Menjaga e-KTP, Menjaga Kedaulatan Data

PERNYATAAN Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, agar masyarakat tidak sembarangan menyerahkan atau memfotokopi KTP elektronik (e-KTP) sesungguhnya bukan sekadar imbauan administratif biasa.

Di balik pernyataan itu, tersimpan pesan strategis tentang perubahan besar tata kelola identitas warga negara di era digital.

Selama bertahun-tahun, masyarakat Indonesia terbiasa menyerahkan KTP untuk hampir semua urusan mulai dari check-in hotel, registrasi rumah sakit, pembukaan rekening, pengajuan pembiayaan, hingga kebutuhan administratif lainnya. 

Fotokopi KTP bahkan seolah menjadi budaya birokrasi yang dianggap normal.

Padahal, di era transformasi digital, identitas warga bukan lagi sekadar kartu fisik, melainkan aset data strategis yang menentukan akses seseorang terhadap sistem ekonomi, layanan publik, bahkan ruang digital.

Data Direktorat Jenderal Dukcapil menunjukkan jumlah penduduk Indonesia per akhir 2025 mencapai sekitar 288,3 juta jiwa, dengan tingkat perekaman e-KTP nasional mendekati 98 persen bagi penduduk wajib KTP.

Baca juga: Jalan Mulus, Dompet Kempes

Angka ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif Indonesia berhasil membangun sistem identitas elektronik terbesar di Asia Tenggara.

Jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan, Indonesia berada pada posisi yang cukup maju dari sisi cakupan.

Malaysia telah mengembangkan MyKad sejak 2001 dengan integrasi chip, biometrik, dan akses layanan publik. 

Singapura bahkan melangkah lebih jauh dengan mengintegrasikan National Registration Identity Card (NRIC) dengan platform digital Singpass, sehingga warga dapat mengakses ribuan layanan pemerintah maupun sektor privat hanya melalui satu identitas digital yang aman dan terverifikasi. 

Thailand juga memiliki sistem identitas nasional dengan tingkat kepemilikan tinggi, sementara Filipina terus memperluas sistem identitas digital nasionalnya melalui PhilSys.

Namun, ukuran keberhasilan hari ini tidak lagi diukur dari berapa juta kartu yang berhasil dicetak. Tantangan terbesar justru terletak pada bagaimana data itu dilindungi.

Dalam teori Digital Identity Governance, David Birch (2022) menjelaskan, identitas digital telah menjadi fondasi utama keamanan ekonomi modern. 

Identitas bukan lagi sekadar alat administrasi, melainkan security perimeter yang menentukan akses seseorang terhadap sistem keuangan, pelayanan negara, dan ekosistem digital.

Pandangan ini diperkuat oleh Shoshana Zuboff (2019) dalam The Age of Surveillance Capitalism, yang menegaskan bahwa data pribadi telah berubah menjadi komoditas strategis yang rawan dieksploitasi ketika tata kelolanya lemah.

Konteks Indonesia menunjukkan persoalan itu nyata. Masih banyak hotel, rumah sakit, lembaga pembiayaan, kampus, hingga perusahaan swasta yang menjadikan fotokopi KTP sebagai prosedur standar.

Baca juga: Mengapa Ramai-ramai Menolak MBG Masuk Kampus?

Data kemudian disimpan secara manual, dipindai tanpa standar keamanan, bahkan tidak jarang berpindah tangan tanpa kontrol. 

Dari sinilah risiko kebocoran identitas bermula, mulai dari penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan, pinjaman online ilegal, pembukaan rekening fiktif, hingga penipuan digital.

Menurut teori Institutional Change dari Douglass North (1990), hambatan terbesar reformasi bukan terletak pada teknologi, melainkan pada budaya organisasi yang masih bertahan dengan pola lama.

Fenomena ini terlihat jelas dalam tata kelola administrasi di Indonesia.

Karena itu, imbauan Dirjen Dukcapil harus diikuti dengan langkah implementatif yang konkret dari Kementerian Dalam Negeri, bukan berhenti pada komunikasi publik semata.

Pertama, Kemendagri perlu menetapkan standar nasional verifikasi identitas elektronik yang wajib diterapkan oleh seluruh lembaga pemerintah, BUMN, perbankan, rumah sakit, hotel, dan sektor swasta. 

Proses verifikasi harus berbasis card reader, QR authentication, biometrik wajah, atau integrasi dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD), bukan lagi fotokopi dokumen fisik.

Kedua, Kemendagri perlu membangun National Identity Verification Gateway, yaitu sistem integrasi nasional yang memungkinkan lembaga pengguna melakukan verifikasi identitas secara real-time langsung ke basis data Dukcapil tanpa harus menyimpan salinan fisik dokumen warga.

Ketiga, percepatan aktivasi IKD harus menjadi agenda prioritas nasional.

Pemerintah perlu menggandeng pemerintah daerah, perbankan, operator telekomunikasi, kampus, dan rumah sakit agar identitas digital benar-benar menjadi bagian dari layanan dasar masyarakat.

Keempat, audit perlindungan data harus dilakukan secara berkala terhadap seluruh lembaga pengguna data kependudukan.

Setiap instansi yang masih menyimpan fotokopi KTP tanpa sistem keamanan yang memadai perlu diberikan sanksi administratif.

Kelima, literasi perlindungan data harus diperluas melalui kampanye nasional agar masyarakat memahami bahwa KTP bukan sekadar kartu identitas, melainkan kunci akses terhadap hampir seluruh aspek kehidupan digital.

Baca juga: Presiden Melihat MBG dengan Nurani, Bermanfaat Atau Tidak?

Pada akhirnya, menjaga e-KTP bukan sekadar menjaga kartu identitas.

Pada era kecerdasan buatan, ekonomi digital, dan meningkatnya ancaman kejahatan siber, menjaga identitas berarti menjaga kedaulatan data nasional.

Bagi Indonesia, keberhasilan reformasi administrasi kependudukan tidak lagi diukur dari berapa banyak kartu tercetak, melainkan dari seberapa kuat negara mampu melindungi identitas setiap warganya. 

Tag:  #menjaga #menjaga #kedaulatan #data