KPK Lakukan Kajian soal Program Sekolah Rakyat untuk Cegah Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sedang melakukan kajian terhadap program Sekolah Rakyat dalam kerangka pencegahan korupsi.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat menanggapi pengadaan sepatu untuk Sekolah Rakyat yang menjadi sorotan publik.

“Sebagai bentuk dukungan pada program Sekolah Rakyat (SR) yang merupakan salah satu program prioritas nasional, dalam kerangka pencegahan korupsi, saat ini KPK melalui Direktorat Monitoring sedang melakukan kajian,” kata Budi dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).

Baca juga: Gus Ipul Buka Suara Terkait Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Rp 27 Miliar

Budi mengatakan, kajian tersebut bertujuan untuk memotret potensi kerawanan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk pada area pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Dengan begitu, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap proses berjalan secara cermat, transparan, dan akuntabel.

“Penguatan pencegahan korupsi juga menjadi titik krusial mengingat sektor PBJ masih memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi,” ujar dia.

Budi mengatakan, beberapa modus yang sering dilakukan di sektor PBJ seperti, rencana pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan; penyalahgunaan sistem e-purchasing termasuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); hingga pengaturan pemenang tender pengadaan yang kerap berada di lingkaran pemangku kepentingan.

Baca juga: Stradenine Bantah Terlibat Pengadaan Sepatu untuk Siswa Sekolah Rakyat

Dia mengatakan, data penindakan KPK 2004-2025 mencatat sejumlah 446 dari total 1.782 perkara berkaitan dengan pengadaan.

“Modus perkara itu pun menjadi terbesar kedua setelah suap/gratifikasi dengan catatan 1.100 perkara,” tutur Budi.

Selain itu, KPK juga terus memperkuat pemantauan melalui berbagai instrumen pencegahan, salah satunya Survei Penilaian Integritas (SPI).

Dalam dua tahun terakhir, skor SPI Kemensos menunjukkan dinamika yang perlu menjadi perhatian bersama, dari 79,16 pada 2024 menjadi 75,79 pada 2025, atau berada pada kategori “waspada”.

Secara lebih perinci, pengelolaan PBJ di dalam SPI 2024 Kemensos, hanya berada di angka 67,66.

Sementara di area yang sama dalam SPI 2025 terjadi peningkatan, namun komponen Expert atau Ahli masih memberikan nilai rendah yakni 69,94.

Budi mengatakan, melalui pemantauan dan pengawasan ini, KPK mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sistem yang mengedepankan prinsip-prinsip integritas dan akuntabilitas.

“Partisipasi aktif masyarakat juga diharapkan menjadi bagian penting dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” ucap dia.

Baca juga: Pembangunan Sekolah Rakyat di Empat Provinsi Terus Dikebut

Sepatu Sekolah Rakyat

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul buka suara terkait anggaran pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat yang mencapai Rp 27 miliar.

Gus Ipul mengatakan, anggaran Rp 27 miliar untuk sepatu tersebut masih berupa perencanaan awal.

Selanjutnya, pihaknya baru akan melakukan proses pengadaannya.

“Proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya,” kata Gus Ipul saat ditemui di lokasi proyek Sekolah Rakyat Kedung Cowek Surabaya, Senin (4/5/2026).

Diketahui, masyarakat menyoroti perihal pengadaan 39.345 sepatu dengan harga Rp 700.000 per pasang, dengan total anggaran mencapai Rp 27 miliar.

Baca juga: Mensos Ingatkan Sekolah Rakyat Harus Bebas Korupsi dan Bullying

“Kalau sekarang disebut Rp 700.000, nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu. Nanti kan akan ada proses lelang, saya tidak terlalu mengerti detail tentang proses lelang itu,” ucap dia.

Oleh karena itu, Gus Ipul telah memperingatkan anggotanya di Kementerian Sosial (Kemensos) untuk tidak memainkan anggaran agar program tersebut berjalan dengan baik.

“Saya sudah sampaikan kepada para penanggung jawab, tidak boleh ada lobi, titipan, rekayasa, tidak boleh ada hal-hal yang menyimpan dalam proses pengadaan,” kata dia.

Gus Ipul mengungkapkan, peringatan tersebut tidak hanya berlaku di Sekolah Rakyat saja, tetapi juga pada program milik Kemensos lainnya.

“Mari kita belajar kepada hal-hal yang tidak baik di masa lalu. Kita jadikan pelajaran dan ke depan ini kita harus benar-benar bersih dari korupsi,” ujar dia.

“Kalau terjadi pelanggaran, manipulasi, kongkalikong, saya dan Pak Wamen sudah berkomitmen akan menjadi pihak pertama yang melaporkan, teman-teman di Kementerian Sosial yang main-main dengan pengadaan barang dan jasa,” tutup dia.

Tag:  #lakukan #kajian #soal #program #sekolah #rakyat #untuk #cegah #korupsi