Masa Depan Geoenergi Global Setelah OPEC Pecah Kongsi
KEPUTUSAN Uni Emirat Arab (UEA) untuk keluar dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) per 1 Mei 2026 setelah bergabung selama hampir enam dekade lamanya sejak 1967 merupakan sikap politik yang tidak terlalu mengejutkan.
Rivalitas yang terbangun sejak lama dengan Arab Saudi—selaku pemimpin kartel minyak OPEC, dalam pengendalian sumber daya ekonomi, mineral, dan energi di kawasan, serta perlombaan dalam penguasaan teknologi menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja.
Keluarnya UEA yang menjadi negara pengeskpor minyak mentah terbesar ketiga di kawasan setelah Arab Saudi dan Irak dengan kapasitas produksi 4,8 juta BOPD secara langsung ataupun tidak akan mengubah peta geoenergi baik di kawasan maupun secara global.
Banyak pihak berspekulasi bahwa penyebab utama keluarnya UEA dari keanggotaan OPEC adalah rasa kecewa dan tidak puas terhadap negara-negara kawasan yang cenderung pasif dalam merespons aksi militer Iran sepanjang perang Amerika Serikat (AS)-Iran sejak 28 Februari silam.
Baca juga: Politik Ketakutan Donald Trump
Serangan rudal dan drone Iran telah menyebabkan kerusakan yang signifikan terhadap fasilitas energi dan industri strategis di UEA, seperti peleburan alumunium Altawelah di Abu Dhabi.
Serangan Iran juga menghantam area sipil dan wisata di Dubai seperti Palm Jumeirah dan bandara internasional Dubai.
UEA melalui Penasehat Kepresidenan Anwar Gargash bahkan secara terang-terangan di media dengan menyebut bahwa negara-negara kawasan bersikap lemah terhadap Iran.
Politik Kawasan Jadi Determinan Utama Konflik
Namun demikian, kekecewaan terhadap Iran dan sikap pasif negara-negara kawasan yang mayoritas anggota OPEC ini diyakini bukanlah determinan utama dalam keputusan tersebut.
Perbedaan pandangan politik dan rivalitas di berbagai bidang dengan Arab Saudi yang kerap mengklaim diri sebagai “pemimpin kawasan” dipandang sebagai penyebab utama.
Dalam konteks geopolitik kawasan, UEA dan Arab Saudi berbeda pandangan di berbagai front konflik seperti yang terjadi di Yaman dan Sudan.
Pada Desember 2025, Dewan Transisi Selatan (STC) yang didukung oleh UEA melakukan serangan besar-besaran ke Hadramaut dan al-Mahra di Yaman.
Serangan ini menimbulkan murka Arab Saudi yang berbatasan langsung dengan kedua wilayah tersebut. Arab Saudi berpandangan bahwa serangan tersebut merupakan ancaman terhadap keamanan nasionalnya secara langsung dan pelanggaran kesepahaman dengan UEA.
Di Sudan, lagi-lagi UEA dan Arab Saudi bersitegang.
UEA memberikan dukungan politik dan militer terhadap kepada Pasukan Pendukung Cepat (RSF) yang mengendalikan sebagian besar perdagangan emas informal Sudan, serta jalur darat menuju Laut Merah.
Sedangkan Arab Saudi memberikan dukungan kepada Angkatan Bersenjata Sudan dan pemerintah pusat.
UEA juga secara strategis berbeda pandangan dengan Arab Saudi dalam memandang Israel. UEA merupakan mitra strategis Israel, terlebih lagi setelah disepakatinya Abraham Accord pada 2020 yang menormalisasi hubungan Israel dengan UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko.
Sedangkan dalam persepsi Arab Saudi—meskipun Arab Saudi dan Israel sama-sama sekutu AS di Timur Tengah, Israel adalah kekuatan hegemonik yang mengancam stabilitas dan perdamaian di kawasan.
Rivalitas UEA dan Arab Saudi juga termanifestasi dalam konteks yang terbilang “remeh-temeh”, yakni klaim sebagai pemilik gendung tertinggi di dunia. Persaingan yang sebelumnya berada dalam tataran ambisi pencapaian rekor bergeser menjadi ambisi dominasi vertikal.
Burj Khalifa sebagai gedung tertinggi dunia milik UEA dengan tinggi 828 meter, kini terancam oleh proyek Arab Saudi yang membangun Rise Tower di Riyadh setinggi 2 kilometer dan kelanjutan Jeddah Tower yang akan dibangun setinggi 1.100 meter setelah sebelumnya sempat mangkrak.
Merespons sikap reaktif-reaksioner Arab Saudi, UEA melanjutkan proyek baru yang menandai babak baru arsitektur Timur Tengah dengan sedang membangun Burj Azizi setinggi 725 meter yang direncanakan tuntas pada 2028.
Secara implisit, persaingan ini menunjukkan ambisi kedua negara dalam menunjukkan kemajuan teknologi, kemewahan, serta diversifikasi ekonomi melalui proyek infrastruktur raksasa.
Energi Sebagai Episentrum Konflik
Persaingan ekonomi di antara kedua negara tentu saja menjadi faktor yang paling utama dan menjadi titik paling panas di antara keduanya.
Rivalitas yang terbangun terletak pada sektor energi yang menjadi episentrum kekuatan masing-masing.
Pembatasan kuota produksi yang ditetapkan Arab Saudi selaku aktor dominan di OPEC dipandang UEA sebagai penghambat fleksibilitas mereka dalam bermanuver di kancah perdagangan energi regional dan global.
Baca juga: Pembersihan Pentagon dan Retaknya Kompas Moral Amerika
Padahal, UEA berpandangan bahwa kapasitas produksi mereka dapat digenjot pada level maksimal untuk mendatangkan pendapatan yang siginifikan bagi perekonomian nasional.
Menyikapi keputusannya untuk keluar dari OPEC, UEA menyatakan secara diplomatis bahwa mereka hendak fokus pada strategi nasional jangka panjang.
Langkah dramatis UEA keluar dari OPEC ini cukup krusial di tengah pasar energi global yang sedang bergejolak, serta kemungkinan dampaknya yang signifikan terhadap lonjakan harga minyak dan pelemahan pengaruh OPEC di kawasan.
Keluarnya UEA dari OPEC akan berdampak secara langsung terhadap pegeseran peta geoenergi global.
Kapasitas OPEC yang berbasis di Wina, Austria, dalam menjaga keseimbangan pasar melalui pengaturan kuota produksi diprediksi akan melemah.
UEA yang notabene berstatus sebagai produsen minyak berbiaya rendah (low cost production) diproyeksi akan meningkatkan kapasitas produksinya.
UEA akan cenderung bersikap pragmatis dengan memanfaatkan momentum tingginya permintaan minyak di seluruh dunia.
Peningkatan kapasitas produksi minyak mentah UEA, di sisi lain secara jangka panjang, diyakini dapat berkontribusi secara positif dalam menurunkan harga minyak global yang terus bergerak liar menembus angka lebih dari 100 dolar AS per barel sejak Iran memberlakukan blokade terhadap Selat Hormuz.
Garis Kepentingan Nasional UEA
Dengan memutuskan keluar dari OPEC, UEA memiliki fleksibilitas yang besar untuk menentukan strategi produksi, pemasaran, dan distribusi, meningkatkan kapasitas produksi tanpa dihalangi oleh sistem kuota, serta menyesuaikan volume ekspor sesuai dengan permintaan pasar global.
Dengan bahasa lain, UEA hendak menyampaikan kepada para sejawatnya di OPEC bahwa mereka siap untuk menjadi aktor mandiri dan independen dalam dinamika geoenergi regional dan global.
Untuk menghindari tudingan bersikap pragmatis, para petinggi UEA menyampaikan pernyataan diplomatis bahwa mereka tetap membuka ruang dialog dengan sesama negara produsen dan berkomitmen untuk senantiasa menjaga stabilitas pasar energi dunia.
Tudingan bahwa UEA berlaku pragmatis tidak terlepas dari tingginya kebutuhan minyak dunia sejak pecah perang AS-Iran.
Kapasitas produksi OPEC “hanya” berada di level 206.000 BOPD per April 2026.
Baca juga: Ketika Kritik Tersenyum di Ruang Kekuasaan
Total volume produksi ini dianggap terlalu kecil dan hanya merefleksikan 2 persen dari total gangguan pasokan akibat Selat Hormuz.
Dengan keluar dari OPEC, UEA akan mengambil posisi strategis sebagai produsen independen yang akan menggenjot kapasitas produksi pada level yang lebih optimal untuk memenuhi permintaan pasar yang besar tersebut.
Terlepas dari prgamatisme ekonomi dan objektif apa pun yang disasar oleh UEA dari kebijakan tersebut, ada beberapa hal yang harus digarisbawahi.
Pertama, kepentingan nasional akan selalu menjadi prioritas kebijakan utama sebuah negara, melampaui komitmen kerja sama yang dilakukan dengan negara-negara lain.
Inilah yang menjadi dasar prgamatisme politik hubungan antarnegara. Kedua, rivalitas antar-anggota yang tidak diresolusi dengan baik akan berdampak pada pecahnya kerja sama regional yang sudah lama terbangun.
Ketiga, peta geoenergi global niscaya akan berubah baik dari sisi produksi, pola kemitraan, fluktuasi harga, termasuk eksesnya terhadap geopolitik dan pola konflik di kawasan ke depan.
Tag: #masa #depan #geoenergi #global #setelah #opec #pecah #kongsi