Ketika Birokrasi Digital Masih Terjebak Mentalitas Hierarki

PERNYATAAN Rocky Gerung yang menyebut Menteri Keuangan hanyalah “kasir negara” memantik perdebatan luas di ruang publik. 

Dalam sejumlah forum diskusi dan kuliah umum, Rocky mengkritik kecenderungan pemerintah membebankan target pertumbuhan ekonomi kepada pengelola fiskal negara.

Padahal, pertumbuhan sesungguhnya lahir dari produktivitas sektor riil, kepastian regulasi, dan efektivitas birokrasi pembangunan.

Pernyataan itu memang provokatif. Namun kritik Rocky sejatinya tidak berhenti pada sosok Menteri Keuangan. 

Ia sedang menyoroti persoalan yang lebih mendasar: birokrasi pemerintahan Indonesia yang dinilai masih terjebak dalam mentalitas hierarki administratif di tengah tuntutan ekonomi digital yang membutuhkan kecepatan, inovasi, dan kemampuan adaptasi.

Dalam teori birokrasi klasik, Max Weber melalui Economy and Society (1922) menjelaskan bahwa birokrasi dibangun atas prinsip hierarki, aturan formal, dan kontrol administratif yang ketat.

Model tersebut efektif pada era industrialisasi karena mampu menciptakan stabilitas dan kepastian tata kelola negara.

Namun dunia hari ini bergerak jauh lebih cepat dibanding logika birokrasi abad ke-20.

Ekonomi digital membutuhkan birokrasi yang lincah, kolaboratif, dan berbasis data real time.

Sementara birokrasi Indonesia masih sering bekerja secara sektoral, prosedural, dan terlalu berhati-hati mengambil risiko kebijakan. 

Baca juga: Ketika Prabowo Menantang Logika Pasar

Akibatnya, negara kerap lambat merespons perubahan global, mulai dari transformasi industri digital, perpindahan investasi, hingga dinamika rantai pasok dunia.

Fenomena itu terlihat dari regulasi yang berubah-ubah, lemahnya koordinasi antarkementerian, serta kebijakan yang sering tidak sinkron antara pusat dan daerah.

Investor membutuhkan kepastian jangka panjang, tetapi birokrasi justru kerap menghasilkan sinyal kebijakan yang saling bertabrakan.

Di titik inilah kritik Rocky menemukan relevansinya.

Ketika Rocky menyebut bahwa “tradisi berpikir di kampus ketika masuk birokrasi berubah menjadi hierarki”, ia sesungguhnya sedang mengkritik kuatnya budaya patrimonial dan politisasi birokrasi dalam pemerintahan Indonesia.

Teori politisasi birokrasi yang dikembangkan B. Guy Peters dalam The Politics of Bureaucracy (2018) menjelaskan bahwa birokrasi modern sering kehilangan independensinya ketika terlalu dipengaruhi kepentingan politik kekuasaan.

Loyalitas terhadap elite politik akhirnya lebih menentukan dibanding kapasitas profesional dan meritokrasi.

Akibatnya, birokrasi tidak lagi bekerja sebagai institusi pelayanan publik yang netral, melainkan menjadi instrumen stabilitas politik penguasa.

Analisis serupa disampaikan Francis Fukuyama dalam Political Order and Political Decay (2014).

Fukuyama menjelaskan bahwa banyak negara berkembang gagal membangun institusi modern karena birokrasi masih dikuasai patronase politik dan klientelisme kekuasaan.

Baca juga: Membaca Kehebatan Persib yang Berpeluang Hattrick Juara

Jabatan publik akhirnya dipandang sebagai alat distribusi loyalitas, bukan instrumen profesionalisme negara.

Fenomena tersebut masih terasa dalam birokrasi Indonesia hari ini.

Pejabat yang berani mengambil terobosan sering menghadapi tekanan administratif maupun politik.

Sebaliknya, mereka yang paling aman justru yang paling patuh terhadap struktur hierarki kekuasaan.

Budaya seperti ini berbahaya di era digital. Sebab ekonomi modern bergerak berdasarkan inovasi dan kecepatan adaptasi.

Data pertumbuhan ekonomi Indonesia memang menunjukkan tren positif, tetapi relatif stagnan di kisaran 5 persen dalam beberapa tahun terakhir. 

Pada 2023 ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5,05 persen dan pada 2024 berada di kisaran 5,03 persen.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan 2025 sebesar 5,2 persen dengan asumsi RAPBN 2026 berada pada rentang 5,2 hingga 5,8 persen.

Di sisi fiskal, RAPBN 2025 menetapkan pendapatan negara sekitar Rp 2.996,9 triliun dengan belanja negara mencapai Rp 3.613,1 triliun.

Pemerintah berupaya menjaga defisit tetap terkendali di tengah tekanan global dan penguatan dolar AS terhadap berbagai mata uang dunia, termasuk rupiah. Namun stabilitas fiskal saja tidak cukup.

Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, kualitas institusi negara merupakan faktor utama pembentuk kepercayaan pasar.

Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam Why Nations Fail (2012) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang hanya dapat berlangsung jika negara memiliki institusi yang profesional, inklusif, dan mampu menciptakan kepastian hukum.

Karena itu, tekanan terhadap rupiah tidak bisa dipahami semata sebagai persoalan moneter.

Nilai tukar pada dasarnya juga mencerminkan tingkat kepercayaan pasar terhadap kualitas tata kelola negara dan arah kebijakan ekonominya.

Baca juga: Ekonomi Indonesia dari Sawah, Bukan Wall Street

Di sinilah reformasi birokrasi menjadi agenda mendesak.

Indonesia perlu bergerak dari model birokrasi administratif menuju birokrasi digital yang meritokratik dan adaptif.

Jabatan strategis harus diisi berdasarkan kapasitas teknokratik, bukan sekadar loyalitas politik. Pengambilan keputusan harus berbasis data dan terintegrasi lintas lembaga.

Pengalaman Singapura menunjukkan bahwa birokrasi profesional berbasis merit mampu menciptakan stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan investor global. 

Sementara Korea Selatan berhasil membangun birokrasi teknokratik yang aktif mendorong industrialisasi dan inovasi nasional.

Bahkan Vietnam kini tumbuh agresif sebagai basis manufaktur global karena konsistensi kebijakan industri dan efisiensi birokrasi investasinya.

Indonesia sesungguhnya memiliki modal besar: bonus demografi, pasar domestik luas, sumber daya alam melimpah, dan potensi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

Namun seluruh potensi itu akan sulit berkembang maksimal jika birokrasi masih bekerja dengan mentalitas lama: lebih takut salah daripada berani menciptakan solusi.

Pada akhirnya, kritik Rocky Gerung bukan sekadar kritik terhadap individu atau jabatan tertentu.

Kritik itu sesungguhnya mengingatkan bahwa tantangan terbesar Indonesia hari ini bukan hanya soal kurs rupiah atau target pertumbuhan ekonomi, melainkan bagaimana membangun birokrasi modern yang profesional, adaptif, dan mampu bergerak cepat di tengah perubahan global yang semakin kompleks.

Sebab di era digital, negara yang kuat bukan lagi negara dengan birokrasi paling besar, melainkan negara yang memiliki birokrasi paling cepat belajar dan paling berani berubah.

Tag:  #ketika #birokrasi #digital #masih #terjebak #mentalitas #hierarki