Efisiensi DPR: WFH Jumat, Listrik Mati Pukul 18.00, Layanan ke Dewan Tak Berkurang

– Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengatakan, efisiensi yang dilakukan pihaknya turut menyasar pada penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas.

“Setjen DPR menargetkan penghematan sekitar Rp 1,5 miliar dalam satu tahun dari kebijakan ini. Pengurangan tersebut dilakukan melalui pembatasan penggunaan kendaraan operasional, termasuk optimalisasi sistem pengendalian Bahan Bakar Minyak berbasis RFID,” ujar Indra dalam keterangannya, Jumat (27/3/2026) malam.

Indra juga menyinggung kemungkinan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) pada hari Jumat.

Menurutnya, dengan WFH di hari Jumat, penggunaan BBM dapat ditekan, terutama dari operasional bus antar jemput pegawai.

Baca juga: Jalankan Instruksi Prabowo, Kemendagri Mulai Bahas Penghematan untuk Pemda

“Kalau hari Jumat kita terapkan WFH, maka bus jemputan tidak perlu beroperasi. Ini tentu menjadi potensi efisiensi yang cukup besar,” ucapnya.

Indra mengeklaim, kebijakan ini merupakan bentuk komitmen menjaga pengelolaan anggaran negara yang akuntabel dan bertanggung jawab, di tengah krisis dunia.

Akui penggunaan listrik tinggi, padahal pegawai yang kerja di malam hari sedikit

Indra menjelaskan, salah satu kebijakan yang langsung diberlakukan adalah pengaturan penggunaan listrik di kompleks DPR, Senayan, Jakarta.

Dia menyebut, mulai pukul 18.00 WIB, gedung DPR melakukan pemadaman listrik secara terjadwal sebagai bagian dari upaya penghematan energi.

“Mulai hari ini kita lakukan pengaturan yang lebih ketat. Jadi bukan sekadar pemadaman, tapi pengaturan waktu penggunaan listrik agar lebih efisien,” jelasnya.

Menurut Indra, selama ini penggunaan listrik tetap tinggi, meskipun hanya sebagian kecil pegawai yang bekerja di malam hari.

Baca juga: Prabowo Sebut Banyak Cara Penghematan: Jangan Ada Krisis Kita Hentikan MBG

Hal tersebut berdampak pada operasional gedung secara keseluruhan, termasuk penggunaan lift dan fasilitas lainnya yang harus tetap aktif.

Di sisi lain, DPR juga memperketat pengeluaran untuk kegiatan rapat.

Jamuan rapat, khususnya untuk pertemuan singkat, tidak lagi diperkenankan sebagai bagian dari langkah penghematan.

Sementara itu, terkait perjalanan dinas, Indra menegaskan bahwa efisiensi dilakukan secara selektif.

Perjalanan dinas yang tidak memiliki urgensi tinggi akan dibatasi, sedangkan kegiatan yang berkaitan langsung dengan fungsi kedewanan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Baca juga: Raja Juli Antoni Siap Jika Gaji Menteri Dipotong demi Penghematan Negara

“Untuk kegiatan yang memiliki urgensi tinggi seperti pembahasan RUU atau uji publik yang membutuhkan kehadiran langsung, tetap kita fasilitasi. Namun yang bisa dilakukan secara daring, akan kita dorong untuk dilaksanakan secara virtual,” kata Indra.

Janji tidak ganggu layanan ke anggota DPR

Indra memastikan bahwa seluruh kebijakan tersebut tidak akan mengganggu pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPR.

“Kami pastikan bahwa efisiensi ini tidak akan berdampak pada pelayanan kepada Dewan. Dukungan terhadap kinerja kedewanan tetap menjadi prioritas utama,” tegas Indra.

Indra menekankan bahwa dinamika rapat-rapat DPR yang berkaitan dengan kepentingan rakyat tidak dapat dibatasi secara kaku, termasuk dalam hal waktu pelaksanaan.

“Rapat-rapat Dewan menyangkut kepentingan masyarakat, sehingga waktunya sangat dinamis dan tidak bisa dibatasi. Itu tetap menjadi perhatian utama kami,” imbuhnya.

Tag:  #efisiensi #jumat #listrik #mati #pukul #1800 #layanan #dewan #berkurang