Krisis Energi Parah Sampai Blackout, Kuba Tetap Ogah Gadai Kedaulatan ke AS

- Pemerintah Kuba tegas menolak segala bentuk usulan Amerika Serikat (AS) yang berupaya merundingkan sistem politik maupun masa jabatan Presiden Miguel Diaz-Canel.

Pernyataan ini muncul sebagai respons atas laporan yang menyebutkan bahwa Washington tengah berupaya melengserkan Diaz-Canel dari pucuk kekuasaan di Havana.

Wakil Menteri Luar Negeri Kuba Carlos Fernandez de Cossio menegaskan, kedaulatan negara dan struktur kepemimpinan mereka bukanlah komoditas yang bisa ditawar dalam meja diplomasi.

Baca juga: Presiden Kuba Bersumpah Lawan Trump jika Ambil Alih Negaranya

"Saya dapat mengonfirmasi secara kategoris bahwa sistem politik Kuba tidak untuk dinegosiasikan. Tentu saja, posisi Presiden maupun pejabat mana pun di Kuba tidak tunduk pada negosiasi dengan AS," ujar De Cossio dalam konferensi pers, Jumat (20/3/2026).

Meski menutup pintu untuk urusan politik, De Cossio menyatakan masih ada ruang dialog untuk isu-isu kepentingan bersama, terutama terkait dampak embargo ekonomi AS yang telah memutus jalur perdagangan kedua negara.

Persoalan kompensasi ekonomi menjadi poin krusial yang perlu dibahas. Kuba menuntut ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh embargo selama puluhan tahun. 

Sebaliknya, AS menuntut kompensasi atas 5.913 aset warga Amerika yang dinasionalisasi setelah revolusi 1959.

"Ini adalah masalah yang sangat kompleks yang bisa didiskusikan, tetapi membutuhkan dialog. Hal-hal tersebut memerlukan duduk bersama dan merupakan persoalan yang sah," ucap De Cossio.

Baca juga: Usai Serang Iran, Trump Sesumbar Bisa Lakukan “Apa Saja” pada Kuba

Pembicaraan dimulai

Kuba mengonfirmasi telah memulai pembicaraan dengan pemerintah AS di tengah krisis ekonomi dan energi yang kian mendalam. 

Krisis ini dipicu oleh blokade minyak yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump. Bahkan, negara tersebut sempat mengalami blackout akiibat krisis energi yang parah.

Di sisi lain, ketegangan meningkat setelah muncul laporan dari USA Today dan The New York Times mengenai rencana tersembunyi Washington. 

Trump dikabarkan tengah menyiapkan kesepakatan ekonomi untuk melonggarkan pembatasan perdagangan, namun dengan syarat adanya lengsernya Diaz-Canel.

Baca juga: Kuba dan AS Mulai Menjalin Dialog di Tengah Krisis Energi akibat Blokade

AS disebut-sebut ingin mendesak Diaz-Canel mundur, meskipun dia masih memiliki sisa masa jabatan dua tahun sebagai presiden dan lima tahun sebagai pemimpin Partai Komunis.

Strategi ini dinilai mirip dengan peristiwa di Venezuela pada 3 Januari lalu, saat AS bekerja sama dengan Presiden Pelaksana Delcy Rodriguez setelah menggulingkan Nicolas Maduro. 

Meski menyasar Diaz-Canel, laporan tersebut mengeklaim AS tidak akan mengusik keluarga mendiang Fidel Castro maupun Raul Castro (94) yang masih berpengaruh.

Di sisi lain, menanggapi tekanan yang ada, Diaz-Canel memberikan pernyataan keras, sebagaimana dilansir Reuters.

Baca juga: Tebar Ancaman Lagi, Trump Sebut Kuba Bisa Bernasib Sama dengan Iran

Dia menegaskan bahwa Kuba tidak akan tinggal diam terhadap potensi ancaman dari luar.

"Kami tidak hanya berpangku tangan. Pertama-tama, kami mengakui bahwa mungkin ada agresi terhadap Kuba," kata Diaz-Canel di hadapan aktivis kemanusiaan asing.

Melalui media sosial, dia juga mengeluarkan pesan peringatan bagi Washington.

"Setiap agresor eksternal akan menghadapi perlawanan yang tidak bisa ditembus," tulisnya.

Baca juga: Sebut Bangsa Gagal, Trump Mau Ambil Alih Kuba Secara Halus

Tag:  #krisis #energi #parah #sampai #blackout #kuba #tetap #ogah #gadai #kedaulatan