Purbaya Ungkap Nasib Anggaran MBG, Bakal Kembali Dipangkas?

- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki ruang untuk disesuaikan mengikuti kebutuhan dan kondisi fiskal.

Program unggulan itu dirancang secara fleksibel sehingga memungkinkan dilakukan pengaturan atau efisiensi anggaran apabila diperlukan.

Kendati demikian, keputusan kembali pemangkasan anggaran harus dikomunikasikan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), selaku pengelola program MBG.

Baca juga: Purbaya Buka Suara soal Kekhawatiran Fiskal RI: S&P Tak Persoalkan MBG

Untuk diketahui Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN baru, menggantikan Dadan Hindayana yang sebelumnya mengisi posisi tersebut.

Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya juga belum bertemu langsung dengan Nanik untuk membahas anggaran MBG.

“Kalau saya enggak tahu, kan tergantung Ketua BGN-nya. Kalau yang ketua yang baru bilang dulu sebelum jadi ketua, dia bilang bisa diatur, kita lihat seperti apa, saya belum ketemu dengan beliau ya,” ujar Purbaya saat ditemui di kawasan gedung DPR/MPR RI, Sabtu (6/6/2026).

Meski demikian, ia menegaskan bahwa MBG merupakan program yang dirancang dengan tingkat fleksibilitas yang cukup tinggi. Artinya, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian apabila kondisi anggaran atau kebutuhan pelaksanaan di lapangan mengharuskannya.

Fleksibilitas tersebut dinilai penting agar program tetap dapat berjalan efektif tanpa mengurangi kemampuan pemerintah menjaga kesehatan fiskal.

“Itu kan program itu fleksibel, MBG kan fleksibel. Lihat sendiri kan, Presiden amat fleksibel, dimana ketika diperlukan efisiensi, efisiensi dilakukan,” tukas dia.

Baca juga: HKTI Sebut MBG Tingkatkan Kesejahteraan Petani dan Ciptakan Lapangan Kerja

Lebih jauh, Menkeu juga membantah anggapan bahwa program Makan Bergizi Gratis menjadi sumber kekhawatiran lembaga pemeringkat global terhadap kondisi fiskal Indonesia.

Dalam pertemuan terbarunya dengan S&P Global Ratings, lembaga global tersebut tidak mempertanyakan efek dari program MBG, melainkan lebih mencermati sentimen negatif yang berkembang di pasar keuangan domestik.

“Waktu saya ketemu S&P terakhir, dia tidak meributkan itu sebetulnya, cuma dia merebutkan sentimen, mempertanyakan atau mengkhawatirkan sentimen negatif yang ada di market, itu saja,” kata Purbaya.

Pemerintah sendiri telah mengumumkan pemangkasan anggaran MBG pada 2026 dari semula Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun. Pengurangan anggaran dilakukan seiring pemerintah meningkatkan efisiensi dan memperbaiki pengelolaan program prioritas itu.

Purbaya mengatakan, langkah efisiensi itu merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar dana program MBG dapat dimanfaatkan lebih optimal tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan di lapangan.

“Penghematan-penghematan tertentu sesuai ketentuan Presiden sehingga dana BGN bisa dipakai lebih efisien. Nanti ada penghematan lebih lanjut,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Hingga 30 April 2026, realisasi anggaran MBG tercatat mencapai Rp 75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari pagu awal Rp 335 triliun. Dana tersebut telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat dengan dukungan 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Purbaya mengatakan, pemerintah juga tengah memperbaiki tata kelola program, termasuk mekanisme belanja yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN).

Tag:  #purbaya #ungkap #nasib #anggaran #bakal #kembali #dipangkas