Ekonomi Stabil di Angka, Tertekan di Rasa

DI ATAS kertas, ekonomi Indonesia tampak baik-baik saja. Bank Indonesia menahan BI Rate di level 4,75 persen (17/3/2026). Inflasi (31/03/206) tercatat 3,48 persen (yoy), masih dalam rentang target.

Cadangan devisa menembus 151,901 miliar dollar AS (27/2/2026), memberi bantalan kuat terhadap gejolak global.

Neraca perdagangan pun masih mencatatkan surplus. Bahkan ketika rupiah berada di kisaran Rp 17.002 per dolar AS (2/4/2026), narasi yang dibangun tetap sama: stabil.

Namun di warung, di pasar, di meja makan keluarga, ceritanya sering berbeda. Stabilitas yang tercatat dalam angka belum tentu menjelma menjadi rasa yang menenangkan.

Stabilitas yang dijaga

Secara konseptual, apa yang terjadi saat ini mencerminkan keberhasilan menjaga stabilitas makroekonomi.

Dalam kerangka kebijakan moneter modern, menjaga inflasi tetap rendah dan suku bunga pada level moderat adalah fondasi utama untuk memastikan ekonomi tidak terlalu panas sekaligus tidak tertekan (Mishkin, 2019).

Baca juga: Melawan Aji Mumpung dengan Rasa Malu

BI Rate di 4,75 persen mencerminkan posisi “menahan keseimbangan”—cukup untuk menjaga inflasi, tapi tetap memberi ruang pertumbuhan.

Cadangan devisa yang tinggi juga menunjukkan ketahanan eksternal yang solid. Dalam perspektif global political economy (Gilpin, 2018), kekuatan devisa adalah simbol kepercayaan pasar terhadap suatu negara.

Ini berarti Indonesia memiliki ruang untuk menahan tekanan eksternal, baik dari gejolak geopolitik maupun fluktuasi harga komoditas.

Surplus perdagangan yang berlanjut memperkuat posisi ini. Ekspor yang lebih besar dibanding impor berarti ada aliran devisa masuk yang konsisten. Dalam logika makro, ini adalah sinyal bahwa sektor eksternal masih bekerja.

Namun stabilitas, dalam pengertian kebijakan, sering kali berhenti pada indikator. Ia tidak otomatis menjadi pengalaman sehari-hari masyarakat.

Inflasi rendah, harga tetap terasa naik

Secara statistik, inflasi 3,48 persen adalah angka yang sehat. Namun, masyarakat tidak mengonsumsi “inflasi rata-rata”.

Mereka mengonsumsi beras, minyak goreng, transportasi, dan kebutuhan harian lainnya—yang sering kali naik lebih cepat dibanding angka agregat.

Inilah yang dalam ekonomi perilaku disebut sebagai perceived inflation—inflasi yang dirasakan, bukan sekadar dihitung (Kahneman & Tversky, 1979).

Ketika harga kebutuhan pokok naik, meskipun indikator resmi mengatakan inflasi terkendali, persepsi masyarakat tetap: hidup semakin mahal. Akibatnya, muncul disonansi. Data mengatakan stabil, tetapi dompet berkata lain.

BI Rate yang tidak berubah sering diartikan sebagai kabar baik. Namun dalam praktiknya, transmisi suku bunga ke kredit tidak selalu berjalan mulus. Bank tetap berhati-hati, biaya dana masih tinggi, dan risiko ekonomi global belum sepenuhnya reda.

Bagi pelaku usaha, terutama UMKM, ini berarti akses pembiayaan masih terasa berat. Cicilan tidak turun signifikan, bunga kredit belum benar-benar longgar.

Baca juga: Trumpisme Vs No, Kings! dan Ancamannya bagi Tatanan Dunia

Dalam banyak kasus, stabilitas suku bunga belum bertransformasi menjadi kemudahan ekspansi usaha. Di titik ini, stabilitas terasa seperti “menahan”, bukan “mendorong”.

Nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.900–17.000 per dolar AS sering disebut stabil dalam konteks global yang bergejolak. Namun bagi masyarakat, angka ini membawa implikasi nyata.

Barang impor menjadi lebih mahal. Bahan baku industri naik. Pada akhirnya, harga barang konsumsi ikut terdorong naik secara perlahan. Tekanan ini tidak selalu terlihat dalam satu waktu, tetapi terasa dalam akumulasi.

Dalam ekonomi terbuka, kurs adalah jembatan antara global dan domestik. Ketika jembatan ini bergetar, getarannya sampai ke dapur rumah tangga.

Surplus perdagangan adalah kabar baik, tetapi pertanyaannya: siapa yang paling merasakan manfaatnya?

Sebagian besar surplus Indonesia masih ditopang oleh komoditas seperti batu bara, nikel, dan kelapa sawit. Sektor-sektor ini memang menghasilkan devisa besar, tetapi tidak selalu memiliki efek langsung ke seluruh lapisan masyarakat.

Akibatnya, terjadi apa yang sering disebut sebagai paradox of plenty: negara kaya sumber daya, tetapi distribusi manfaatnya tidak merata. Ekonomi kuat di luar, tetapi belum sepenuhnya terasa di dalam.

Ketika data dan rasa tidak bertemu

Di sinilah persoalan utama muncul: kesenjangan antara data dan rasa. Secara makro, Indonesia berada dalam kondisi stabil. Namun secara mikro, masyarakat merasakan tekanan—baik dari sisi harga, pendapatan, maupun ketidakpastian.

Fenomena ini bukan hal baru. Dalam banyak negara, stabilitas makro sering kali tidak langsung dirasakan oleh masyarakat karena proses transmisi kebijakan membutuhkan waktu. Namun di era informasi yang serba cepat, kesenjangan ini menjadi lebih sensitif.

Baca juga: Dilema Harga BBM dan Konsekuensi Pilihan

Persepsi publik terbentuk bukan hanya oleh data, tetapi oleh pengalaman sehari-hari. Ketika pengalaman itu terasa berat, maka narasi stabilitas menjadi sulit dipercaya, meskipun secara statistik benar.

Tantangan ke depan bukan sekadar menjaga stabilitas, tetapi memastikan stabilitas itu “menetes” ke bawah.

Ini berarti mempercepat transmisi kebijakan moneter ke sektor riil, menjaga harga kebutuhan pokok tetap terkendali, serta memastikan surplus ekonomi benar-benar mengalir ke dalam negeri.

Koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci. Stabilitas harus diikuti oleh keberpihakan pada daya beli dan produktivitas masyarakat. Tanpa itu, stabilitas hanya akan menjadi angka—bukan pengalaman.

Pada akhirnya, ekonomi tidak hanya diukur dari seberapa rapi datanya, tetapi seberapa dalam ia dirasakan.

Dan di titik itulah, kita dihadapkan pada satu kenyataan sederhana: Ekonomi boleh stabil di angka, tetapi jika belum menenangkan di rasa, maka pekerjaan besar kita belum selesai.

Tag:  #ekonomi #stabil #angka #tertekan #rasa