Wamendagri: Batalkan Anggaran Rujab Gubernur Kaltim Rp 25 M Jika Tak Prioritas

- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta anggaran pengadaan kursi pijat dan akuarium air laut untuk rumah jabatan (rujab) Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud dibatalkan bila tidak urgen.

"Ya kalau tidak prioritas ya batalkan saja," ucap Bima di Plaza Kemendagri, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Bima Arya meminta Rudi Mas'ud mempertimbangkan kembali penggunaan anggaran senilai RP 25 miliar itu dalam rencana anggaran belanja (RAB).

"Nah ini yang harus diperhatikan betul oleh Pak Gubernur dan kami meminta Pak Gubernur untuk betul-betul mempertimbangkan kembali, mengkaji kembali ya. Semua kan bisa disesuaikan," kata Bima.

Baca juga: Gubernur Kaltim Minta Maaf soal Polemik Rujab Rp 25 Miliar, Siap Tanggung Kursi Pijat Pakai Uang Pribadi

Dia menegaskan, penggunaan anggaran terkait renovasi rumah jabatan Gubernur Kaltim harus merujuk pada prinsip efisiensi.

"Ya kita serahkan kepada pemerintah daerah, yang kita ingin agar dikembalikan lagi kepada prinsip efisiensi," ujar dia.

Lebih lanjut, Bima menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga memberikan atensi khusus kepada polemik Gubernur Kaltim yang sedang disorot publik.

"Kaltim ini sedang kita, sedang kita, dampingi secara khusus karena banyak aduan dan juga kita mencermati opini yang ada di publik begitu ya," kata Bima.

Baca juga: Gubernur Kaltim Janji Audit Terbuka Renovasi Rujab Rp 25 Miliar, Publik Diminta Ikut Mengawasi

Kemendagri, lanjut Bima, juga terus mengingatkan agar berhati-hati dengan APBD serta mengalokasikan sesuai dengan semangat efisiensi.

"Jadi ya Kaltim ini banyak catatan dari kami. Setiap perkembangan pasti kita sikapi. Ada dari Irjen yang kami turunkan ke sana gitu ya, teman-teman dari Otda yang juga berkomunikasi mengingatkan. Ya intinya, semangat efisiensi itu harus terus dipegang," ujarnya.

Bima mengaku pihaknya selalu mengingatkan Gubernur Rudi soal adanya prinsip efisiensi serta etika.

Dia juga mengatakan seorang pemimpin harus lebih dahulu mengutamakan masyarakat.

"Dan pemimpin itu, ya kan harus yang paling terakhir senang itu pemimpin. Yang paling terakhir enak itu pemimpin. Pemimpin itu bukan berorientasi pada fasilitas. Pemimpin itu pada karya dan kinerja. Ya kita berharap ada semangat itu yang di yang disadari oleh kepala daerah termasuk oleh Pak Gubernur," tutur Bima.

Polemik rencana anggaran renovasi rumah jabatan

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas'ud, akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada publik terkait polemik rencana renovasi rumah jabatan (rujab) senilai Rp 25 miliar yang menuai kritik luas dari masyarakat.

Permintaan maaf tersebut disampaikan melalui akun Instagram pribadinya, @h.rudymasud pada Minggu (26/4/2026) sekitar pukul 22.00 Wita sebagai respons atas kegelisahan publik yang berkembang dalam beberapa hari terakhir.

Sorotan publik terhadap proyek renovasi tersebut terutama tertuju pada sejumlah fasilitas yang dianggap tidak mendesak, seperti kursi pijat dan akuarium air laut.

Kehadiran item tersebut memicu pertanyaan publik mengenai sensitivitas anggaran di tengah berbagai persoalan sosial dan ekonomi.

Dalam pernyataannya, Rudi mengakui bahwa kritik yang muncul merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di Kalimantan Timur.

"Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi," ujar Rudi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Gubernur Kaltim Buka-bukaan soal Anggaran Rp 25 Miliar, Sebut Bukan untuk Rujab Saja

Ia menilai, kegaduhan tersebut menjadi bahan refleksi penting, khususnya dalam cara pemerintah menyampaikan kebijakan kepada publik.

Menurut dia, komunikasi yang tidak utuh dapat memicu kesalahpahaman dan memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.

Rudi juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan menghindar dari tanggung jawab, meskipun perencanaan renovasi rumah jabatan tersebut disebut telah ada sebelum ia menjabat sebagai gubernur.

"Sebagai gubernur, saya tetap bertanggung jawab atas seluruh kebijakan yang berjalan saat ini," kata dia.

Tag:  #wamendagri #batalkan #anggaran #rujab #gubernur #kaltim #jika #prioritas