Pemerintah Indonesia-Republik Korea Teken Kerja Sama Perkuat Pemerintah Digital

- Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Korea meneken kerja sama pada bidang kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) serta pemerintahan digital.

Nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) tersebut menjadi payung kerja sama pengembangan AI pada sektor pemerintahan dan pelayanan publik.

MoU ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dan Minister of Interior and Safety (MOIS) Yun Hojung, di Seoul, Korea Selatan (Korsel), Jumat (22/5/2026).

Rini menyampaikan bahwa MoU tersebut akan menjadi dasar dialog kebijakan, kolaborasi teknis, peningkatan kapasitas kelembagaan, hingga pertukaran keahlian.

Baca juga: BNPT Sebut Perpres 9/2026 Bentuk Penguatan Kelembagaan

Dok. Humas Kementerian PANRB Menteri PANRB Rini Widyantini dalam pertemuan dengan Ministry of Interior and Safety Korea Selatan di Seoul, Korea Selatan, Jumat (22/5/2026).

“Kerja sama ini pada akhirnya bermuara pada layanan publik yang lebih cepat, sederhana, dan dekat dengan rakyat,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat.

Kerja sama tersebut dinilai relevan dengan agenda reformasi birokrasi yang sedang dikerjakan Kementerian PANRB di Indonesia.

Penguatan infrastruktur publik digital, identitas kependudukan digital (IKD), interoperabilitas antarinstansi, dan portal layanan INAku akan dipercepat melalui pertukaran praktik baik dengan Korsel.

Pasalnya, Negeri Ginseng ini dikenal sebagai salah satu negara dengan ekosistem pemerintahan digital terbaik di dunia.

Baca juga: Akselerasi Pemerintah Digital untuk Kemudahan Layanan Masyarakat

Dok. Humas Kementerian PANRB Minister of Interior and Safety (MOIS) Yun Hojung beserta jajaran dalam pertemuan dengan Kementerian PANRB di Seoul, Korea Selatan, Jumat (22/5/2026).

Rini menyampaikan bahwa Korsel telah menjadi mitra Indonesia selama lebih dari dua dekade. Beberapa kerja sama yang telah dilakukan, yaitu Digital Government Cooperation Centre, asistensi teknis dari National Information Society Agency, serta berbagai inisiatif yang didukung Korea International Cooperation Agency (KOICA).

Secara lebih luas, MoU tersebut juga mendukung proses aksesi Indonesia ke The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Indonesia memandang aksesi ini bukan sekadar prosedur, melainkan kesempatan strategis untuk memperkuat kualitas tata kelola, menaikkan standar kelembagaan, dan mempercepat reformasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Rini menyampaikan apresiasi kepada MOIS serta berbagai pihak yang telah berkolaborasi mewujudkan kemitraan dua negara ini.

“Kami berkomitmen menerjemahkan nota kesepahaman ini menjadi hasil yang konkret dan berdampak nyata, bukan sekadar dokumen di atas kertas,” tegasnya.

Baca juga: Menteri Rini: Kolaborasi dengan Ombudsman Jadi Fondasi Penting Akselerasi Pelayanan Publik Berkualitas

Tag:  #pemerintah #indonesia #republik #korea #teken #kerja #sama #perkuat #pemerintah #digital