Legislator PKB Minta Pemerintah Jelaskan Pengadaan Motor Listrik BGN

- Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa meminta pemerintah menjelaskan perihal pengadaan motor listrik Badan Gizi Nasional (BGN).

“Penjelasan resmi dari BGN diharapkan dapat menjernihkan simpang siur mengenai urgensi penggunaan motor listrik dalam operasional distribusi gizi di berbagai daerah,” ujar Neng Eem dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/4/2026).

Dia menegaskan bahwa publik berhak mengetahui asal-usul pengadaan 21.800 unit motor listrik untuk operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Masyarakat berhak mengetahui asal-usul pengadaan, peruntukan, hingga sumber anggarannya. Untuk mendapatkan informasi yang utuh dan akurat, konfirmasi ke pihak BGN menjadi langkah tepat agar kronologinya jelas. Jangan sampai muncul polemik berkepanjangan akibat kurangnya keterbukaan,” tutur Neng Eem.

Baca juga: Fakta-fakta Pengadaan Motor Listrik BGN: Klaim Harga di Bawah Pasar, 2026 Tak Dianggarkan Lagi

Politikus PKB itu pun menyatakan bahwa Komisi IX DPR berpeluang memanggil BGN guna meminta penjelasan secara resmi program pengadaan tersebut.

Menurut dia, kejelasan informasi menjadi suatu hal krusial untuk membendung spekulasi publik yang berpotensi menggerus kredibilitas program prioritas pemerintah.

Baca juga: Kepala BGN Ungkap Urgensi Beli 21.800 Motor Listrik untuk Kepala SPPG

Neng Eem menekankan, setiap rupiah yang dialokasikan dalam program MBG harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel kepada masyarakat.

“Program MBG merupakan prioritas dari Presiden Prabowo yang harus dikawal bersama agar terhindar dari sorotan negatif yang akan mengerus kredibilitas dan kualitas program,” katanya.

Dia mengingatkan, transparansi tidak hanya sebatas membuka data, tetapi juga memastikan masyarakat memahami rasionalitas di balik kebijakan tersebut.

Untuk itu, pengawasan publik dinilai penting untuk mencegah ketidakefisienan maupun potensi penyalahgunaan dana negara.

“Program MBG ini menyangkut pemenuhan gizi masyarakat luas. Keterbukaan anggaran menjadi kunci agar publik dapat ikut memastikan program ini berjalan tepat sasaran. BGN tentu memiliki dasar perencanaan, namun hal itu harus disampaikan secara terbuka agar tidak memicu ketidakpercayaan,” tutur Neng Eem.

Baca juga: Purbaya Langsung Potong Anggaran BGN, Pastikan Tak Beli Motor Listrik Rp 42 Juta Lagi di 2026

Neng Eem menambahkan, Komisi IX DPR RI akan mencermati proses administrasi barang milik negara (BMN) serta distribusi kendaraan tersebut.

BGN: Motor listrik untuk menjangkau daerah-daerah

Diberitakan sebelumnya, pengadaan sepeda motor listrik untuk program MBG menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa kendaraan tersebut dibutuhkan untuk menunjang distribusi ke wilayah sulit dijangkau.

“Ya program ini kan menjangkau daerah-daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa, daerah-daerah yang hanya bisa dengan motor. Itu untuk menunjang operasional,” ujar Dadan di Istana, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Dia menambahkan, motor listrik tersebut tidak hanya digunakan oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi juga pegawai lainnya. Namun, Dia memastikan pengadaan tidak dilanjutkan pada 2026 ini.

“Untuk sementara kita cukupkan dulu sekian, karena ini kan anggaran 2025 ya, 2026 tidak ada perencanaan lagi untuk pembelian," jelas Dadan.

Dadan juga mengklaim motor listrik dibeli di bawah harga pasar, yakni sekitar Rp 42 juta per unit, dibandingkan harga pasar Rp 52 juta.

Dia menyebutkan, pengadaan tersebut telah masuk dalam anggaran 2025 dengan realisasi sekitar 21.800 unit dari target 24.400 unit.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak ada lagi alokasi anggaran untuk pengadaan kendaraan tersebut pada tahun berjalan.

"Iya anggaran tahun lalu, tahun ini enggak ada. Kita pastikan enggak ada, tahun lalu. Waktu itu mungkin keburu lewat itu maka kita berhentiin," ujar Purbaya.

Dia mengaku keputusan penghentian diambil setelah mengetahui adanya pengadaan tersebut dalam postur anggaran sebelumnya.

"Ketika tahu, saya potong anggarannya," tegasnya.

Tag:  #legislator #minta #pemerintah #jelaskan #pengadaan #motor #listrik