Ketika Makanan Sehat Jadi Barang Mahal di Negeri Sendiri, Pangan Fortifikasi Jadi Harapan

- “Aku anak sehat, tubuhku kuat. Karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi…”

Lirik ini terdengar indah, tapi belum jadi kenyataan bagi banyak anak Indonesia. Faktanya, masih banyak yang belum mendapatkan makanan bergizi. Bahkan, makan setiap hari pun belum tentu berarti gizinya cukup.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Indonesia masih berada di angka 8,53 persen.

Baca juga: Perpadi Mau Produksi Beras Fortifikasi, Bantu Atasi Stunting dan Kurang Gizi

Freepik/Master1305 Ilustrasi makanan bernutrisi. Latihan keras tanpa gizi seimbang tak akan maksimal. Ahli nutrisi olahraga ungkap peran karbohidrat, protein, lemak sehat, hidrasi, dan pemulihan untuk capai target kebugaran.

Angka tersebut menunjukkan banyak anak di Indonesia yang masih kurang asupan gizi yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas.

Di kota-kota besar, masih banyak anak yang ditemukan mengalami gizi buruk.

Teranyar adalah Medan. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengungkapkan temuan kasus gizi buruk yang menimpa seorang anak di Kecamatan Medan Denai.

Rico menyatakan bahwa temuan ini merupakan persoalan serius yang seharusnya tidak terjadi di kota besar seperti Medan.

Baca juga: Luncurkan Kampanye Gizi Anak Diluncurkan, BGN Soroti Dampak Ekonomi MBG

"Ada keluarga punya problem yang sejatinya tidak boleh terjadi di kota besar seperti kita ini. Apa itu, anak gizi buruk. Kalau ini tidak bisa ditoleransi," ujar Rico di hadapan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) saat memimpin apel bersama pasca-Idul Fitri 1447 Hijriah di halaman Kantor Wali Kota Medan, Rabu (25/3/2026).

Selain Medan, kawasan yang sering disorot akan terjadinya gizi buruk adalah Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan.

Jika melihat ke belakang, sepanjang Januari hingga Juni dilaporkan 508 anak menderita gizi buruk dan 2.221 anak menderita gizi kurang di Provinsi Papua.

FREEPIK Anak Kurang Gizi, Apa yang Harus Dilakukan Orangtua?

Mereka tersebar di 18 kabupaten dan 1 kota. tercatat kasus gizi buruk tertinggi berada di Nabire dengan 125 kasus, Merauke 124 kasus, dan Intan Jaya 105 kasus.

Baca juga: 5 Sorotan Pidato Kenegaraan Prabowo: dari Gizi Anak, Pengangguran Turun hingga Perang Lawan Tambang Ilegal

Padahal, Papua merupakan kota yang memiliki kekayaan sumber daya alamnya yang terbilang tinggi.

Hal yang juga jarang disorot adalah kelaparan tersembunyi atau hidden hunger. Kelaparan tersembunyi adalah kondisi yang disebabkan karena kekurangan gizi karena kurangnya asupan vitamin dan mineral.

Dampak dari terjaidnya hidden hunger ini sendiri adalah bisa membuat berat badan kurang hingga angka kematian lebih tinggi untuk bayi. 

Sementara itu, untuk anak-anak bisa menyebbakn stunting, dna lanjut usia bisa meningkatkan risiko morbiditas dan kematian.

Baca juga: Atasi Masalah Stunting, Program Bulog Peduli Gizi Sasar Balita di Desa Karangdawa

Sulit beli pangan sehat jadi salah satu penyebab

Berdasarkan Laporan dari The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) baru-baru ini menyajikan data yang mengkhawatirkan, sebanyak 43,5 persen penduduk Indonesia tidak mampu membeli pangan sehat.

Keterbatasan akses dan biaya yang mahal menjadi penyebab utama sulitnya masyarakat mengonsumsi makanan yang memenuhi standar gizi ideal.

Guru Besar Bidang Teknologi Pangan UGM, Sri Raharjo, mengakui bahwa harga kebutuhan pangan sehat di Indonesia memang relatif mahal. Dia menjelaskan, kebutuhan gizi ideal setiap individu adalah sebesar 2.150 kkal untuk tiga kali makan dalam sehari.

Jumlah kalori ini idealnya terbagi menjadi komponen penting yang meliputi karbohidrat, protein, mineral, dan vitamin. Namun, tidak semua masyarakat dapat memenuhi seluruh komponen gizi tersebut, terutama komponen protein hewani yang harganya cenderung mahal.

Baca juga: BP Taskin Resmikan Rumah Produksi Gizi di Kabupaten Bogor

“Nah kalau mau menjangkau yang protein nabati, protein hewani, itu sehari-hari bisa mencapai Rp 40.000 untuk satu orang,” ungkap Sri.

Dok. Shutterstock/Tatjana Baibakova Ilustrasi makanan bergizi. Makanan bergizi adalah asupan makan sehari-hari yang mengandung zat gizi yang dibutuhkan tubuh, meliputi nutrisi makro dan mikro.

Sri mengatakan, akibat harga bahan pangan yang mahal, masyarakat sering kali hanya bergantung pada satu sumber nutrisi utama.

Pangan fortifikasi jadi jalan keluar

Ada salah satu program pemerintah yang ternyata bisa menjadi solusi di balik permasalahan itu, yakni pangan fortifikasi.

Menurut tim analis Koalisi Fortifikasi Indonesia (KFI), tanpa adanya intervensi fortifikasi, suplementasi, dan diversifikasi pangan untuk mewujudkan gizi seimbang, masalah kekurangan gizi mikro berpotensi menimbulkan dampak lintas generasi.

Baca juga: Lawan Anemia pada Anak, Pemerintah Wajibkan Akses Gizi Gratis untuk Masa Depan Bangsa

Jika dibiarkan, kondisi itu bukan hanya melemahkan daya saing bangsa, melainkan juga memperbesar beban kesehatan masyarakat.

“Fortifikasi pangan adalah penambahan zat gizi tertentu ke dalam bahan pangan untuk meningkatkan kualitasnya dengan tujuan untuk perbaikan gizi masyarakat. Ini dikenal sebagai program paling efektif secara biaya,” sebut salah satu anggota tim analis KFI.

KFI mencatat Copenhagen Consensus yang mengungkapkan bahwa setiap 1 dollar AS diinvestasikan dalam fortifikasi pangan dapat menghasilkan manfaat ekonomi senilai 27 dollar AS (Garrett, G et. al. 2019).

Angka ini menggambarkan bagaimana intervensi sederhana di sektor gizi dapat memberi imbal hasil besar bagi pembangunan manusia dan produktivitas ekonomi.

Baca juga: Soal Susu Ikan pada Program Minum Susu Gratis, Badan Gizi Nasional: Belum Ada Rencana

Pemerintah Indonesia sendiri telah menerapkan, kebijakan fortifikasi pangan wajib untuk memperkuat asupan gizi mikro yang penting dalam membangun sumber daya manusia unggul.

Program ini mencakup tiga produk utama, yaitu garam beryodium, tepung terigu yang difortifikasi dengan zat besi, seng, vitamin B1, B2, dan B9, serta minyak goreng sawit yang difortifikasi dengan vitamin A.

Freepik Ilustrasi makanan sehat. Pedoman diet baru Amerika Serikat menggeser arah pola makan ke protein tinggi dan produk susu penuh lemak, sekaligus memicu perdebatan di kalangan ahli gizi.

Lebih lanjut, tim analis KFI menilai fortifikasi pangan bukan sekadar intervensi teknis di bidang gizi, melainkan strategi pembangunan manusia yang berkeadilan.

Pendekatan ini menghubungkan upaya perbaikan gizi individu dengan peningkatan kesejahteraan secara merata.

Baca juga: Bukti Intervensi Gizi Mampu Turunkan Angka Stunting

Pada tingkat mikro, fortifikasi membantu memperbaiki status gizi individu. Sementara, pada tingkat makro, ia berfungsi sebagai mekanisme redistribusi gizi yang menjembatani kesenjangan akses antara kelompok ekonomi atas dan bawah.

Pemerintah menempatkan fortifikasi dan biofortifikasi pangan sebagai bagian dari Prioritas Nasional 2, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 sampai 2029.

Targetnya cukup ambisius, cakupan pangan fortifikasi dalam bantuan pangan mencapai 20 persen pada 2025 dan menjadi 100 persen pada 2029.

Jumlah komoditas wajib fortifikasi juga akan diperluas dari tiga menjadi empat jenis pangan dengan menambahkan beras sebagai pangan pokok yang akan difortifikasi untuk target khusus.

Baca juga: Kementan Sebut P2L Dapat Tingkatkan Kecukupan Pangan dan Gizi Masyarakat

Untuk mencapai target tersebut, kerja lintas sektor menjadi kunci. Setiap kementerian dan lembaga memiliki peran spesifik dengan target yang terukur.

Untuk Kementerian Kesehatan, lembaga ini memimpin perbaikan status gizi dan evaluasi efektivitas fortifikasi.

Sementara, Kementerian Perindustrian memperkuat regulasi, penerapan SNI, dan pendampingan industri.

Kementerian Perdagangan memastikan distribusi pangan fortifikasi yang aman. Badan Pangan Nasional mengoordinasikan bantuan pangan.

Baca juga: Pasokan dari Lumbung Ikan Nasional Diharapkan Bisa Atasi Gizi Buruk

Kemudian, BPOM mengawasi keamanan dan mutu produk olahan di pasaran. Sedangkan Badan Gizi Nasional memastikan penggunaan bahan pangan yang difortifikasi wajib pada program MBG.

Semua upaya ini terkoordinasi dalam Forum Koordinasi Fortifikasi Pangan Nasional yang menjadi jembatan komunikasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil demi keberlanjutan program.

Tag:  #ketika #makanan #sehat #jadi #barang #mahal #negeri #sendiri #pangan #fortifikasi #jadi #harapan