Rupiah Melemah, Dapur Rakyat Gelisah

KETIKA rupiah melemah, yang merasakan tidak hanya pelaku pasar keuangan, tapi juga daftar belanja rumah tangga di dapur-dapur rakyat.

Harga pangan, biaya produksi, dan cicilan kredit perlahan ikut bergerak naik. Karena itu, pelemahan rupiah tidak hanya berkaitan soal nilai tukar, juga soal daya beli masyarakat.

BPS dan BI mencatat perekonomian Indonesia triwulan I-2026 tumbuh (5,61 persen yoy) dengan konsumsi rumah tangga naik 5,52 persen.

Namun, kenaikan konsumsi ini lebih banyak ditopang oleh pemenuhan kebutuhan pokok daripada peningkatan daya beli.

Pemenuhan kebutuhan pokok didorong oleh perayaan Tahun Baru, Imlek, dan Idul Fitri serta belanja pemerintah yang menstimulus rumah tangga seperti Gaji ke-14/THR dan banper yang diterima rumah tangga.

Buktinya pada April 2026, komoditas seperti minyak goreng (berkontribusi inflasi 0,05 persen) dan beras (0,02 persen) masih menjadi pendorong inflasi, tapi rumah tangga tetap harus membelinya.

Ini menandakan rumah tangga tetap membeli bahan kebutuhan pokok walau harga naik, bukan berbelanja ekstra sebagai bonus daya beli.

Baca juga: Apa yang Salah Ketika Rupiah Terus Melemah?

Singkatnya, sebagian pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih ditopang oleh kebutuhan pokok dan stimulus pemerintah.

Sementara itu, rupiah terus tertekan. Pada 28 Mei 2026, kurs rupiah menukik ke level Rp 17.858 per dollar AS (Data Bloomberg).

Tekanan ini dipicu kondisi global (gejolak geopolitik, naiknya harga minyak dunia) dan pasar merespons ketidakpastian kebijakan pemerintah dan ekonomi domestik. Akibatnya, harga impor melonjak.

Data BPS yang dirilis Mei 2026, menunjukkan tekanan dari sisi impor tidak semata datang dari barang konsumsi.

Pada Maret 2026, impor bahan baku dan bahan penolong naik 2,15 persen (yoy) menjadi 13,77 miliar dollar AS. Secara kumulatif Januari–Maret 2026, nilainya mencapai 43,17 miliar dollar AS atau tumbuh 6,89 persen (yoy).

Rupiah yang melemah dan impor meningkat akan semakin menaikkan biaya impor, mendorong biaya produksi, dan ujungnya harga konsumen.

Sektor industri dan pertanian yang banyak impor terancam menghadapi “cost-push inflation” karena bahan baku dan energi semakin mahal.

Dalam praktik ekonomi, hal ini dikenal sebagai "exchange rate pass-through": depresiasi mata uang membuat harga barang impor (baik pangan, energi, maupun mesin/komponen) secara bertahap ikut naik.

Dampak ke Inflasi dan Kebijakan BI

Tekanan biaya impor tak langsung terasa, tetapi secara perlahan merembet ke harga kebutuhan pokok.

BPS mencatat kenaikan rata-rata harga beras pada April 2026, misalnya harga penggilingan naik 0,50 persen (mtm) dan harga eceran naik 0,58 persen.

Baca juga: Mode Bertahan Kelas Menengah Indonesia

Selain itu, beberapa komoditas utama (daging ayam, beras, telur) masih mendominasi komponen pangan yang bergejolak.

Inflasi April 2026 tercatat 0,13 persen (mtm) dan 2,42 persen (yoy), sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya, terutama terdorong kelompok makanan dan minuman (inflasi 3,06 persen yoy).

Rilis data BPS terakhir adalah periode April 2026, banyak analis memprediksi inflasi Mei 2026 akan lebih tinggi. Momentum pelemahan rupiah meningkatkan risiko inflasi domestik yang lebih tinggi di bulan-bulan mendatang.

Pelemahan rupiah mula-mula meningkatkan biaya impor bahan baku, energi, dan berbagai komponen produksi.

Pada tahap awal, pelaku usaha mungkin masih menahan kenaikan harga. Namun, jika tekanan biaya berlangsung lama, mereka akan menyesuaikan harga jual, mengurangi ukuran produk, atau menekan kualitas.

Dalam waktu yang sama, kenaikan suku bunga membuat kredit lebih mahal sehingga konsumsi rumah tangga ikut tertahan.

Merespons pelemahan rupiah, BI menaikkan BI-Rate menjadi 5,25 persen, deposit 4,25 persen, dan lending 6,00 persen pada RDG 19–20 Mei 2026. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi impor.

Namun, kebijakan tersebut juga membawa konsekuensi berupa biaya kredit yang lebih mahal bagi rumah tangga dan pelaku usaha.

Akibatnya, masyarakat menghadapi tekanan ganda: harga kebutuhan pokok naik, sementara ruang konsumsi menyempit.

Berbagai studi ekonomi menunjukkan bahwa kenaikan biaya kredit cenderung meredam konsumsi dan investasi. Dengan demikian, rumah tangga bisa mendapat “double squeeze”: harga kebutuhan naik dan daya beli tersedot oleh cicilan lebih besar.

Secara teori kebijakan moneter dengan fokus pro-stabilitas (menjaga nilai tukar dan inflasi) biasanya mengorbankan pertumbuhan jangka pendek.

Efek samping kenaikan BI Rate adalah biaya utang domestik membengkak, yang menyulitkan usaha kecil menengah (UMKM) dan konsumen berpendapatan rendah. Jika tidak ditangani, maka tekanan ini akan terasa di “dapur” keluarga akibat daya beli riil menyusut.

Peran Fiskal

Dalam situasi seperti ini, instrumen fiskal perlu difokuskan pada upaya menjaga pasokan pangan dan menahan gejolak harga.

Operasi pasar, bantuan pangan, subsidi pupuk, dan perbaikan distribusi untuk menekan biaya logistik menjadi lebih mendesak dibanding perluasan belanja yang tidak secara langsung memperkuat kapasitas produksi.

Baca juga: Presiden Prabowo dan Ujian Negara Kuat

Pemerintah dapat memperluas penyaluran bahan pangan gratis kepada jutaan keluarga rentan. Bantuan ini dapat menjadi buffer supply, menekan lonjakan harga pokok di tingkat konsumen.

Pemerintah diharapkan aktif menambah pasokan pangan. Langkah serupa seperti operasi pasar juga penting untuk menstabilkan rantai pasok dan menekan biaya logistik. Setiap efisiensi biaya logistik akan membantu menahan kenaikan harga barang.

Di bidang energi, pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi untuk meringankan dampak lonjakan harga minyak dunia.

Tidak hanya harga yang ditahan, pasokan BBM subsidi juga harus dipertahankan. Jangan sampai alih-alih tidak menaikkan harga, tapi mengurangi pasokan.

Program stimulus fiskal harus diarahkan ke sektor-sektor produktif dan perlindungan sosial, bukan pengeluaran seremonial dan konsumtif.

Sebaliknya, belanja yang tidak langsung meningkatkan suplai barang/jasa penting justru dapat memicu kekhawatiran pasar (defisit APBN) dan memperburuk sentimen.

Karenanya, penyaluran belanja negara untuk masyarakat, Bansos, dan subsidi harus tepat sasaran dengan memfokuskan pada petani/peternak untuk memacu produksi dalam negeri, memperbaiki rantai distribusi, dan melindungi konsumen bawah agar inflasi tidak menggerus pendapatan riil mereka.

Program besar seperti MBG dan KDMP seyogianya dievaluasi dan fokus pada sasaran yang paling membutuhkan.

Keberhasilan menjaga nilai tukar bukan hanya dilihat dari kuatnya rupiah di pasar uang, melainkan dari keadaan riil di lapangan.

Ukuran yang lebih relevan adalah apakah harga kebutuhan pokok terkendali dan pendapatan riil rakyat tidak tergerus.

Meski indikator ekonomi makro Q1-2026 menunjukkan kinerja baik, pelemahan rupiah berpotensi menyalurkan tekanan inflasi ke rumah tangga. Hal itu yang harus secara cepat diantisipasi. Penyesuaian kebijakan fiskal dan moneter harus mengantisipasi hal itu.

Pada akhirnya, stabilitas rupiah bukan sekadar soal angka di layar perdagangan valuta asing. Nilai tukar yang stabil hanya bermakna apabila mampu menjaga harga pangan tetap terjangkau dan pendapatan riil masyarakat tidak tergerus.

Dengan kata lain, menjaga rupiah pada hakikatnya adalah menjaga ketahanan pangan dan daya beli rakyat.

Tag:  #rupiah #melemah #dapur #rakyat #gelisah