Ketahanan Energi hingga Biaya Jadi Tantangan ESG Batu Bara

Implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dan transisi energi di sektor batu bara dinilai jauh lebih kompleks dibanding sektor industri lainnya.

Selain harus memenuhi tuntutan pengurangan emisi dan perlindungan lingkungan, industri batu bara juga masih dibebani tanggung jawab menjaga ketahanan energi nasional serta menghadapi biaya operasional yang terus meningkat.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Bidang ESG & Good Mining Practice, Ignatius Wurwanto, menyebut kondisi tersebut sebagai “trilema” dalam penerapan ESG di sektor batu bara.

Ilustrasi ESG

“Kalau bicara batu bara, ini bukan lagi dilema, tapi trilema. Ada kebutuhan menjaga ketahanan energi, ada tuntutan lingkungan, dan ada biaya yang harus ditanggung,” kata Wurwanto dalam keterangannya pada Focus Group Discussion (FGD) Implementasi ESG dan Transisi Energi di Sektor Batu Bara Indonesia, dikutip pada Selasa (26/5/2026).

Menurut dia, terdapat tiga tantangan yang harus dijalankan secara bersamaan oleh industri batu bara.

Pertama, menjaga ketahanan energi agar kebutuhan energi saat ini dan masa depan tetap tersedia.

Kedua, menjalankan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan untuk mencegah dampak perubahan iklim.

Ketiga, memastikan aspek ekonomi tetap berjalan seimbang sehingga penyediaan energi berbasis sumber daya alam dapat dilakukan dengan biaya terjangkau.

Wurwanto menilai implementasi ESG di sektor tambang tidak bisa disamakan dengan industri lain karena kompleksitas operasional dan regulasi yang dihadapi jauh lebih besar.

Perusahaan tambang harus memenuhi berbagai aturan teknis, lingkungan, keselamatan kerja, hingga pengembangan masyarakat yang seluruhnya membutuhkan biaya besar.

PIXABAY/ANATOLY STAFICHUK Ilustrasi batu bara, pertambangan batu bara.

“Masih banyak yang memandang ESG sebagai program atau compliance, padahal seharusnya berbasis risiko dan peluang,” ujar dia.

Pemahaman ESG dinilai masih beragam

APBI mencatat saat ini terdapat 93 anggota perusahaan tambang batu bara aktif yang menyumbang sekitar 66 persen produksi batu bara nasional.

Namun, dari total hampir 960 perusahaan tambang batu bara di Indonesia, tingkat pemahaman terhadap ESG dinilai masih sangat beragam.

Untuk mendorong implementasi ESG, APBI menggunakan pendekatan Good Mining Practice (GMP) melalui penguatan praktik operasional seperti konservasi, perlindungan lingkungan, keselamatan pertambangan, dan standarisasi teknis.

Di sisi lain, ketidakpastian regulasi juga disebut menjadi tantangan serius bagi implementasi ESG di industri batu bara.

Menurut Wurwanto, ESG membutuhkan konsistensi kebijakan jangka panjang agar perusahaan dapat menyusun strategi investasi secara lebih terukur.

“Kalau regulasi berubah-ubah terus, perusahaan juga harus sangat adaptif,” kata dia.

Ia menambahkan, kompleksitas tersebut membuat implementasi ESG dan agenda transisi energi di sektor batu bara tidak dapat dilakukan secara instan.

Transisi dinilai membutuhkan kesiapan teknologi, kapasitas investasi, serta dukungan regulasi yang konsisten agar perusahaan dapat menyesuaikan model operasional dan menjaga keberlanjutan pasokan energi.

Implementasi ESG dinilai menambah beban awal perusahaan

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi environmental, social and governance (ESG).

Pandangan serupa disampaikan Asisten Peneliti Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), Nur Hikmat.

Menurut dia, dari sudut pandang pelaku usaha, implementasi ESG pada tahap awal akan menjadi tambahan biaya yang cukup besar bagi perusahaan tambang.

“Secara pragmatis, implementasi ESG pada tahap awal pasti menjadi first hit cost yang memberikan tekanan finansial cukup besar bagi perusahaan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, struktur industri batu bara Indonesia juga memengaruhi lambatnya implementasi ESG secara substantif.

Saat ini sekitar 65 persen produksi batu bara Indonesia ditujukan untuk pasar ekspor, sementara pasar domestik menyerap sekitar 35 persen produksi.

Menurut Hikmat, dua negara tujuan ekspor terbesar batu bara Indonesia, yakni China dan India, saat ini belum memiliki tuntutan ESG sekuat pasar Eropa atau negara maju lainnya.

“Kalau biggest buyers kita belum menjadikan ESG sebagai kebutuhan utama, maka dorongan implementasi ESG secara substantif juga belum terlalu kuat,” katanya.

Ia menilai kondisi tersebut membuat ESG di sektor batu bara Indonesia masih lebih banyak diposisikan sebagai instrumen tambahan dibanding kebutuhan utama bisnis.

Sejumlah perusahaan mulai transformasi bisnis

Di tengah berbagai tantangan tersebut, sejumlah perusahaan mulai melakukan transformasi model bisnis menuju sektor ekonomi rendah karbon.

SVP Public Affairs TBS Energi Utama, Josefhine Chitra, mengatakan perusahaannya telah memulai transisi menuju sektor ekonomi rendah karbon sejak beberapa tahun terakhir.

TBS sebelumnya dikenal sebagai perusahaan yang bergerak di sektor batu bara dan PLTU. Namun pada 2025, perusahaan telah melakukan divestasi PLTU sehingga emisi perusahaan turun hingga 85 persen.

Saat ini TBS mulai mengembangkan bisnis di sektor ekonomi hijau seperti pengelolaan limbah, energi terbarukan, dan kendaraan listrik.

Josefhine mengatakan keputusan melakukan transformasi bisnis dipicu perubahan lanskap global, terutama setelah pandemi Covid-19 yang membuat harga batu bara sempat jatuh dan investor institusi serta perbankan internasional mulai membatasi pendanaan untuk sektor batu bara.

“Secara finansial, batu bara mulai dipandang memiliki keterbatasan prospek. Sementara sektor ekonomi hijau justru tumbuh sangat cepat,” terang dia.

Menurut Josefhine, transisi bisnis tidak dapat dilakukan secara instan dan membutuhkan komitmen kuat dari manajemen perusahaan.

Sejak 2021, TBS membentuk tim sustainability dan pada tahun lalu telah mempublikasikan Climate Transition Plan yang memuat strategi pengurangan emisi sekaligus alokasi investasi sekitar 600 juta dollar AS untuk pengembangan bisnis rendah karbon.

Tag: #ketahanan #energi #hingga #biaya #jadi #tantangan #batu #bara