Ekonomi Platform dan Gig Economy: Siapa yang Diuntungkan?
Ilustrasi ojek online.((SHUTTERSTOCK/CREATIVA IMAGES))
12:52
29 April 2026

Ekonomi Platform dan Gig Economy: Siapa yang Diuntungkan?

DI TENGAH hiruk-pikuk kota modern, kita menyaksikan fenomena baru yang perlahan mengubah wajah pasar tenaga kerja, yaitu munculnya ekonomi platform.

Dari pengemudi ojek online yang berlalu-lalang, kurir makanan yang berpacu dengan waktu, hingga pekerja lepas digital yang bekerja dari kamar tidur mereka.

Semua aktivitas ini adalah bagian dari satu ekosistem besar yang dikenal sebagai gig economy.

Fenomena ini bukan sekadar tren sementara, tetapi menjelma menjadi salah satu pilar ekonomi global.

Namun, di balik fleksibilitas dan efisiensi yang sering dipuja, muncul pertanyaan mendasar yang layak diajukan secara kritis, yaitu siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari ekonomi platform ini?

Apakah pekerja yang semakin fleksibel? Perusahaan teknologi yang semakin dominan? Atau konsumen yang menikmati layanan murah dan cepat?

Tulisan ini mencoba menelisik dinamika tersebut secara lebih dalam, yaitu dengan melihat struktur ekonomi, distribusi keuntungan, serta implikasi jangka panjangnya bagi keadilan sosial dan masa depan pekerjaan.

Dalam satu dekade terakhir, ekonomi platform berkembang dari fenomena pinggiran menjadi arus utama.

Baca juga: Reshuffle: Ketika Istana Pilih Bermain Aman di Tengah Krisis Publik

Data terbaru menunjukkan bahwa nilai ekonomi gig global telah mencapai sekitar 2,7 triliun dollar AS pada 2025, dengan sekitar 1,57 miliar pekerja atau 36 persen tenaga kerja dunia terlibat dalam berbagai bentuk pekerjaan gig. Angka ini menunjukkan transformasi besar dalam struktur pasar kerja global.

Pertumbuhan ini didorong oleh beberapa faktor kunci. Pertama, kemajuan teknologi digital memungkinkan pertemuan cepat antara permintaan dan penawaran tenaga kerja melalui aplikasi.

Kedua, perubahan preferensi pekerja, terutama generasi muda yang menginginkan fleksibilitas waktu kerja.

Ketiga, strategi perusahaan yang ingin menekan biaya tenaga kerja dengan menghindari hubungan kerja formal.

Selain itu, sekitar 78 persen perusahaan global kini menggunakan tenaga kerja gig sebagai bagian dari strategi bisnis mereka. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi platform bukan sekadar fenomena pekerja, tetapi juga bagian integral dari strategi korporasi modern.

Namun, di balik pertumbuhan ini terdapat kompleksitas, yaitu definisi gig economy sendiri sangat luas. Sebagian pekerja menjadikannya sebagai pekerjaan utama, sementara sebagian lain hanya sebagai tambahan penghasilan.

Di Amerika Serikat, misalnya, hanya sekitar 10 persen pekerja yang bergantung pada gig sebagai sumber pendapatan utama, sementara sisanya menjadikannya pekerjaan sampingan.

Narasi utama yang sering dikaitkan dengan gig economy adalah fleksibilitas. Pekerja bebas memilih kapan bekerja, di mana bekerja, dan seberapa banyak bekerja. Sekilas, ini tampak seperti revolusi yang membebaskan pekerja dari belenggu jam kerja konvensional.

Namun, fleksibilitas ini sering kali bersifat semu. Banyak pekerja gig justru terjebak dalam apa yang bisa disebut sebagai “fleksibilitas terpaksa”, di mana mereka harus bekerja lebih lama untuk mencapai pendapatan yang layak.

Data menunjukkan bahwa dua pertiga pekerja gig menghasilkan kurang dari 2.500 dollar AS per bulan, angka yang relatif rendah jika dibandingkan dengan biaya hidup di banyak negara.

Lebih jauh lagi, laporan menunjukkan bahwa pendapatan pekerja gig di beberapa sektor bahkan mengalami penurunan meskipun jam kerja meningkat.

Studi terhadap pengemudi platform menunjukkan penurunan pendapatan mingguan di tengah meningkatnya jam kerja. Fenomena ini mengindikasikan adanya tekanan kompetisi yang semakin ketat antarpekerja.

Dengan kata lain, fleksibilitas dalam gig economy sering kali datang dengan harga mahal, yaitu ketidakpastian pendapatan, jam kerja tidak menentu, dan minimnya perlindungan sosial.

Untuk memahami siapa yang diuntungkan, kita perlu melihat struktur dasar ekonomi platform. Pada dasarnya, platform bertindak sebagai perantara antara penyedia jasa (pekerja) dan pengguna jasa (konsumen). Dalam teori ekonomi, ini disebut sebagai two-sided market.

Namun, tidak seperti perantara tradisional, platform digital memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka mengontrol mulai dari algoritma penentuan harga, distribusi pekerjaan, sistem penilaian (rating), dan akses ke pasar.

Baca juga: Generasi Tanpa Istirahat

Kekuasaan ini menciptakan asimetri informasi dan kekuatan yang signifikan antara platform dan pekerja. Pekerja sering kali tidak mengetahui bagaimana tarif ditentukan atau mengapa mereka menerima (atau tidak menerima) suatu pekerjaan.

Lebih jauh lagi, beberapa studi menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, platform dapat menekan upah pekerja ke tingkat minimum yang menguntungkan mereka, bahkan dalam situasi kompetisi antarplatform.

Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar dalam gig economy tidak selalu menghasilkan keseimbangan yang adil.

Salah satu pertanyaan kunci adalah bagaimana keuntungan didistribusikan dalam ekonomi platform? Secara umum, terdapat tiga aktor utama, yaitu platform (perusahaan teknologi), pekerja (gig workers), dan konsumen.

Platform mendapatkan keuntungan dari komisi transaksi, data pengguna, dan skala ekonomi. Dengan model bisnis berbasis aset ringan (asset-light), mereka dapat berkembang pesat tanpa harus menanggung biaya tenaga kerja tradisional seperti gaji tetap, asuransi, atau pensiun.

Sementara itu, pekerja menanggung sebagian besar risiko seperti biaya operasional (kendaraan, bahan bakar, perangkat), ketidakpastian permintaan, serta tidak adanya jaminan sosial.

Dalam banyak kasus, pekerja diklasifikasikan sebagai “mitra” atau “kontraktor independen”, bukan karyawan.

Konsumen, di sisi lain, menikmati layanan yang lebih murah dan cepat. Namun, harga murah ini sering kali disubsidi oleh tekanan terhadap upah pekerja.

Dengan demikian, distribusi keuntungan dalam gig economy cenderung tidak seimbang dengan platform sebagai pihak yang paling diuntungkan.

Salah satu sumber keuntungan terbesar bagi platform bukan hanya komisi transaksi, tetapi juga data. Setiap interaksi mulai dari lokasi, preferensi pelanggan, hingga pola kerja pekerja dikumpulkan dan dianalisis.

Data ini memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Data ini digunakan mulai untuk mengoptimalkan algoritma, meningkatkan efisiensi layanan, mengembangkan produk baru, dan menarik investor.

Dalam konteks ini, pekerja gig sebenarnya tidak hanya menyediakan tenaga kerja, tetapi juga data, tapi tanpa mendapatkan kompensasi yang sebanding.

Kondisi ini menciptakan dimensi baru dalam ketimpangan ekonomi, yaitu ketimpangan data. Platform mengakumulasi kekayaan berbasis data, sementara pekerja tetap berada dalam posisi rentan.

Baca juga: Alarm Ekonomi dan Fiskal Indonesia

Pertumbuhan gig economy juga memiliki implikasi terhadap ketimpangan sosial. Di satu sisi, hal ini membuka akses kerja bagi banyak orang termasuk mereka yang sebelumnya sulit masuk ke pasar kerja formal.

Namun, di sisi lain, hal ini juga berpotensi memperlebar kesenjangan. Hal ini terjadi karena tidak adanya jaminan sosial, pendapatan tidak stabil, dan minimnya peluang mobilitas karier.

Bahkan, terdapat kesenjangan gender yang signifikan, dengan gap pendapatan sekitar 30 persen dalam pekerjaan gig.

Selain itu, banyak pekerja gig terjebak dalam “jebakan produktivitas rendah”, di mana mereka bekerja lebih lama tanpa peningkatan kesejahteraan yang signifikan.

Menyadari berbagai masalah tersebut, banyak negara mulai merumuskan regulasi untuk ekonomi platform. Isu utama yang dibahas meliputi status pekerja (karyawan vs kontraktor), perlindungan sosial, transparansi algoritma, dan standar upah minimum.

Forum global seperti World Economic Forum dan International Labour Organization juga menyoroti pentingnya menciptakan “pekerjaan dan upah layak” dalam ekonomi platform.

Namun, regulasi sering kali tertinggal dibandingkan dengan kecepatan inovasi teknologi. Platform terus beradaptasi, sementara pemerintah masih mencari model kebijakan yang tepat.

Di negara berkembang seperti Indonesia, gig economy memiliki dinamika yang berbeda. Aktivitas ini sering menjadi solusi bagi tingginya pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja formal.

Namun, dalam konteks ini, gig economy juga berpotensi menjadi bentuk informalitas baru dengan risiko yang serupa dengan sektor informal tradisional, tetapi dibungkus dalam teknologi modern.

Banyak pekerja masuk ke gig economy bukan karena pilihan, tetapi karena keterpaksaan. Hal ini terlihat di berbagai negara, di mana sebagian besar pekerja gig bergabung karena sulit mendapatkan pekerjaan tetap.

Ke depan, gig economy kemungkinan akan terus tumbuh. Proyeksi menunjukkan pertumbuhan signifikan hingga dekade mendatang, didorong oleh digitalisasi dan perubahan struktur kerja global.

Namun, pertanyaan tentang keadilan akan semakin mengemuka. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, ekonomi platform berpotensi menciptakan “kapitalisme platform”, di mana kekayaan terkonsentrasi pada segelintir perusahaan teknologi.

Beberapa solusi yang mulai didiskusikan meliputi model koperasi platform (platform cooperatives), skema jaminan sosial untuk pekerja gig, regulasi transparansi algoritma, dan pembagian nilai data yang lebih adil.

Kembali ke pertanyaan awal: siapa yang paling diuntungkan dari gig economy?
Jawabannya tidak sederhana, tetapi cenderung jelas.

Platform digital muncul sebagai pemenang utama dengan model bisnis yang efisien, skalabilitas tinggi, dan akumulasi data yang masif.

Konsumen juga mendapatkan manfaat dalam bentuk layanan yang murah dan cepat. Namun, keuntungan ini sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan biaya sosial yang ditanggung oleh pekerja.

Baca juga: Rp 2.527 Triliun Menganggur: Bank Terlalu Hati-hati atau Dunia Usaha Tak Siap?

Sementara itu, pekerja gig berada dalam posisi ambigu, yaitu mereka mendapatkan fleksibilitas, tetapi juga menghadapi ketidakpastian dan kerentanan.

Gig economy, pada akhirnya, adalah cermin dari transformasi ekonomi yang lebih luas di mana teknologi mengubah cara kita bekerja, tetapi juga menantang konsep keadilan dan kesejahteraan.

Kita perlu memastikan bahwa pertumbuhan ini tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga menciptakan kesejahteraan yang lebih merata.

Jika tidak, maka ekonomi platform hanya akan menjadi wajah baru dari ketimpangan lama, tapi dibungkus dalam aplikasi yang tampak modern, menyimpan problem klasik yang belum terselesaikan.

Tag:  #ekonomi #platform #economy #siapa #yang #diuntungkan

KOMENTAR