Mencari
2 Kali Berupaya Cabut Status WNI, Paulus Tannos Kini Tak Bisa Hindari Ekstradisi
08:22
30 Januari 2025
2 Kali Berupaya Cabut Status WNI, Paulus Tannos Kini Tak Bisa Hindari Ekstradisi
Terungkap Mengapa Status Paulus Tannos Masih WNI Meski Sudah 2 Kali Ajukan Pencabutan Warga Negara
08:19
30 Januari 2025
Terungkap Mengapa Status Paulus Tannos Masih WNI Meski Sudah 2 Kali Ajukan Pencabutan Warga Negara
Beda Pernyataan, Dubes RI Sebut WNI yang Selamat usai Ditembak Aparat Malaysia Bantah Melawan
08:10
30 Januari 2025
Beda Pernyataan, Dubes RI Sebut WNI yang Selamat usai Ditembak Aparat Malaysia Bantah Melawan
Khawatir Ganggu Presiden, Sahroni Desak Polisi Segera Rampungkan Kasus Pagar Laut di Tangerang
08:09
30 Januari 2025
Khawatir Ganggu Presiden, Sahroni Desak Polisi Segera Rampungkan Kasus Pagar Laut di Tangerang
Kejar Paulus Tannos, DPR Desak Pemerintah Percepat Ekstradisi Buronan E-KTP dari Singapura
08:08
30 Januari 2025
Kejar Paulus Tannos, DPR Desak Pemerintah Percepat Ekstradisi Buronan E-KTP dari Singapura
Kasus AKBP Bintoro: Pandangan DPR, Kompolnas, Polri, dan Pengamat soal Dugaan Pemerasan
07:45
30 Januari 2025
Kasus AKBP Bintoro: Pandangan DPR, Kompolnas, Polri, dan Pengamat soal Dugaan Pemerasan
Jaga Marwah Polri, Anggota DPR Minta Kasus AKBP Bintoro Diusut Transparan 
06:41
30 Januari 2025
Jaga Marwah Polri, Anggota DPR Minta Kasus AKBP Bintoro Diusut Transparan 
Gig Economy dan Keadilan Sosial: Sampai Kapan Pekerja Berjuang Sendirian?
06:24
30 Januari 2025
Gig Economy dan Keadilan Sosial: Sampai Kapan Pekerja Berjuang Sendirian?
Sosok Mardani Ali Sera, Dilaporkan Hari Ini ke MKD Buntut Dianggap Ejek Partai Gelora
06:02
30 Januari 2025
Sosok Mardani Ali Sera, Dilaporkan Hari Ini ke MKD Buntut Dianggap Ejek Partai Gelora
WNI Ditembak Polisi Malaysia, Yahya Zaini Minta Pemerintah Kirim Nota Protes Diplomatik
03:34
30 Januari 2025
WNI Ditembak Polisi Malaysia, Yahya Zaini Minta Pemerintah Kirim Nota Protes Diplomatik
DKPP Bakal Luncurkan Indeks Kepatuhan Etik 2024: KPU dan Bawaslu Patuh tapi Belum Aman
00:55
30 Januari 2025
DKPP Bakal Luncurkan Indeks Kepatuhan Etik 2024: KPU dan Bawaslu Patuh tapi Belum Aman
Dinilai Mengolok-olok Partai Gelora, Ketua BKSAP DPR Mardani Ali Sera Bakal Dilaporkan ke MKD
00:36
30 Januari 2025
Dinilai Mengolok-olok Partai Gelora, Ketua BKSAP DPR Mardani Ali Sera Bakal Dilaporkan ke MKD
Besok, MAKI Buat Laporan ke Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Penerbitan SHGB-SHM di Laut Tangerang
21:16
29 Januari 2025
Besok, MAKI Buat Laporan ke Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Penerbitan SHGB-SHM di Laut Tangerang
Gegara Ucapan 'PKS Jangan Didekatin ke Gelora', Mardani Ali Sera Bakal Dilaporkan ke MKD DPR Besok
20:48
29 Januari 2025
Gegara Ucapan 'PKS Jangan Didekatin ke Gelora', Mardani Ali Sera Bakal Dilaporkan ke MKD DPR Besok
Ramai Desakan Usut Tuntas Kasus Penembakan WNI di Malaysia, Buruh Bakal Demo Kedubes
20:31
29 Januari 2025
Ramai Desakan Usut Tuntas Kasus Penembakan WNI di Malaysia, Buruh Bakal Demo Kedubes
Kapasitas Hunian Lapas di Negaranya Hampir Penuh, Swedia Bakal 'Ekspor' Napi ke Luar Negeri
20:30
29 Januari 2025
Kapasitas Hunian Lapas di Negaranya Hampir Penuh, Swedia Bakal 'Ekspor' Napi ke Luar Negeri
VIDEO Kementerian Hukum Pastikan Paulus Tannos Masih WNI: Targetkan Ekstradisi Sebelum 3 Maret 2025
20:07
29 Januari 2025
VIDEO Kementerian Hukum Pastikan Paulus Tannos Masih WNI: Targetkan Ekstradisi Sebelum 3 Maret 2025
Komisi I DPR Dorong Pemerintah Bentuk Strategi Mitigasi Soal Ancaman Judi Online
19:49
29 Januari 2025
Komisi I DPR Dorong Pemerintah Bentuk Strategi Mitigasi Soal Ancaman Judi Online
Menkum: Paulus Tannos Ingin Ubah Status Warga Negara Sejak KPK Ungkap Kasus E-KTP
19:36
29 Januari 2025
Menkum: Paulus Tannos Ingin Ubah Status Warga Negara Sejak KPK Ungkap Kasus E-KTP
Desak Penegak Hukum Proses Pidana Pagar Laut, Mahfud MD: HGB Adanya di Tanah, Bukan di Laut
19:16
29 Januari 2025
Desak Penegak Hukum Proses Pidana Pagar Laut, Mahfud MD: HGB Adanya di Tanah, Bukan di Laut
Menkum Yakin Singapura Kabulkan Ekstradisi Paulus Tannos Meski Punya Paspor Guinea-Bissau
18:40
29 Januari 2025
Menkum Yakin Singapura Kabulkan Ekstradisi Paulus Tannos Meski Punya Paspor Guinea-Bissau
Ungkap Sosok yang Harus Ditangkap Kasus Pagar Laut, Susno Duadji: Jangan Takut Sama Pengusaha Besar
17:52
29 Januari 2025
Ungkap Sosok yang Harus Ditangkap Kasus Pagar Laut, Susno Duadji: Jangan Takut Sama Pengusaha Besar
Polri Diminta Tegas Tangani Kasus AKBP Bintoro, Anggota DPR: Tak Boleh Tebang Pilih
17:08
29 Januari 2025
Polri Diminta Tegas Tangani Kasus AKBP Bintoro, Anggota DPR: Tak Boleh Tebang Pilih
Hadapi Disrupsi Digital, Influencer Ungkap Peluang Bisnis di Media Sosial
16:42
29 Januari 2025
Hadapi Disrupsi Digital, Influencer Ungkap Peluang Bisnis di Media Sosial
Politikus PDIP Harap Perayaan Imlek 2025 jadi Momentum Kebersamaan dan Toleransi Beragama
16:40
29 Januari 2025
Politikus PDIP Harap Perayaan Imlek 2025 jadi Momentum Kebersamaan dan Toleransi Beragama
Seratus Hari Pertama Prabowo-Gibran, IPI Sebut Kejagung Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik, Kalahkan KPK
16:24
29 Januari 2025
Seratus Hari Pertama Prabowo-Gibran, IPI Sebut Kejagung Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik, Kalahkan KPK
Besok MAKI Laporkan Dugaan Korupsi dalam Penerbitan SHGB dan SHM di Laut ke Kejagung
16:16
29 Januari 2025
Besok MAKI Laporkan Dugaan Korupsi dalam Penerbitan SHGB dan SHM di Laut ke Kejagung
Terungkap, Paulus Tannos Dua Kali Coba Lepas Status WNI
16:00
29 Januari 2025
Terungkap, Paulus Tannos Dua Kali Coba Lepas Status WNI
Menteri Hukum Targetkan Ekstradisi Paulus Tannos Selesai Sebelum 3 Maret
15:40
29 Januari 2025
Menteri Hukum Targetkan Ekstradisi Paulus Tannos Selesai Sebelum 3 Maret
Soal Pagar Laut di Tangerang, Anggota DPR Fraksi PKB: Indonesia Negara Hukum Bukan Negara Kekuasaan
15:25
29 Januari 2025
Soal Pagar Laut di Tangerang, Anggota DPR Fraksi PKB: Indonesia Negara Hukum Bukan Negara Kekuasaan
Paulus Tannos Ajukan Cabut Status WNI sejak KPK Sidik Kasus Korupsi E-KTP
15:22
29 Januari 2025
Paulus Tannos Ajukan Cabut Status WNI sejak KPK Sidik Kasus Korupsi E-KTP
Menteri Hukum Beberkan Paulus Tannos Dua Kali Upayakan Lepas Status WNI, Tapi Gagal karena Ini
15:16
29 Januari 2025
Menteri Hukum Beberkan Paulus Tannos Dua Kali Upayakan Lepas Status WNI, Tapi Gagal karena Ini
Indonesia Punya Batas hingga 3 Maret 2025 untuk Lengkapi Syarat Ekstradisi Buronan KPK Paulus Tannos
15:07
29 Januari 2025
Indonesia Punya Batas hingga 3 Maret 2025 untuk Lengkapi Syarat Ekstradisi Buronan KPK Paulus Tannos
Kementerian Hukum Sebut Buronan KPK Paulus Tannos Masih Berstatus Warga Negara Indonesia
14:46
29 Januari 2025
Kementerian Hukum Sebut Buronan KPK Paulus Tannos Masih Berstatus Warga Negara Indonesia
Polri Diminta Cek Dugaan Pidana Terkait Penerbitan HGB Pagar Laut
14:36
29 Januari 2025
Polri Diminta Cek Dugaan Pidana Terkait Penerbitan HGB Pagar Laut
Prabowo Berencana Beri Amnesti Tapol Papua, Legislator PKB: Pendekatan Baru Ciptakan Perdamaian
14:12
29 Januari 2025
Prabowo Berencana Beri Amnesti Tapol Papua, Legislator PKB: Pendekatan Baru Ciptakan Perdamaian
Kubu Hasto Akan Gugat Keabsahan Pimpinan KPK ke MK, Sebut Ada Cacat Hukum
14:08
29 Januari 2025
Kubu Hasto Akan Gugat Keabsahan Pimpinan KPK ke MK, Sebut Ada Cacat Hukum
Ramai Fenomena Pagar Laut, PKB Ingatkan Indonesia Negara Hukum Bukan Kekuasaan
12:48
29 Januari 2025
Ramai Fenomena Pagar Laut, PKB Ingatkan Indonesia Negara Hukum Bukan Kekuasaan
Rumuskan Bantuan, KKP Ajak Dialog Nelayan Terdampak Pagar Laut Tangerang
11:32
29 Januari 2025
Rumuskan Bantuan, KKP Ajak Dialog Nelayan Terdampak Pagar Laut Tangerang
VIDEO Kisah Nasaruddin Umar Ditunjuk Prabowo Jadi Menag: Mengira Hanya Diundang untuk Membaca Doa
11:21
29 Januari 2025
VIDEO Kisah Nasaruddin Umar Ditunjuk Prabowo Jadi Menag: Mengira Hanya Diundang untuk Membaca Doa
Pemerintah Minta Komnas HAM Proaktif Bahas Penembakan 5 PMI di Tanjung Rhu Malaysia dengan SUHAKAM
10:24
29 Januari 2025
Pemerintah Minta Komnas HAM Proaktif Bahas Penembakan 5 PMI di Tanjung Rhu Malaysia dengan SUHAKAM
Pelantikan Kepala Daerah Tidak Serentak Berpotensi Langgar Putusan MK?
10:14
29 Januari 2025
Pelantikan Kepala Daerah Tidak Serentak Berpotensi Langgar Putusan MK?