Dukung BGN Berbenah, Waka Komisi IX Usul MBG Berbasis Dapur Sekolah

- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendukung langkah pembenahan yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Politikus PDI-P itu pun mengusulkan agar momentum pembenahan tersebut juga dimanfaatkan untuk mengubah model penyediaan MBG, lewat fasilitas dapur sekolah.

"Momentum pembenahan ini perlu dimanfaatkan untuk mendorong transformasi model penyediaan MBG dari pendekatan dapur SPPG terpusat menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah," ujar kepada wartawan, Senin (8/6/2026).

Baca juga: Waka Komisi IX Dukung Refocusing MBG: Tak Semua Anak Harus Jadi Penerima Manfaat

Menurut Charles, model dapur berbasis sekolah memungkinkan pengelolaan program lebih dekat dengan penerima manfaat sekaligus memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia di sekolah.

"Model ini memungkinkan pengelolaan yang lebih dekat dengan penerima manfaat, memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia di sekolah, mengurangi biaya logistik dan distribusi, memperkuat pengawasan kualitas makanan, serta membuka ruang partisipasi sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan program," ungkap dia.

Baca juga: Anggota Komisi IX Dukung Moratorium Dapur MBG, Minta BGN Fokus Benahi Kualitas Program

Charles menilai, pendekatan dapur berbasis sekolah juga sejalan dengan tujuan utama program MBG sebagai upaya intervensi gizi bagi anak-anak.

"Pendekatan school-based kitchen juga lebih sejalan dengan tujuan utama MBG sebagai intervensi gizi. Sekolah dapat berperan lebih aktif dalam memastikan kualitas makanan, edukasi gizi, serta pemantauan kondisi peserta didik yang menjadi sasaran program," kata Charles.

Selain itu, pemanfaatan infrastruktur sekolah yang telah tersedia dinilai dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sekaligus menghemat anggaran pemerintah.

"Dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia, pemerintah dapat menekan biaya investasi dan operasional sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program," jelas Charles.

Baca juga: Saat Program MBG Jadi Ladang Permainan Dadan Cs: Mark-up Anggaran hingga Susupi Yayasan Dapur

Charles menekankan, usulan tersebut sejalan dengan berbagai langkah pembenahan yang tengah dilakukan BGN di bawah kepemimpinan Kepala BGN Nanik S Deyang.

"Khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG," kata dia.

Menurut Charles, arah kebijakan baru BGN adalah langkah yang selama ini dinantikan agar program MBG berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat.

Dia menambahkan, keberhasilan program MBG seharusnya tidak hanya diukur dari banyaknya penerima manfaat, tetapi juga dari dampaknya terhadap perbaikan kualitas gizi dan kesehatan anak.

"Oleh karena itu, langkah moratorium, penajaman sasaran penerima manfaat, dan penguatan kualitas layanan yang saat ini ditempuh BGN layak mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan," pungkasnya.

Baca juga: Pengakuan Sony Sanjaya soal Tekanan Banyak Tokoh dalam Pengaturan Titik Dapur MBG

Diberitakan seebelumnya, Kepala BGN Nanik S Deyang mengumumkan empat langkah prioritas setelah ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menggantikan Dadan Hindayana.

Langkah pertama ialah melakukan refocusing atau penataan ulang penerima manfaat program MBG.

Menurut Nanik, BGN tidak lagi berfokus mengejar 82 juta penerima manfaat, melainkan memastikan kualitas layanan dan penyediaan makanan bergizi.

"Jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan makan yang bergizi," ujar Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (5/6/2026).

BGN juga akan memprioritaskan kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak usia sekolah dasar.

"Intervensi gizi itu paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia sembilan tahun atau sampai SD. Nah, kita yang kejar ke sana," kata Nanik.

Baca juga: Prabowo Santap MBG Bareng Siswa Sekolah Rakyat di Tabanan

Selain itu, BGN memutuskan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG baru untuk menata persebaran layanan, membenahi dapur yang telah beroperasi, meningkatkan kualitas fasilitas dan sumber daya manusia.

Selain, kebijakan ini juga dilakukan untuk menyiapkan skema alternatif pelaksanaan MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan tetap memperhatikan efisiensi anggaran.

"Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend," ujar Nanik.

Tag:  #dukung #berbenah #waka #komisi #usul #berbasis #dapur #sekolah