Dorong Optimalisasi Peran Perempuan di Parlemen, Puan Minta Legislator Perempuan Aktif Rancang Kebijakan

- Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong optimalisasi peran perempuan di parlemen. Menurutnya, keterwakilan perempuan di ranah legislatif harus mampu melahirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Oleh karena itu, Puan mengingatkan agar anggota parlemen perempuan tidak sekadar menjadi simbol representasi, tetapi juga aktif merancang kebijakan, mengawal anggaran, mengawasi program pemerintah, hingga menjalankan diplomasi parlemen.

“Merancang norma, agenda, dan kebijakan yang lahir dari sana (Senayan). Semuanya dengan menyertakan perspektif perempuan dan keberpihakan terhadap kelompok-kelompok yang selama ini sering ditinggalkan,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis (21/5/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam forum diskusi bertajuk "Perempuan di Parlemen: Dari Representasi Menuju Transformasi Kebijakan" yang digelar Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Baca juga: Puan: DPR Selalu Dukung Program Prabowo yang Mensejahterakan Rakyat

Dalam forum itu, ia memaparkan bahwa saat ini 22,4 persen atau 130 dari 580 anggota DPR RI adalah perempuan. Angka ini meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Meski demikian, keterwakilan perempuan di Senayan belum mencapai ambang batas ideal internasional sebesar 30 persen.

“Inilah yang saya sebut sebagai jarak antara representasi dan transformasi. Menutup jarak itulah yang menjadi misi forum ini hari ini,” ujar Puan.

Ia mengajak KPPRI dan seluruh peserta forum untuk merefleksikan sejauh mana perempuan telah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan strategis di parlemen.

“Saya ingin mengajak kita semua memulai dari sebuah pertanyaan sederhana, tetapi jawabannya tidak sesederhana itu: mengapa kehadiran perempuan di parlemen belum cukup?", ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Baca juga: Puan Tekankan Pentingnya Sinergi DPR RI dan Pemerintah dalam Pembahasan RAPBN 2027

Puan menegaskan bahwa perempuan Indonesia telah teruji dari sisi kapabilitas. Tantangannya saat ini bukan lagi soal mampu atau tidak mampu, melainkan sejauh mana sistem mendukung perempuan untuk ikut menentukan arah bangsa.

Lebih lanjut, ia menilai jumlah perempuan di DPR yang terus meningkat dapat menjadi modal kekuatan bagi KPPRI apabila diorganisasi dengan baik.

“Di peringatan Hari Kartini, saya pernah menyampaikan bahwa Kartini tidak menunggu sistemnya sempurna untuk mulai menulis. Ia menulis dan sistemnya berubah. Perempuan-perempuan yang ada di forum ini hari ini tidak sedang menunggu. Mereka sudah memimpin, merawat, dan mengubah,” ungkap Puan.

Baca juga: Belajar dari Petani Perempuan di Siak, Pulihkan Hutan dengan Tanaman Nanas di Gambut yang Rusak Akibat Kebakaran

Peran KPPRI di parlemen

Puan menilai, KPPRI memiliki posisi yang unik dan strategis sebagai jembatan antara lembaga legislatif dan pemerintah, parlemen dan masyarakat sipil, serta Indonesia dan komunitas internasional.

“Jejaring yang hadir hari ini (mencakup) perwakilan kedutaan besar, organisasi internasional, United Nations (UN) Women, organisasi perempuan, akademisi, adalah modal besar yang harus kita kelola dengan serius dan penuh tanggung jawab,” tuturnya.

Menurut Puan, transformasi kebijakan membutuhkan ekosistem yang mampu menghubungkan regulasi dengan advokasi, legislasi dengan realitas di lapangan, serta suara perempuan di akar rumput dengan kebijakan yang lahir di Senayan.

Di tengah ketegangan geopolitik, krisis iklim, dan tantangan keamanan manusia yang semakin kompleks, ia menegaskan bahwa peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan.

Baca juga: Peran Perempuan Krusial Tekan Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia

“Keterlibatan perempuan dalam konteks global adalah cermin dari seberapa serius kita menempatkan perempuan sebagai pengambil keputusan, bukan sekadar penerima dampak,” ucapnya.

Puan juga mengajak seluruh anggota DPR RI perempuan untuk membangun komitmen yang diwujudkan melalui kebijakan nyata, terintegrasi dengan sistem negara, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Bangsa yang ingin terbang tinggi membutuhkan kedua sayapnya untuk dapat bekerja penuh. Selama satu sayap belum diberi ruang untuk mengembang sepenuhnya, kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi Indonesia sesungguhnya bisa terbang,” tegasnya.

Selain itu, Puan mengajak perempuan di parlemen memperkuat kontribusi nyata dalam pembangunan melalui kebijakan yang inklusif dan berpihak pada masyarakat.

Baca juga: Tidak Hanya Iptek, Ilmu Sosial Berperan Penting dalam Pembangunan Bangsa

“Kita tegaskan bersama, ketika perempuan ikut merancang kebijakan, maka Indonesia tidak hanya akan maju, tetapi akan maju dengan adil, inklusif, dan utuh. Semoga dari sini lahir komitmen-komitmen yang mengubah,” ucapnya.

Perkuat partisipasi perempuan

Di sisi lain, Puan juga mengapresiasi penyelenggaraan forum tersebut sebagai ruang penguatan partisipasi perempuan di dunia politik.

Menurutnya, forum itu bukan sekadar pertemuan, melainkan deklarasi kolektif bahwa keterwakilan perempuan di parlemen harus diterjemahkan menjadi perubahan nyata yang berdampak bagi masyarakat.

“Izinkan saya sebagai Ketua DPR RI sekaligus bagian dari perjalanan panjang gerakan perempuan Indonesia menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Presidium KPPRI yang telah menginisiasi forum bersejarah ini,” ucap Puan.

Forum diskusi tersebut digelar untuk memperkuat peran dan partisipasi perempuan dalam kegiatan politik, khususnya keterwakilan di parlemen yang dinilai menjadi salah satu indikator penting kualitas demokrasi.

Baca juga: Dukung Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang STEM, Ini Cerita Disa Nabila Jalani Studi Robotik di Inggris

KPPRI menegaskan bahwa kehadiran perempuan di lembaga legislatif tidak hanya mencerminkan pemenuhan prinsip kesetaraan politik, tetapi juga membuka ruang bagi hadirnya perspektif, pengalaman, dan kebutuhan perempuan dalam proses perumusan kebijakan publik.

Selain dialog interaktif, forum tersebut turut menghadirkan pagelaran budaya karya anak bangsa bertajuk Wastra Nusantara serta deklarasi sejumlah komitmen yang telah disepakati seluruh peserta.

Sebagai informasi, forum tersebut dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, Ketua Presidium KPPRI Badikenita BR Sitepu beserta jajaran pengurus, komunitas perempuan internasional, anggota DPR RI perempuan, perwakilan duta besar negara sahabat, UN Women, organisasi perempuan, akademisi, serta organisasi nonpemerintah (NGO).

Baca juga: Menteri PPPA: 33 dari 70 Daycare di Yogyakarta Tidak Berizin

Tag:  #dorong #optimalisasi #peran #perempuan #parlemen #puan #minta #legislator #perempuan #aktif #rancang #kebijakan