Pendidikan di Polri Disorot: Akpol Kurang Manusiawi, Lulusan Bintara Hanya Bisa Lari

 Proses pendidikan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi sorotan dalam rapat Komisi III DPR bersama Plt Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri Irjen Andi Rian Djajadi.

Dalam rapat tersebut, anggota DPR berlatar belakang jenderal Polri maupun pihak Polri bergantian memberikan catatan soal proses pendidikan di Korps Bhayangkara.

Apa saja kata mereka?

Pendidikan bintara hanya 5 bulan

Anggota Komisi III DPR yang pernah menjabat sebagai wakil kepala Polri Adang Daradjatun, misalnya, mempersoalkan pendidikan Bintara yang hanya berlangsung 5 bulan.

Menurut dia, tidak ada yang bisa diharapkan dari polisi yang hanya menjalani pendidikan selama lima bulan, padahal mereka akan lulus sebagai polisi dengan pangkat bripda dua (bripda).

Baca juga: Kritik Bintara Polri Cuma Sekolah 5 Bulan, Eks Wakapolri: Hanya Bisa Hormat, Baris, Lari...

"Kita fair saja di ruangan ini ya. Dengan 5 bulan, apa yang diharapkan? Terbuka saja kepada kita. Karena terus terang saja, kalau masih pendidikan Polri Bintara 5 bulan, sekarang berat sekali. Karena kita tahu bahwa basis kepolisian itu ada di bintara-bintara Polri," ujar Adang dalam rapat Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2025).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menilai, jika hanya dididik selama lima bulan, polisi itu pasti hanya bisa hormat, baris, dan lari saja.

"Itu pertanyaan saya, apakah masih, malah sekarang 5 bulan? Tolong mungkin teman-teman anggota dewan, maaf ya sekali lagi kalau saya titip. Kalau seorang polisi dididik cuma 5 bulan, dia cuma bisa hormat, baris, lari, betul enggak?" kata Adang.

Baca juga: Ingin Jadi Anggota Polri? Cek Pendaftaran dan Syarat Lengkap Bintara 2026, Ditutup 30 Maret

Oleh sebab itu, ia mengusulkan agar pendidikan bintara Polri diperpanjang dan ditambah anggarannya.

Menurut dia, hal ini penting karena tulang punggung Polri yang sebenarnya adalah berada di bintara.

Ia ingin polisi dididik lebih baik hingga ke jenjang yang ada berikutnya, agar tahu betul bagaimana kerja-kerja yang seharusnya dilakukan.

"Karena apa pun juga setelah dia pendidikan umum tadi bintara, kalau tidak diteruskan oleh sekolah lanjutan yang spesifik, ya terjadilah kasus-kasus yang sekarang Komisi III temukan, ya. Para pemeriksa, penyidik di lapangan yang hanya keluar dari pendidikan, mungkin masuk menjadi pemeriksa, dia tidak tahu bagaimana proses penyidikan," kata Adang.

Taruna akpol titipan

Sementara itu, anggota DPR lainnya, Safaruddin dari Fraksi PDI Perjuangan mempersoalkan masalah taruna Akademisi Kepolisian (Akpol) titipan.

Purnawirawan inspektur jenderal polisi ini menduga ada banyak orang-orang bermasalah yang masuk Akpol melalui jalur culas.

Anggapan itu muncul karena masih banyaknya kekerasan yang terjadi di Akpol dan Sekolah Polisi Negara (SPN).

Baca juga: Anggota DPR Soroti Banyak Taruna Akpol Bermasalah: Titipan atau Bayar?

Ia juga mengungkap temuan seorang taruni Akpol yang mengalami stroke, padahal kesehatan menjadi aspek penting untuk bergabung di Akpol.

"Berarti rekrutmennya yang salah. Rekrutmennya yang salah. Bayar atau titipan? Bayar atau titipan? Sehingga Lemdiklat ini memproses itu tidak memenuhi standar kesehatan," kata eks Kapolda Kalimantan Timur tersebut.

Gaji guru

Kritik lain yang disampaikan anggota DPR RI adalah gaji guru di lembaga Polri yang terlampau kecil, yakni Rp 100.000 per jam.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Irjen (Purn) Rikwanto khawatir, orang-orang yang menjadi tenaga pengajar di Polri bisa jadi mencari nafkah tambahan dengan cara mengojek atau berjualan di pasar.

"Yang paling krusial anggaran para pengajar. Honornya itu masih standar masa lalu. Bagaimana kita mau dapat hasil maksimal yang bibit unggul yang akan memimpin Polri ke depan, dengan konsep honor yang minimalis sekali. Takutnya dia habis mengajar, pulang mengojek, atau jualan di pasar," ujar Rikwanto di rapat yang sama.

Oleh karena itu, ia mempersilakan Kalemdiklat mengajukan honor pengajar yang layak, mengingat guru mengajar para polisi yang menjadi calon pemimpin Polri di masa depan.

Baca juga: Jenderal Polri Disemprot Anggota DPR gara-gara Guru Digaji Rp 100.000 per Jam

Selain itu, Rikwanto juga mengusulkan agar Polri merekrut orang yang sudah muncul bibit unggulnya untuk menjadi polisi, bukan 'sampah'.

"Masalah rekrutmen, suka tidak suka, rekrutmen ini harus dari bibit unggul. Dari lulusan SMA, mungkin sudah kuliah boleh masuk Akpol atau pendidikan Polri. Karena kenapa? Ada istilah 'kalau masuk sampah, keluar sampah'. Memang tidak enak disebutkan. Tapi demikian," kata eks Kapolda Kalimantan Selatan ini.

Respons Polri

Merespons catatan dari para eks jenderal, Irjen Andi Rian pun mengusulkan gaji guru Polri naik dari Rp 100.000 per jam menjadi Rp 200.000 per jam.

Ia juga menyampaikan kebutuhan anggaran untuk gaji guru dan sebagainya mencapai Rp 69,2 miliar.

"Struktur honor gadik (tenaga pendidikan), kami memohon penyesuaian dari yang sebelumnya flat di angka Rp 100.000 menjadi rata-rata Rp 200.000 per jam pelajaran. Terdapat kebutuhan tambahan Rp 69,2 miliar agar kami bisa menjaga motivasi dan ketersediaan pengajar kompeten," kata Andi Rian.

Di sisi lain, ia berencana menghapus pendidikan dasar siswa Polri yang terlalu militeristik.

Baca juga: Polri Kaji Hapus Pendidikan Dasar yang Terlalu Militeristik, Termasuk Siswa Bawa Senjata

Kebiasaan calon Bhayangkara yang menenteng senjata, memakai helm, dan membawa ransel berisi batu bata akan dihilangkan.

Untuk menunjang hal itu, pihaknya akan mencontoh ke luar negeri, bagaimana pendidikan dasar untuk polisi yang benar.

Dia pun kembali menekankan bahwa Polri akan menghapus budaya militeristik tersebut sejak awal pendidikan seorang Bhayangkara.

“Karena ini bagian dari militeristik. Kami akan cari benchmark di negara lain bagaimana sih pendidikan dasar pembentukan seorang Bhayangkara yang benar, tidak lagi bawa senjata, bawa ransel diisi batu bata, diisi pasir. Ini upaya kami untuk hilangkan militeristik,” tandas Andi Rian.

Baca juga: Akpol Akui Pendidikannya Tak Manusiawi, Jam 04.00-22.00 Tanpa Istirahat

Akpol tak manusiawi

Di sisi lain, Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol) Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga mengakui pendidikan yang dijalani oleh taruna Akpol memang kurang manusiawi.

Sebab, mereka diharuskan sudah bangun pada pukul 04.00 pagi, lalu baru selesai beraktivitas pada pukul 22.00, tanpa istirahat.

"Di Akpol kita sedang laksanakan perbaikan-perbaikan terutama dalam hal penyempurnaan kurikulum. Memang kalau kita perhatikan, kalau kita pikirkan memang sementara ini pendidikan kita kurang manusiawi. Karena mereka bangun misalnya jam 4 pagi, solat, ibadah, mulai dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam tanpa ada istirahat mereka melaksanakan kegiatan," ujar Daniel di rapat Komisi III DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Daniel menyampaikan, dengan Sistem Kredit Semester (SKS) di Akpol saat ini, para taruna memang harus duduk di kelas terus.

Namun, dia berpandangan, jika sistem ini terus dilanjutkan, maka taruna Akpol tidak mungkin bisa konsentrasi.

Oleh sebab itu, kini taruna Akpol mendapat jatah istirahat siang sebelum mereka kembali melaksanakan proses belajar.

"Oleh karena itu, kemarin dalam waktu dekat, mulai hari ini kami sudah implementasikan untuk di Akpol itu sudah ada istirahat siang. Yaitu mereka kami alokasikan waktu 1 jam 15 menit untuk mereka tidur siang. Sebelum masuk mereka proses pembelajaran berikutnya," imbuh Daniel.

Tag:  #pendidikan #polri #disorot #akpol #kurang #manusiawi #lulusan #bintara #hanya #bisa #lari