana Wapres Pimpin Kawasan Aglomerasi DKJ Ditinjau Ulang

Mendagri Pastikan Dewan Aglomerasi Tak Bisa Ambil Alih Tugas Pemerintah Daerah

Mendagri Pastikan Dewan Aglomerasi Tak Bisa Ambil Alih Tugas Pemerintah Daerah

Bahas RUU DKJ, Mendagri Tito: Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

Bahas RUU DKJ, Mendagri Tito: Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

Baleg DPR Berharap RUU DKJ Disahkan 4 April 2024

Baleg DPR Berharap RUU DKJ Disahkan 4 April 2024

DPD RI Usul Wapres Dipertimbangkan Punya Kewenangan Sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi DKJ

DPD RI Usul Wapres Dipertimbangkan Punya Kewenangan Sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi DKJ

1
2
3
4