Menhub: Pengawasan dan Edukasi Lebih Penting dari Alat Mahal di Pelintasan Sebidang
Pemerintah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp 4 triliun untuk membenahi perlintasan sebidang di seluruh jalur kereta api nasional.
Langkah tersebut diambil setelah pemerintah melakukan evaluasi mendalam terkait keselamatan transportasi darat dan efektivitas penjagaan di titik rawan kecelakaan.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan, angka tersebut berasal dari perhitungan rata-rata kebutuhan pengadaan dan perawatan di sekitar 1.800 titik perlintasan.
Ia menekankan fokus utama pembenahan bukan pada kecanggihan alat, melainkan keberadaan petugas penjaga dan kepatuhan masyarakat.
"Saya berkali-kali sampaikan ke DJKA dan KAI, jangan cari alat yang mahal. Yang penting perlintasan itu tertutup dan ada yang menjaga,” kata Dudy di Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Baca juga: Menyorot Lemahnya Pengawasan Pelintasan Sebidang Kereta
“Masyarakat kita masih butuh kehadiran fisik, ada orang saja kadang masih diterobos, apalagi kalau hanya alat otomatis tanpa pengawasan," ujarnya.
Dudy mengatakan penjagaan fisik dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dibandingkan hanya mengandalkan perangkat teknologi tanpa pengawasan langsung.
Menurut dia, sarana sederhana tetap dapat berfungsi optimal selama ada petugas yang melakukan pengawasan di lapangan.
"Yang paling ekstrim saya katakan, pasang bambu saja tidak apa-apa asal ada yang menjaga. Itu lebih efektif bagi karakter masyarakat kita dibandingkan alat mahal namun tanpa pengawasan fisik,” ungkap Dudy.
Dudy mengatakan persoalan perlintasan sebidang bukan terletak pada jalur kereta api. Jalur tersebut merupakan hak utama operasional kereta.
Menurut dia, tantangan terbesar justru terletak pada upaya membangun kesadaran dan komitmen masyarakat agar tidak kembali membuat perlintasan liar baru.
"Masalah pelintasan sebidang ini bukan soal jalan keretanya yang salah, karena itu adalah hak jalur kereta. Masalahnya adalah bagaimana kita membangun komitmen masyarakat untuk tidak membuat perlintasan liar baru,” jelas Dudy.
Baca juga: 3 Tahun Terakhir, Terjadi 1.058 Kecelakaan Pelintasan Sebidang
Selain memperbaiki infrastruktur, Dudy akan mendorong penguatan edukasi keselamatan transportasi melalui jalur formal.
Ia menilai cara tersebut lebih efektif dibandingkan sekadar sosialisasi di tingkat kewilayahan.
"Kita harus intervensi lewat pendidikan. Saya ingin ada satu-dua halaman di buku sekolah anak-anak kita yang khusus membahas keselamatan transportasi, seperti aturan di palang pintu kereta,” kata Dudy.
Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sebelumnya menyelidiki insiden tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026.
Insiden tersebut menewaskan 16 orang.
Hasil investigasi menunjukkan kecelakaan dipicu kombinasi sejumlah faktor teknis dan operasional.
Faktor tersebut berkaitan dengan gangguan persinyalan, kendala komunikasi antarpetugas, hingga kejadian awal berupa taksi yang mogok di jalur rel.
Dudy menegaskan proses investigasi tetap harus berjalan profesional, transparan, dan objektif sesuai ketentuan yang berlaku.
“KNKT bukan Tuhan. Kami harus tetap menchalange dan memastikan bahwa investigasi mereka berjalan profesional, transparan, dan objektif sesuai kaedah yang berlaku,” ujar Dudy.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Allan Tandiono, mengatakan insiden di Stasiun Bekasi Timur dipengaruhi penyusutan buffer time atau jarak aman antarkereta secara drastis.
Penyusutan itu terjadi akibat keterlambatan di satu sisi dan percepatan jadwal di sisi lain.
"Jarak aman yang seharusnya 16 menit menyusut hanya tersisa 3 menit. Dalam waktu sesingkat itu, ruang komunikasi antara masinis dan kontroler menjadi sangat stres. Begitu ada kepanikan, prosedur seringkali menjadi tidak maksimal," tambah Allan.
Antisipasi potensi human error
Dudy mengatakan penyusunan Grafik Perjalanan Kereta Api atau Gapeka dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik operasional dan sistem keselamatan transportasi secara menyeluruh.
Sektor transportasi masih menghadapi faktor human error sebagai salah satu penyebab dominan kecelakaan maupun gangguan operasional.
Dudy mengatakan faktor kesalahan manusia dalam dunia transportasi dapat mencapai lebih dari 50 persen. Pada beberapa kasus, angkanya bahkan mencapai 70 persen hingga 80 persen.
“Dalam transportasi, human error itu menyumbang 60 sampai 80 persen penyebab kecelakaan. Kita harus mendalami kondisi psikologis petugas, karena konsentrasi yang hilang sedetik saja bisa berakibat fatal,” ujar dia.
Menurut Dudy, kondisi psikologis dan konsentrasi petugas operasional juga menjadi aspek penting dalam investigasi keselamatan transportasi.
“Dalam transportasi, human error itu sangat dominan. Karena itu setiap kejadian harus didalami, termasuk kondisi psikologis petugas yang terlibat,” ujar Dudy.
Ia mencontohkan investigasi keselamatan di sektor penerbangan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga kondisi personal awak pesawat.
Dudy mengungkapkan otoritas pada beberapa kasus bahkan mendalami kondisi keluarga pilot untuk memastikan tidak ada faktor yang mengganggu konsentrasi saat bertugas.
“Kita harus mencari tahu kondisi personel secara menyeluruh. Kalau ada masalah pribadi yang berpotensi mengganggu konsentrasi, itu juga menjadi perhatian dalam aspek keselamatan,” tegasnya.
Tag: #menhub #pengawasan #edukasi #lebih #penting #dari #alat #mahal #pelintasan #sebidang