Kenaikan Harga Pertamax dan Masa Depan Kelas Menengah

PADA Rabu, 10 Juni 2026, pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang melonjak dari sekitar Rp 12.300 per liter menjadi Rp 16.250 per liter.

Kenaikan lebih dari 32 persen dalam satu waktu ini bukan sekadar perubahan angka di papan SPBU. Ia merupakan sinyal ekonomi yang akan menjalar ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama pada kelompok kelas menengah.

Bagi sebagian kalangan, kenaikan harga Pertamax mungkin hanya berarti tambahan biaya untuk mengisi bahan bakar kendaraan.

Namun, bagi jutaan keluarga kelas menengah di Indonesia, kebijakan ini dapat menjadi titik balik yang mempercepat fenomena yang selama dua tahun terakhir semakin mengkhawatirkan, yaitu penyusutan kelas menengah Indonesia.

Kelas menengah selama ini dipandang sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Mereka adalah kelompok yang bekerja, membayar pajak, membeli rumah, menyekolahkan anak, mendorong konsumsi, serta menjadi pasar utama bagi berbagai produk dan jasa.

Ketika kelas menengah mengalami tekanan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh rumah tangga, tetapi juga oleh pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertanyaan besarnya ialah apakah kenaikan Pertamax menjadi Rp 16.250 per liter hanya akan menjadi episode sementara, atau justru menjadi simbol tantangan yang lebih besar bagi masa depan kelas menengah Indonesia?

Dalam teori pembangunan ekonomi, keberadaan kelas menengah yang kuat merupakan syarat penting bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 

Negara-negara yang berhasil menjadi negara maju umumnya memiliki proporsi kelas menengah yang besar dan stabil. Namun, kondisi Indonesia justru menunjukkan gejala yang berlawanan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah kelas menengah di Indonesia terus menurun.

Pada 2019, jumlah kelas menengah mencapai sekitar 57,3 juta orang. Pada 2024 jumlahnya turun menjadi sekitar 47,85 juta orang, atau berkurang sekitar 9,48 juta orang dalam lima tahun.

Bahkan berbagai analisis terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2025, jumlah kelas menengah kembali turun menjadi sekitar 46,7 juta orang.

Artinya lebih dari satu juta orang kembali keluar dari kelompok kelas menengah hanya dalam satu tahun.

Baca juga: BBM Naik, Kelas Menengah Balik ke Ketengan

Fenomena ini sangat mengkhawatirkan karena terjadi saat Indonesia sedang berupaya keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).

Dalam banyak kasus, penyusutan kelas menengah biasanya menjadi indikator bahwa daya tahan ekonomi rumah tangga mulai melemah.

Pendapatan memang masih ada, tetapi laju kenaikan biaya hidup jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan.

Kenaikan harga Pertamax harus dilihat dalam konteks tersebut. Kondisi ini bukan masalah yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari tekanan biaya hidup yang semakin berat.

Terdapat beberapa alasan mengapa kenaikan Pertamax lebih sensitif dibandingkan dengan kenaikan berbagai komoditas lainnya.

Pertama, pengguna utama Pertamax adalah kelompok kelas menengah perkotaan. Mereka adalah pekerja profesional, pegawai negeri, dosen, guru, pelaku UMKM, pekerja swasta, hingga keluarga muda yang memiliki kendaraan pribadi sebagai alat mobilitas utama.

Bagi kelompok ini, kendaraan bukan lagi simbol kemewahan, melainkan kebutuhan produktif. Mereka menggunakannya untuk bekerja, mengantar anak ke sekolah, menjalankan usaha, atau memenuhi aktivitas sehari-hari. Ketika harga Pertamax naik lebih dari 30 persen, biaya mobilitas mereka ikut melonjak.

Jika seseorang yang sebelumnya menghabiskan 150 liter Pertamax per bulan mengeluarkan biaya sekitar Rp 1,845 juta.

Setelah kenaikan harga menjadi Rp  16.250 per liter, pengeluaran bulanan meningkat menjadi sekitar Rp 2,437 juta. Hal ini berarti terdapat tambahan beban hampir Rp 600.000 per bulan hanya untuk bahan bakar.

Bagi rumah tangga dengan dua kendaraan, tambahan biaya bisa mencapai lebih dari Rp 1 juta per bulan.

Angka ini mungkin terlihat kecil bagi kelompok berpendapatan tinggi, tetapi sangat signifikan bagi keluarga kelas menengah yang sedang menghadapi berbagai kewajiban lain seperti cicilan rumah, biaya pendidikan, premi asuransi, listrik, internet, dan kebutuhan pokok yang juga terus naik.

Kesalahan terbesar dalam membaca kenaikan harga BBM adalah menganggap dampaknya hanya terbatas pada biaya transportasi. Padahal, BBM merupakan input penting dalam hampir seluruh aktivitas ekonomi.

Ketika harga BBM meningkat, biaya distribusi barang ikut naik. Biaya logistik meningkat. Ongkos transportasi bertambah. Tarif jasa berpotensi menyesuaikan. Harga makanan, bahan bangunan, hingga layanan sehari-hari ikut terdorong naik. Kondisi inilah yang dikenal sebagai efek putaran kedua.

Dalam situasi seperti ini, kelas menengah menghadapi tekanan ganda. Di satu sisi, biaya hidup meningkat. Di sisi lain, pendapatan tidak serta-merta naik dengan kecepatan yang sama. Akibatnya, ruang konsumsi mereka semakin menyempit.

Mereka mulai mengurangi makan di luar, menunda pembelian kendaraan, membatalkan liburan, mengurangi belanja non-esensial, atau menunda renovasi rumah.

Fenomena ini mungkin tampak seperti keputusan rumah tangga biasa. Namun, jika dilakukan oleh jutaan keluarga secara bersamaan, dampaknya akan sangat besar bagi perekonomian.

Perlu diingat bahwa konsumsi rumah tangga merupakan kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Ketika konsumsi kelas menengah melemah, mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional ikut melambat.

Baca juga: Bantalan yang Lelah

Salah satu karakteristik kelas menengah Indonesia adalah kerentanannya. Banyak keluarga yang secara statistik masuk kategori kelas menengah, tetapi sebenarnya hanya berjarak tipis dari kelompok rentan.

Menurut klasifikasi BPS, kelas menengah adalah kelompok dengan pengeluaran sekitar 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan.

Pada tahun 2024, rentang pengeluarannya berkisar sekitar Rp 2 juta hingga Rp 10 juta per kapita per bulan. Masalahnya, sebagian besar kelas menengah Indonesia berada pada lapisan bawah rentang tersebut.

Mereka memang tidak miskin, tetapi juga belum cukup kaya untuk menahan guncangan ekonomi. Sedikit kenaikan biaya hidup dapat menggerus kemampuan mereka untuk menabung.

Kenaikan cicilan, biaya pendidikan, atau harga energi dapat membuat mereka kehilangan kemampuan untuk berinvestasi dan meningkatkan kesejahteraan.

Dalam jangka panjang, kelompok ini berisiko turun menjadi aspiring middle class atau kelompok yang menuju kelas menengah. Kondisi itulah yang tampaknya sedang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Penurunan jumlah kelas menengah Indonesia bukan semata-mata akibat pandemi, tetapi juga karena meningkatnya tekanan biaya hidup yang tidak sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan produktivitas dan pendapatan.

Banyak negara berkembang gagal menjadi negara maju karena tidak berhasil mempertahankan kelas menengahnya.

Kelas menengah memiliki tiga fungsi penting. Pertama, sebagai motor konsumsi. Kedua, sebagai sumber penerimaan pajak. Ketiga, sebagai penggerak inovasi dan kewirausahaan. Ketika kelas menengah menyusut, ketiga fungsi tersebut ikut melemah.

Data menunjukkan bahwa kelompok kelas menengah dan menuju kelas menengah menyumbang lebih dari 80 persen dari konsumsi masyarakat Indonesia.

Karena itu, setiap tekanan terhadap kelompok ini akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih jauh lagi, penyusutan kelas menengah juga dapat memperlebar ketimpangan sosial. Kelompok kaya tetap mampu mempertahankan gaya hidupnya. Kelompok miskin memperoleh berbagai bantuan sosial. Sementara itu, kelas menengah sering kali berada di wilayah abu-abu.

Mereka tidak cukup miskin untuk menerima bantuan, tetapi juga tidak cukup kaya untuk mengabaikan kenaikan biaya hidup.

Akibatnya, muncul perasaan terjepit. Fenomena inilah yang dalam beberapa tahun terakhir banyak dibicarakan sebagai tekanan kelas menengah atau middle class squeeze.

Terdapat dimensi lain yang sering terabaikan, yaitu aspek psikologis. Ekonomi tidak hanya ditentukan oleh angka-angka, tetapi juga oleh ekspektasi.

Ketika masyarakat melihat harga BBM melonjak tajam, mereka mulai khawatir tentang masa depan ekonomi.

Baca juga: Retaknya Kontrak Fiskal Kelas Menengah

Kekhawatiran tersebut memengaruhi perilaku konsumsi. Orang menjadi lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang. Mereka meningkatkan tabungan darurat. Mereka menunda investasi. Mereka mengurangi konsumsi.

Dalam ekonomi, fenomena ini dikenal sebagai pengaruh kepercayaan atau confidence effect.

Ketika kepercayaan menurun, konsumsi menurun. Ketika konsumsi menurun, pertumbuhan ekonomi ikut melemah.

Dengan kata lain, dampak kenaikan Pertamax tidak hanya terjadi pada dompet masyarakat, tetapi juga pada persepsi mereka terhadap kondisi ekonomi di masa depan.

Persoalannya tentu bukan sekadar menaikkan atau menurunkan harga Pertamax. Harga energi memang dipengaruhi oleh dinamika pasar global, nilai tukar rupiah, harga minyak dunia, serta berbagai faktor lainnya.

Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa tekanan yang muncul tidak berkembang menjadi krisis kelas menengah.

Terdapat beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan. Pertama, memperkuat penciptaan lapangan kerja produktif. Masalah terbesar kelas menengah bukan hanya biaya hidup yang naik, tetapi juga pendapatan yang tumbuh lambat.

Indonesia membutuhkan lebih banyak pekerjaan formal dengan produktivitas tinggi dan jenjang karier yang jelas. Pekerjaan yang hanya cukup untuk bertahan hidup tidak akan mampu memperkuat kelas menengah dalam jangka panjang.

Kedua, mempercepat transportasi publik. Semakin bergantung masyarakat pada kendaraan pribadi, semakin besar dampak kenaikan BBM terhadap rumah tangga.

Investasi besar pada transportasi publik yang murah, nyaman, dan terintegrasi akan menjadi bantalan penting bagi kelas menengah.

Ketiga, menjaga inflasi tetap terkendali. Kondisi yang lebih berbahaya dari kenaikan harga BBM adalah efek berantai terhadap harga-harga lainnya. Karena itu, stabilisasi pasokan pangan dan pengendalian biaya logistik harus menjadi prioritas.

Keempat, memperkuat perlindungan sosial bagi kelas menengah. Selama ini kebijakan sosial lebih banyak berfokus pada kelompok miskin.

Ke depan perlu dipikirkan instrumen yang dapat membantu kelas menengah menghadapi guncangan ekonomi, seperti insentif pajak, dukungan pendidikan, atau skema perlindungan kesehatan yang lebih efisien.

Kelima, meningkatkan literasi keuangan. Kenaikan biaya hidup akan lebih mudah dihadapi oleh rumah tangga yang memiliki dana darurat, investasi, dan perencanaan keuangan yang baik. Penguatan literasi keuangan harus menjadi agenda nasional.

Pada akhirnya, isu Pertamax Rp 16.250 bukan sekadar cerita tentang harga BBM. Kondisi ini merupakan cermin yang memperlihatkan kondisi kelas menengah Indonesia saat ini.

Jika kelas menengah terus tergerus, Indonesia akan menghadapi tantangan besar dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penerimaan pajak, dan mewujudkan cita-cita menjadi negara maju pada 2045.

Baca juga: Pasang Sabuk Pengaman, Ekonomi Sedang Mengerem

Sebaliknya, jika pemerintah mampu menjaga daya beli, memperluas lapangan kerja produktif, mengendalikan inflasi, serta memperkuat mobilitas sosial, maka kelas menengah dapat kembali menjadi mesin utama pembangunan nasional.

Sejarah menunjukkan bahwa tidak ada negara maju tanpa kelas menengah yang kuat. Karena itu, pertanyaan sesungguhnya bukanlah apakah masyarakat mampu membeli Pertamax seharga Rp16.250 per liter.

Pertanyaan yang jauh lebih penting ialah apakah Indonesia mampu menjaga agar jutaan keluarga kelas menengah tetap berada di jalur menuju kesejahteraan, atau justru membiarkan mereka perlahan-lahan turun kelas?

Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan wajah ekonomi Indonesia dalam satu dekade ke depan.

Kenaikan harga Pertamax mungkin hanya terjadi dalam satu hari. Namun, dampaknya terhadap masa depan kelas menengah Indonesia bisa berlangsung bertahun-tahun.

Tag:  #kenaikan #harga #pertamax #masa #depan #kelas #menengah