Luhut Akui 2,7 Juta Bansos Salah Sasaran Karena Data

Sebanyak 3 juta masyarakat desil 1 atau golongan sangat miskin disebut belum menerima bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (PTDP) Luhut Binsar Pandjaitan, mengakui persoalan itu timbul karena kesalahan data penyaluran bansos (exclusion error) mengakibatkan hak penerima manfaat tidak terpenuhi.

Pengakuan itu ia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data dan Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) lintas kementerian dan lembaga (K/L) di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Rabu (6/5/2026).

“Masih adanya exclusion dan inclusion error ini adalah hal yang harus dan sedang kita benahi bersama melalui sistem digital yang lebih presisi,” kata Luhut sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Jumat (8/5/2026).

Baca juga: Kadin Usul Relaksasi Bisnis ke Luhut, Imbas Gejolak Geopolitik

Luhut menyatakan, pengakuan atas exclusion error itu sebagai bentuk transparansi pemerintah.

Selain kesalahan data 3 juta masyarakat sangat miskin, pemerintah juga mengakui adanya inclusion error.

Berkebalikan dengan exclusion error, kesalahan data ini membuat 2,7 juta masyarakat golongan desil 4 atau rentan miskin mendapatkan bansos.

Padahal, seharusnya mereka tidak masuk dalam kelompok penerima manfaat bansos.

Data Kementerian Sosial mencatat, saat ini Program Keluarga Harapan (PKH) telah menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat.

Sementara, program bansos sembako menjangkau lebih dari 18 juta Keluarga Penerima Manfaat.

Meski demikian, temuan mengenai exclusion error dan inclusion error menunjukkan penyaluran bansos dihadapkan pada tantangan struktural.

Untuk memitigasi persoalan itu, pemerintah mengacu pada integrasi data lintas kementerian/lembaga.

Menurutnya, keberhasilan Kabupaten Banyuwangi dalam memanfaatkan data kependudukan, kepemilikan aset, kepegawaian, hingga konsumsi listrik yang dipadukan terbukti bisa meningkatkan akurasi layak tidaknya suatu keluarga menerima bansos.

"Data adalah fondasi utama dari kebijakan sosial yang adil dan tepat sasaran,” tutur Luhut.

Lebih lanjut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) itu menyatakan pemerintah siap menerapkan program yang telah berhasil di Banyuwangi ke 42 kabupaten/kota di tanah air.

Dalam tahapan ini, sebanyak 10 hingga 11 juta data rumah tangga pendaftar bansos akan dikelola sistem.

Pemerintah juga telah memastikan  Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sudah siap dan teruji bisa melakukan pertukaran data otomatis.

Sistem itu bakal menyelaraskan data dari 8 instansi yakni Dukcapil, BPS, BKN, PLN, BPJS Ketenagakerjaan, ATR/BPN, Korlantas Polri, dan Kemensos.

“Setelah 77 tahun Indonesia berdiri, data kemiskinan benar-benar mulai diadministrasikan secara lebih terintegrasi dan sistematis,” tutur Luhut.

Tag:  #luhut #akui #juta #bansos #salah #sasaran #karena #data