140 Tahun Setelah May Day: Buruh Menang Pertempuran, Kalah Perang

KITA merayakan kemenangan 1886 sambil diam-diam menyerahkan kembali semua yang telah diperjuangkan melalui aplikasi smartphone, kontrak dua halaman, dan kata-kata yang terdengar seperti kebebasan.

Pada 1 Mei 2026, jutaan orang Indonesia akan mengirimkan ucapan "Selamat Hari Buruh".

Sebagian besar melalui aplikasi pesan instan yang diantarkan ke ponsel mereka oleh seorang kurir yang tidak mendapat tunjangan hari raya.

Pesan itu dikirim lewat jaringan internet yang dijaga oleh teknisi kontrak tanpa jaminan pensiun.

Lalu dibaca sambil memesan kopi dari kedai yang kasirnya bekerja paruh waktu agar pemilik toko terhindar dari kewajiban membayar iuran jaminan sosial.

Sebuah simfoni kemunafikan yang begitu sempurna hingga hampir terasa seperti seni pertunjukan.

Tapi mari kita tidak terlalu keras pada diri sendiri.

Baca juga: Ketika Kritik Tersenyum di Ruang Kekuasaan

Kemunafikan ini bukan kejahatan individual, ia adalah arsitektur sistemik yang telah kita bangun bersama dengan sangat hati-hati selama beberapa dekade terakhir.

Dan pada peringatan ke-140 tahun gerakan May Day yang lahir dari darah di Haymarket Square Chicago, sudah saatnya kita bertanya dengan jujur: apa sebenarnya yang sedang kita rayakan?

"Eksploitasi tidak hilang. Ia berganti kostum dan kostum barunya jauh lebih mahal dari yang lama."

Penjajahan dengan Wajah yang Lebih Ramah

Ada konsep sejarah yang disebut enclosure movement, proses panjang privatisasi tanah komunal di Inggris yang dimulai sejak abad ke-15 hingga abad ke-19.

Proses ini mengubah jutaan petani bebas menjadi buruh upahan yang tidak punya apa-apa selain tenaga mereka.

Para sejarawan menyebutnya sebagai salah satu transformasi struktural paling brutal dalam sejarah Barat.

Bukan dilakukan dengan kekerasan terbuka, melainkan dengan hukum, sertifikat kepemilikan, dan dokumen yang terlihat sah.

Tanah yang tadinya milik bersama tiba-tiba menjadi milik seseorang, dan mereka yang dulu hidup dari tanah itu kini harus menjual tenaga untuk bisa bertahan.

Yang terjadi hari ini adalah versi digitalnya. Kita menyebutnya gig economy.

Kita menyebutnya platform. Kita menyebutnya "mitra", bukan karyawan.

Sebuah eufemisme yang begitu elastis hingga mampu merentangkan realita seorang pengemudi yang bekerja 12 jam sehari menjadi gambaran seorang pengusaha bebas yang menikmati fleksibilitas hidup.

BPS mencatat pada November 2025 bahwa 85,35 juta pekerja Indonesia atau 57,70 persen dari total angkatan kerja berada di sektor informal.

Waktu, tenaga, dan data jutaan dari mereka dipagar oleh algoritma, lalu dijual kembali kepada publik dalam bentuk "layanan terjangkau".

Perbudakan abad ke-21 hadir tanpa rantai, hanya rating bintang lima dan ancaman deaktivasi akun.

Argumen Kontrarian yang Tidak Nyaman Didengar

Serikat buruh, institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan perlindungan kelas pekerja, ikut menanggung sebagian tanggung jawab atas stagnasi ini.

Terlalu lama terfokus pada perundingan upah untuk anggota tetap di sektor formal, mereka meninggalkan 85 juta lebih pekerja informal Indonesia tanpa perlindungan yang berarti.

Ketika platform digital mengubah wajah dunia kerja secara mendasar, gerakan buruh konvensional bereaksi seperti jenderal yang terus berlatih untuk perang terakhir.

Baca juga: Kemenangan Suster Natalia, Saat Integritas Mengetuk Pintu Kekuasaan

Regulasi ketenagakerjaan Indonesia sendiri, UU No. 13 Tahun 2003 dan UU Cipta Kerja 2023, belum secara eksplisit mengatur pekerja gig.

Sementara itu, Malaysia sudah mengesahkan Gig Workers Act pada Agustus 2025.

Solidaritas kelas pekerja tidak diruntuhkan oleh kapital semata, ia retak dari dalam selagi para pemimpinnya sibuk bernegosiasi di ruang ber-AC.

Slogan "Kerja Layak, Upah Layak, Hidup Sejahtera" yang selalu diteriakkan para buruh bahkan terlalu masuk akal untuk bisa dibantah siapapun.

Namun di balik kesederhanaan itu tersimpan pertanyaan yang jarang berani kita ajukan: siapa yang mendefinisikan "layak"?

Dan mengapa definisi itu selalu berhasil menempatkan garis batas tepat satu langkah di atas ambang kematian, namun satu langkah di bawah martabat?

Upah minimum regional, instrumen kebijakan yang paling banyak diperdebatkan setiap akhir tahun, sesungguhnya adalah konstruksi psikologis yang jenius.

Ia memberi buruh sesuatu untuk diperjuangkan, memberi pengusaha sesuatu untuk dikeluhkan, dan memberi pemerintah sesuatu untuk diklaim sebagai keberpihakan.

Semua pihak mendapat peran dalam sandiwara ini.

Sementara di balik layar, struktur produktivitas, kepemilikan modal, dan distribusi surplus tetap berjalan persis seperti dua dekade lalu.

Bukan berarti kenaikan upah tidak penting, tentu saja penting.

Tapi ketika UMK Bekasi naik 6,5 persen pada 2025, kenaikan itu dirayakan sebagai pencapaian.

Padahal sementara itu, harga sewa kontrakan di kawasan yang sama melonjak sekitar 15 persen. Dan biaya pendidikan dasar tumbuh rata-rata 10–15 persen per tahun.

Secara matematis, seorang buruh pabrik di Bekasi telah mundur sambil melangkah maju.

Kita menyebutnya kemajuan. Ia menyebutnya bertahan hidup.

"Kita merayakan kemenangan 1886 di atas fondasi yang sedang runtuh dan kita cukup tahu untuk tidak melihat ke bawah."

May Day Tanpa Makna, atau Makna Tanpa May Day?

Pada 1 Mei 1886, lebih dari 500.000 pekerja di seluruh Amerika Serikat melakukan mogok kerja serentak dengan Chicago sebagai pusatnya.

Mereka menuntut satu hal yang sederhana: delapan jam kerja sehari.

Bukan delapan jam yang fleksibel. Bukan delapan jam dengan opsi lembur yang diperindah istilah.

Delapan jam yang tegas karena mereka percaya bahwa manusia berhak atas waktu untuk hidup, bukan hanya waktu untuk bekerja.

Tiga hari kemudian, pada 4 Mei, sebuah bom meledak di tengah kerumunan di Haymarket Square ketika polisi membubarkan rapat massa.

Tujuh polisi dan setidaknya empat warga sipil tewas. Delapan aktivis buruh diadili dalam persidangan politis.

Empat di antara mereka tetap digantung pada November 1887, satu bunuh diri di penjara, tiga sisanya dipenjara seumur hidup.

Harga yang dibayar untuk sebuah angka. Mereka memenangkan delapan jam itu.

Kita mewarisinya dan kemudian dengan sangat suka rela menyerahkannya kembali kepada budaya hustle.

Kearifan Lokal yang Membahayakan di Perlintasan Kereta Api

Kepada target kuartalan, kepada notifikasi WhatsApp dari atasan yang masuk pukul 23.00 dengan awalan "maaf ganggu ya".

Tidak ada yang memaksa kita. Itulah yang membuatnya lebih mengerikan dari segala bentuk pemaksaan yang pernah ada.

Sementara itu, 85 juta lebih pekerja informal Indonesia yang jasanya kita nikmati setiap hari berjuang bukan untuk delapan jam.

Mereka berjuang untuk sekadar mendapat status sebagai "pekerja" di mata hukum.

Status yang, sebelum terwujud, membuat mereka tidak berhak atas upah minimum, tidak berhak atas THR, dan tidak berhak atas jaminan hari tua.

Mereka bukan korban sejarah yang jauh. Mereka adalah orang yang mengantarkan ucapan selamat hari buruh kita pada 1 Mei 2026.

Maka pertanyaannya bukan lagi apakah buruh Indonesia layak mendapat upah yang lebih baik. Jawabannya jelas: ya.

Pertanyaan yang lebih mendesak adalah: apakah kita berani memikirkan ulang seluruh kontrak sosial di balik kata "kerja"?

Apakah kita berani bertanya mengapa seseorang harus bekerja dua belas jam sehari hanya untuk mendapatkan hak atas satu kamar tidur?

Atau kita akan terus merayakan hari Buruh dengan cara yang paling ironis yang bisa dibayangkan?

Dengan libur satu hari, lalu kembali ke sistem yang menjadikan hari libur itu perlu ada sejak awal.

Sambil mengirim ucapan selamat melalui aplikasi yang diantarkan oleh seseorang yang tidak punya hak atas libur itu.

Tag:  #tahun #setelah #buruh #menang #pertempuran #kalah #perang