Bukan Tarif Tol, Iran Sebut Pungutan di Selat Hormuz untuk Biaya Keamanan

Iran membantah tuduhan bahwa mereka mengenakan tarif tol bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi pintu utama perdagangan minyak dan gas dunia.

Pemerintah Iran menegaskan, pungutan yang diterapkan hanya berkaitan dengan layanan navigasi dan perlindungan lingkungan di kawasan tersebut.

“Layanan yang diberikan -- layanan navigasi selain langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi lingkungan Selat Hormuz, Teluk Persia, dan Laut Oman -- memerlukan pengumpulan biaya tertentu,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, pada Senin (25/5/2026) seperti dikutip Tasnim News Agency.

Baca juga: AS dan Sekutu Siapkan Rencana B jika Iran Tolak Buka Selat Hormuz

Iran dan Oman susun mekanisme jalur aman

Google Maps Ilustrasi Selat Hormuz. Jalur Pipa Arab Saudi Hindari Selat Hormuz, Bisakah Menjadi Solusi Perdagangan Minyak Dunia?

Menurut Baqaei, Iran dan Oman saat ini tengah menyusun protokol untuk memastikan jalur pelayaran aman di Selat Hormuz.

Ia menilai langkah tersebut merupakan tanggung jawab kedua negara yang berbatasan langsung dengan selat tersebut.

“Iran tidak berupaya mengenakan pungutan,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa layanan dalam proses tersebut serta upaya perlindungan lingkungan memang membutuhkan biaya operasional.

Baqaei juga menegaskan, tidak ada negara lain selain Iran dan Oman yang berada di Selat Hormuz. Karena itu, menurutnya, kedua negara memiliki tanggung jawab untuk menyusun mekanisme pelayaran yang aman.

Ia menyebut berbagai langkah yang dilakukan pihak lain justru membuat situasi menjadi lebih rumit.

Iran, kata dia, kini terus berkomunikasi dengan berbagai pihak agar mekanisme navigasi dapat diterapkan secepat mungkin.

Kontrol Iran picu penolakan negara Teluk

Dilansir Euronews, Iran sebelumnya menerbitkan peta yang mengklaim kontrol regulasi atas sebagian wilayah Selat Hormuz, termasuk area yang diklaim masuk ke perairan Uni Emirat Arab dan Oman.

Melalui unggahan di platform X, Otoritas Selat Teluk Persia Iran menetapkan zona pengelolaan yang mencakup area dari Kuh-e Mobarak di Iran hingga selatan Fujairah di UEA pada pintu masuk timur selat, serta dari ujung Pulau Qeshm di Iran hingga Umm al-Quwain di UEA pada bagian barat.

Seluruh kapal yang melintas di area tersebut diwajibkan memperoleh otorisasi terlebih dahulu dari otoritas Iran.

Baca juga: Uni Eropa Paksa Iran Buka Selat Hormuz, Siapkan Sanksi Baru

Langkah itu memicu reaksi lima negara Teluk, yakni Bahrain, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Mereka mengirim surat bersama kepada Organisasi Maritim Internasional (IMO) untuk memperingatkan perusahaan pelayaran agar tidak mematuhi aturan Iran maupun menggunakan jalur yang ditetapkan Tehran.

Ketegangan di Selat Hormuz

Selat Hormuz menjadi salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia karena sekitar seperlima perdagangan minyak dan gas global melintas di kawasan itu pada masa normal.

Euronews melaporkan, Iran sempat menutup efektif jalur tersebut pada awal perang, sebelum Amerika Serikat merespons dengan memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran pada pertengahan April.

Ketegangan di kawasan itu ikut memicu lonjakan harga minyak dan bahan bakar global. Kondisi tersebut bahkan membuat Komisi Eropa memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Eropa tahun 2026.

Dalam laporan terbarunya, Komisi Eropa memperkirakan ekonomi Uni Eropa hanya tumbuh 1,1 persen pada 2026, turun dari proyeksi sebelumnya sebesar 1,4 persen. Sementara pertumbuhan zona euro direvisi menjadi 0,9 persen.

Komisi Eropa menyebut gangguan pasar energi global akibat meningkatnya ketegangan di sekitar Selat Hormuz telah memperburuk prospek ekonomi kawasan tersebut.

Baca juga: AS-Iran Bersiap Sepakati Gencatan Senjata 60 Hari, Kompak Buka Blokade Selat Hormuz

Tag:  #bukan #tarif #iran #sebut #pungutan #selat #hormuz #untuk #biaya #keamanan