Ekonomi Tumbuh 5,61 Persen, Layanan Pelabuhan Justru Hadapi Tekanan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026 dinilai belum sepenuhnya terasa pada aktivitas sektor riil.

Sejumlah layanan jasa kepelabuhanan justru menghadapi perlambatan dan kenaikan biaya operasional.

Kinerja beberapa pelabuhan utama mulai menurun. Salah satu penyebabnya adalah kondisi alat bongkar muat yang belum optimal.

Situasi itu berdampak pada produktivitas pelayanan pelabuhan. Proses bongkar muat kapal menjadi lebih lama dan memicu antrean kapal untuk bersandar.

Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, menjadi salah satu contoh. Waktu tunggu kapal untuk bersandar di Terminal Peti Kemas (TPK) Berlian rata-rata mencapai 30 jam.

Baca juga: Produktivitas Pelabuhan Banten Naik, Arus Logistik Makin Cepat

Permintaan layanan yang tinggi belum mampu diimbangi kapasitas bongkar muat peti kemas yang tersedia.

Senior Manager Hukum dan Humas PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 3, Wahyu Jatmiko, mengakui kapasitas layanan di TPK Berlian Surabaya masih berada di bawah kebutuhan pengguna jasa pelabuhan.

“Masih terdapat waktu tunggu kapal untuk bertambat di TPK Berlian dengan waktu rata-rata 30 jam,” kata Wahyu dalam keterangan resmi, Jumat (22/5/2026).

“Kapasitas terminal saat ini hanya sanggup melayani 53 call kapal per minggu, sementara permintaan telah melonjak hingga 70 call per minggu,” ujar Wahyu.

Kondisi serupa terjadi di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.

Menjelang dan setelah Lebaran 2026, antrean kapal di anchorage sempat mencapai sembilan unit sekaligus.

Waktu tunggu kapal mencapai 4 sampai 6 hari.

Yard Occupancy Ratio (YOR) terminal juga sempat melonjak hingga 90 persen. Angka itu jauh melampaui batas aman 65 persen.

Baca juga: Kemenhub Teken Adendum Konsesi Pelabuhan Tanjung Priok dan Perairan Pulau Nipa

Masalah tidak hanya dipicu lonjakan volume. Struktur pasar yang kurang kompetitif turut memperburuk situasi.

Wakil Direktur Operasi PT Pelayaran Tresnamuda Sejati, agen pelayaran Wanhai, H Sunarno HS, mengeluhkan minimnya pilihan terminal di Semarang dibandingkan pelabuhan lain.

“Di Semarang, terminal peti kemas hanya satu, saingannya tidak ada. Kalau di Tanjung Priok ada banyak pilihan: NPCT One, TPK Koja, JICT, EMA. Di Surabaya masih ada TPS dan Teluk Lamong. Tapi di Semarang tidak ada,” ujar Sunarno.

Kondisi tersebut membuat perbaikan layanan sulit terdorong secara organik.

Satu-satunya terminal tidak memiliki tekanan kompetitif untuk berbenah.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jawa Tengah, Teguh Arif Handoko, menilai langkah darurat yang sudah dilakukan hanya menambal masalah jangka pendek.

Langkah tersebut antara lain mengalihkan kontainer ke lini dua dan melakukan pemeriksaan jalur merah bersama Bea Cukai pada hari Sabtu.

“Tahun ini minimal naik 10 persen lagi, bisa 1,1–1,2 juta TEUs. Kawasan industri Jawa Tengah baru berproduksi 30 persen dari kapasitas penuh. Kalau sudah penuh semua, volume akan jauh lebih besar lagi,” kata Teguh.

Teguh mengingatkan infrastruktur pelabuhan harus segera diperluas, bukan hanya diperbaiki.

Perpanjangan dermaga dari 600 meter menjadi 1.000 meter perlu segera dilakukan.

Empat unit crane baru jenis QCC Panamax yang sudah tiba juga perlu segera dioperasikan sesuai rencana, yaitu sekitar Juni 2026, setelah tahap uji coba selesai.

Teguh menjelaskan, kapal yang tertahan di anchorage selama berhari-hari tetap harus menyalakan mesin.

Akibatnya, konsumsi bahan bakar terus berjalan.

Biaya bahan bakar minyak yang terbuang selama masa antrean menjadi beban nyata bagi pelaku usaha pelayaran.

Biaya tersebut langsung menggerus margin perusahaan.

Kebutuhan angkutan logistik darat juga ikut meningkat akibat pengalihan rute.

Sunarno mengatakan keterlambatan tersebut menimbulkan dampak berantai.

Menurut dia, biaya yang muncul bisa sulit dihitung karena kapal tujuan Jakarta, Surabaya, dan Semarang harus menunggu.

“Kalau harus menunggu, jadwal seluruh rute berantakan. Shipping cost itu hitungannya dolar. Kita juga banyak dikomplain sama pemilik barang. Bahan baku ditunggu di pabrik. Ruginya double-double, dapat rugi, dapat komplain,” kata Sunarno.

Teguh menilai dampaknya tidak berhenti di atas kapal.

Pengusaha di Kawasan Industri Kendal terpaksa mengalihkan ekspor ke Tanjung Priok atau Tanjung Perak untuk menghindari penumpukan di Semarang.

Namun, solusi tersebut membuat biaya logistik bertambah.

“Ngapain kita kirim ke Surabaya, ngapain ke Jakarta, kalau ongkos truknya saja sudah plus-minus Rp 8 juta? Ini menambah cost logistik mereka,” kata Teguh.

Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Jawa Tengah, Ade Siti Muksodah, mengatakan YOR kini sudah turun ke sekitar 60 persen.

Lini dua juga sudah difungsikan kembali.

“Pemantauan terus-menerus tetap diperlukan seiring volume ekspor impor Jawa Tengah yang terus tumbuh,” ujar Ade.

Wahyu menambahkan, implementasi berthing window dan booking priority sedang disiapkan.

Langkah itu ditujukan untuk meningkatkan kepastian jadwal sandar kapal dan mengoptimalkan deployment sumber daya.

Pola operasional tersebut mengikuti dua terminal peti kemas lain di Surabaya, yaitu TPK Lamong dan TPK Nilam, yang telah berjalan baik.

“Optimalisasi penggunaan lapangan juga dilakukan melalui pengaturan jadwal open stack maupun late coming container yang disepakati bersama perusahaan pelayaran guna meningkatkan kelancaran arus peti kemas dan kualitas layanan terminal,” ujar Wahyu.

“Pengelola terminal juga terus memperkuat kompetensi SDM, khususnya di bidang safety serta peningkatan pemahaman terhadap best practice operasional terminal petikemas modern guna mendukung pelayanan yang lebih aman, produktif, dan andal,” tegas dia.

Tag:  #ekonomi #tumbuh #persen #layanan #pelabuhan #justru #hadapi #tekanan