Retaknya Kontrak Fiskal Kelas Menengah

PADA Rabu pagi, 10 Juni 2026, jutaan warga kelas menengah Indonesia kaget dengan informasi harga Pertamax melonjak dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter. Harga ini naik hampir Rp 4.000, atau sekitar 32 persen, dalam semalam.

Penjelasan resminya teknokratis belaka, penyesuaian formula harga mengikuti pergerakan minyak dunia.

Namun, di balik bahasa formula itu bersembunyi pertanyaan filosofis yang jauh lebih tua daripada Pertamina, kepada siapa sesungguhnya beban republik ini dipikulkan dan untuk siapa hasilnya dinikmati?

Sosiolog fiskal Rudolf Goldscheid pernah menulis bahwa anggaran adalah “kerangka negara yang telanjang dari segala ideologi yang menyesatkan”.

Joseph Schumpeter melanjutkannya dalam Die Krise des Steuerstaats (1918): watak sejati sebuah negara terbaca bukan dari pidato-pidatonya, melainkan dari siapa yang ia pajaki dan untuk apa uang itu dibelanjakan. Maka, mari kita baca kerangka APBN kita dengan jujur.

Lebih dari 80 persen pendapatan negara hari ini bersumber dari perpajakan. Dalam APBN 2026, dari target pendapatan Rp 3.153,6 triliun, penerimaan pajak dipatok Rp 2.357,7 triliun, belum termasuk kepabeanan dan cukai.

Baca juga: Pasang Sabuk Pengaman, Ekonomi Sedang Mengerem

Siapa pembayar paling setianya? Kelas menengah, kelompok yang PPh-nya dipotong otomatis dari slip gaji sebelum sempat menyentuh rekening, yang PPN-nya melekat pada hampir setiap transaksi, dan yang kini karena dianggap “terlalu mampu” untuk Pertalite harus membeli bahan bakarnya dengan harga pasar penuh.

Kelas menengah adalah pembayar pajak yang paling patuh sekaligus paling tak berdaya, ia tercatat rapi di sistem, tetapi nyaris tak terwakili dalam prioritas belanja.

Dalam tradisi kontrak sosial Rousseau, pajak bukanlah upeti, melainkan bagian dari perjanjian timbal balik, warga menyerahkan sebagian miliknya, dan negara mengembalikannya dalam wujud perlindungan serta layanan publik.

Persoalannya apa yang diterima kembali oleh kelas menengah?

Mereka mengendarai kendaraan pribadi karena transportasi publik di sebagian besar kota belum layak; menyekolahkan anak ke sekolah swasta karena mutu sekolah negeri timpang; membayar asuransi tambahan karena antrean layanan kesehatan publik begitu panjang.

Kelas menengah sesungguhnya membayar dua kali, sekali kepada negara melalui pajak, sekali lagi kepada pasar untuk layanan yang gagal disediakan negara. Kini, untuk ketiga kalinya, ia diminta membayar selisih Rp 3.950 per liter.

Lalu, ke mana uang pajak itu mengalir? Program Makan Bergizi Gratis, apa pun kemuliaan niatnya menyerap anggaran dengan skala yang belum pernah terjadi, pagunya Rp 335 triliun sebelum “diefisiensikan” menjadi Rp 268 triliun, dengan realisasi Rp 88,15 triliun hanya dalam lima bulan pertama 2026.

Angka itu melampaui seluruh realisasi belanja modal pemerintah (Rp 81,6 triliun) dan belanja bantuan sosial (Rp 71,7 triliun) pada periode yang sama.

Artinya, negara lebih banyak membiayai konsumsi hari ini daripada membangun kapasitas produktif hari esok.

Pada saat yang sama, kabinet menggelembung menjadi 48 kementerian dengan lebih dari seratus menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri postur terbesar sejak Orde Baru dan masih terus bertambah melalui lima jilid reshuffle yang oleh banyak pengamat dibaca sebagai politik akomodasi, bukan kebutuhan fungsional.

Belanja negara per Mei 2026 tumbuh 34,4 persen dan belanja kementerian/lembaga melonjak 58,9 persen; ironisnya, transfer ke daerah justru terkoreksi.

Baca juga: Saat Hery Susanto Larang Pengawasan MBG, Ombudsman Kehilangan Taring

James O’Connor dalam The Fiscal Crisis of the State (1973) telah mengingatkan negara modern selalu tergoda berbelanja untuk dua hal, akumulasi dan legitimasi.

Ketika belanja legitimasi program populis dan kursi-kursi jabatan tumbuh lebih cepat daripada belanja produktif, krisis fiskal hanya menunggu waktu; dan yang pertama dikorbankan adalah kelompok yang membayar paling banyak, tapi bersuara paling lirih.

Di atas kertas, ekonomi tumbuh 5,61 persen pada triwulan I 2026. Namun, bacalah anatominya.

Konsumsi pemerintah melonjak 21,8 persen, pertumbuhan tertinggi di antara semua komponen pengeluaran didorong gaji ke-14 dan percepatan belanja. Sementara secara kuartalan ekonomi justru terkontraksi 0,77 persen.

Para ekonom menyebut pertumbuhan kian ditopang belanja negara dan konsumsi kelompok atas, sementara kelas menengah-bawah mulai menahan belanja.

OECD bahkan memproyeksikan pertumbuhan 2026 melambat ke 4,7 persen dengan konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,3 persen.

Inilah yang patut disebut pertumbuhan semu, angka agregat yang dibeli dengan uang pajak, bukan dilahirkan oleh daya beli rakyat.

BPS mencatat jumlah kelas menengah menyusut dari sekitar 57,3 juta orang pada 2019 menjadi 47,8 juta pada 2024 dan belum ada tanda tren itu berbalik arah.

Aristoteles, dalam Politica, berpendapat bahwa polis yang paling stabil adalah polis yang ditopang kelas menengah yang besar dan sehat, sebab kelas menengahlah yang menjaga keseimbangan antara keserakahan oligarki dan keputusasaan kaum papa.

John Rawls menambahkan ukuran moralnya ketimpangan beban hanya dapat dibenarkan bila menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung.

Membebani kelas menengah demi memberi makan anak-anak sekolah barangkali masih bisa diperdebatkan dalam kerangka Rawlsian.

Baca juga: Naiknya Usia Pensiun Polisi, untuk Siapa?

Namun, membebaninya demi membiayai kursi-kursi kabinet hasil akomodasi politik dan pertumbuhan statistik yang artifisial jelas tidak.

Persoalannya memang bukan angka Rp 16.250 itu sendiri. Harga minyak dunia adalah fakta yang sulit diingkari, dan secara teknis Pertamax memang BBM nonsubsidi.

Persoalannya adalah tatanan moral di balik anggaran negara meminta kelas menengah tunduk pada disiplin harga pasar, pada saat negara sendiri berbelanja dengan logika politik.

Kontrak fiskal bekerja dua arah. Ketika resiprositas runtuh, yang runtuh berikutnya adalah kepatuhan tax morale dan pada akhirnya kapasitas fiskal negara itu sendiri. Itulah inti krisis Steuerstaat yang diramalkan Schumpeter seabad silam.

Negara yang membiarkan kelas menengahnya rapuh sedang menggergaji tiang tempat ia sendiri berdiri. Sebelum gergaji itu mencapai serat terakhir, ada baiknya pemerintah membaca ulang APBN-nya bukan sebagai dokumen teknis, melainkan sebagai cermin keadilan.

Tag:  #retaknya #kontrak #fiskal #kelas #menengah