DPR Akui Kelas Menengah Tertekan

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengakui kelompok kelas menengah mulai menghadapi tekanan ekonomi di tengah meningkatnya biaya hidup dan berbagai kewajiban rumah tangga.

Karena itu, ia meminta target penerimaan negara pada 2027 tidak dicapai dengan menambah beban bagi kelompok masyarakat yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi nasional.

Adapun pemerintah dan DPR menyepakati target rasio pendapatan negara pada kisaran 12,01 persen hingga 12,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Banyak keluarga kelas menengah hari ini menghadapi situasi yang tidak mudah. Pengeluaran bertambah, cicilan tetap berjalan, biaya pendidikan naik, sementara mereka juga harus memikirkan tabungan dan masa depan keluarganya," kata Misbakhun dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).

Menurut dia, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan fiskal tahun depan.

Apalagi, kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang utama aktivitas ekonomi domestik melalui konsumsi rumah tangga.

Misbakhun mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah pada 2027 tidak boleh hanya berorientasi pada angka.

Kebijakan fiskal, menurut dia, juga harus mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat dunia usaha, serta menjaga daya beli masyarakat.

Ia menjelaskan, ketika kelompok kelas menengah memiliki keyakinan untuk berbelanja, membeli rumah, membuka usaha, atau berinvestasi, roda perekonomian akan bergerak lebih kuat.

Sebaliknya, apabila kelompok tersebut mulai menahan konsumsi dan menunda berbagai keputusan ekonomi, dampaknya dapat dirasakan oleh dunia usaha hingga pasar tenaga kerja.

"Menjaga kelas menengah bukan semata-mata soal membantu satu kelompok masyarakat. Ini juga soal menjaga mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bergerak," ujarnya.

Dalam konteks kebijakan fiskal, Misbakhun menilai target peningkatan penerimaan negara harus ditempuh melalui perluasan basis penerimaan dan reformasi yang lebih berkualitas.

Misbakhun mengingatkan agar upaya meningkatkan pendapatan negara tidak justru menambah tekanan bagi kelompok masyarakat yang selama ini telah memenuhi kewajiban perpajakan.

"Jangan sampai kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi domestik justru semakin terbebani. Reformasi fiskal harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan mendorong pertumbuhan," kata Misbakhun.

Menurut dia, pendekatan tersebut penting agar target penerimaan negara dapat tercapai tanpa mengurangi kemampuan konsumsi masyarakat yang selama ini menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Tag:  #akui #kelas #menengah #tertekan