Dapur MBG di IPB, Merindukan Pemikiran Sajogyo dan Hariadi Kartodiharjo

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengajak seluruh perguruan tinggi untuk membangun dan mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) secara mandiri.

“Minimal punya satu SPPG dulu, dan kalau bisa pasokannya berasal dari civitas akademika sendiri,” ujar Dadan Hindayana, yang juga alumni IPB University, dalam Forum U25 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang dihadiri rektor dari 24 kampus di Makassar pada akhir April lalu.

Beberapa perguruan tinggi telah menyambut baik ajakan BGN tersebut. Namun, ada beberapa perguruan tinggi yang menyatakan penolakannya secara tegas.

Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Fathul Wahid adalah salah satu yang menolak pendirian dapur MBG di kampus itu.

Menurutnya, perguruan tinggi harus tetap menjaga nalar kritis terhadap berbagai kebijakan negara, termasuk program MBG.

Sementara itu, IPB adalah salah satu kampus yang menyambut baik pembukaan dapur MBG di kampus.

Meskipun menuai penolakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IPB, hampir dapat dipastikan IPB membangun dapur MBG.

BEM IPB, seperti diberitakan salah satu media massa, menekankan bahwa instansi pendidikan adalah lembaga moral dan intelektual, bukan untuk dijadikan proyek tumbal MBG.

Secara umum, program MBG sendiri sering mendapatkan kritik karena dinilai menjadi bagian dari desain kebijakan sentralistik-militeristik.

Di tengah polemik pendirian dapur MBG di kampus, rasanya kita merindukan hadirnya pemikiran kritis dua intelektual yang pernah dilahirkan IPB.

Kedua intelektual itu adalah Prof. Sajogyo dan Prof. Hariadi Kartodihardjo.

Pemikiran Prof Sajogyo, Bapak Sosiologi Pedesaan Indonesia, mengajarkan masalah kemiskinan dan pangan tidak bisa dilepaskan dari struktur agraria.

Dari kacamata ini, kita bisa melihat, MBG berpotensi menjadi solusi palsu dalam mengatasi kemiskinan bila itu dilakukan untuk menggeser wacana ketimpangan struktur agraria menjadi sekedar makan gratis untuk warga miskin.

Bukan hanya itu, bila merujuk pada pemikirannya Prof Sajogyo, maka pertanyaan pertama ketika kampus, termasuk IPB, mendirikan dapur MBG adalah dari mana bahan pangan itu berasal dan siapa yang memproduksinya?

Berpijak pada pemikirannya Sajogyo, kita bisa mempertanyakan tata kelola dapur yang dirancang berdasarkan logika militeristik itu.

Jika bahan baku disuplai oleh korporasi besar dengan mengatasnamakan efisiensi, maka program ini justru akan meminggirkan petani kecil.

Prof Sajogyo, adalah pemikir dari IPB yang selalu berpihak pada petani kecil. Dari keperpihakan Prof Sajogjo kita dapat belajar bahwa seharusnya pemenuhan gizi selalu terhubung dengan kedaulatan produksi petani lokal.

Dari posisi itu maka kritik terhadap pendirian dapur MBG di kampus, termasuk di IPB, akan diarahkan pada potensi tercerabutnya program populis itu dari kedaulatan produksi petani lokal.

Kedaulatan produksi lokal ini adalah fondasi bagi kemandirian desa untuk pemenuhan gizi yang sebenarnya.

Berpijak dari pemikiran Prof Sayogyo, fokus kritik terhadap MBG akan ditujukan pada potensi penciptaan ketergantungan masyarakat terkait terhadap pemenuhan gizi pada patronase negara yang bersifat top-down.

Sementara itu, berpijak pada pemikirannya Prof. Hariadi Kartodihardjo, yang gigih membedah ekonomi politik sumber daya alam, pendirian dapur MBG di kampus juga akan mendapatkan kritik yang tajam dari aspek tata kelola dan integritas institusional.

Pemikiran Prof. Hariadi Kartodihardjo akan mengingatkan kita semua terhadap bahaya state capture (penyanderaan negara).

State capture itu terjadi bila kebijakan publik didesain untuk melayani kepentingan elite ekonomi-politik tertentu yang mengatasnamakan kepentingan nasional.

Bayangkan bila kampus, termasuk IPB, menjadi bagian dari state capture tersebut?

Kecenderungan pendekatan sentralistik-militeristik dalam program-program strategis seperti dari MBG hingga food estate akan membawa persoalan pangan kepada ranah keamanan atau sering disebut sekuritisasi pangan.

Ketika sekuritisasi terjadi maka atas nama stabilitas dan keamanan nasional, logika militer digunakan dalam tata kelola pangan.

Baca juga: Jalan Mulus, Dompet Kempes

Dalam logika sipil, persoalan pangan harusnya dikelola secara partisipatif. Namun dalam logika militer, pendekatan partisipatif digantikan dengan pendekatan komando.

Pendekatan militeristik ini sering kali menjadi pembenaran atas penggunaan jalan pintas untuk menabrak regulasi, menihilkan standar kesehatan, lingkungan, dan yang pasti akan menutup ruang transparansi.

Ketika kampus sebagau institusi akademik ditarik masuk ke dalam pusaran operasional program dengan logika militeristik itu maka akan memunculkan risiko degradasi integritas akademik.

Padahal kampus harus tetap menjadi oase kritik dan penjaga standar keilmuan, bukan sekadar vendor atau stempel legitimasi bagi pengarusutamaan program-program yang menggunakan logika militeristik.

Ketertutupan informasi yang sering menyertai logika militeristik akan menjadi ruang gelap bagi kegagalan institusi dan perburuan rente (rent-seeking).

Dengan merujuk pada pemikiran dua begawan dari IPB, Prof. Sajogyo dan Prof. Hariadi Kartodihardjo, kita dapat melihat secara lebih jernih bahwa program MBG ini sebenarnya mencerminkan ketegangan lama dalam pembangunan Indonesia.

Ketegangan itu adalah tarikan antara efisiensi komando ala militer dan keadilan partisipatif yang demokrtis.

Prof Sajogyo secara jelas mengajarkan bahwa pembangunan haruslah memanusiakan manusia.

Sementara Prof. Hariadi Kartodihardjo selalu mengingatkan bahwa tanpa institusi yang bersih dan demokratis, sumberdaya alam dan anggaran negara hanya akan menjadi jarahan para pemburu rente.

Para pemburu rente itu seringkali berlindung di balik tembok-tembok kekuasaan yang angkuh.

Belajar dari kedua pemikir besar IPB itu kita harus memposisikan persoalan pangan sebagai bagian dari persoalan hak asasi manusia.

Dari posisi itu kita dapat melakukan refleksi kritis apakah kita sedang membangun kedaulatan atau justru sedang memperkokoh perbudakan baru dalam bentuk ketergantungan bantuan pangan?

Sudah saatnya kita kembali mendengarkan pemikiran-pemikiran kritis yang pernah lahir dari perguruan tinggi.

Dengan mendengarkan ulang itu, kita bisa melakukan refleksi secara jernih.

Pemikiran dua intelektual dari IPB, seperti Prof Sajogyo dan Prof Hariadi Kartodihardjo layak, bahkan harus didengarkan ulang sebelum para rektor perguruan tinggi memutuskan untuk menjadi bagian dari program-program pemerintah dengan pendekatan sentralistik-militeristik, yang tercerabut dari akar persoalan masyarakat bawah.

Tag: #dapur #merindukan #pemikiran #sajogyo #hariadi #kartodiharjo