KSAD Sebut Pembubaran Nobar Film ''Pesta Babi'' Keputusan Pemda, Bukan Instruksi TNI

- Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak memberikan klarifikasi mengenai aparat TNI yang membubarkan acara nonton bareng (nobar) film Pesta Babi karya Dandhy Laksono.

Maruli menekankan, tidak ada instruksi langsung dari TNI untuk melakukan pembubaran.

Dia menyebut, pemerintah daerah (pemda) yang membubarkan demi keamanan wilayah.

"Ya itu kan memang coba saja ditanya yang jelas ya, karena ada pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu kan tanggung jawabnya koordinator wilayah antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan. Ya kan, itu mereka, tidak ada instruksi langsung," ujar Maruli, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Baca juga: Kontroversi Film “Pesta Babi”: Pemerintah Tegaskan Tak Larang, TNI Ingatkan Potensi Gangguan

"Pemda kan yang cerita. Pemda punya koordinasi, mereka kan berwenang untuk mengamankan wilayah. Gitu loh, mengamankan situasi-situasinya," sambung dia.

Maruli menyebut, tingkat kebenaran daripada isi film Pesta Babi juga belum tentu benar.

Dia pun menepis TNI dianggap antikritik karena ikut membubarkan nobar Pesta Babi.

Maruli juga menyoroti sosok yang memproduksi film Pesta Babi pastilah orang berduit.

"Bukan TNI-nya. Pemerintah daerahnya, pemerintah daerahnya memutuskan untuk itu, kan instruksinya tidak ada. Sekarang permasalahannya, orang sampai membuat video, bagaimana ceritanya seperti ini segala macam, duitnya dari mana? Ya, coba saja, ya kan? Sampai datang ke sana, bikin video, terbang sini terbang sana, orang berduit lah," tukas Maruli.

Meski begitu, Maruli menekankan setiap orang berhak memiliki pendapat masing-masing, termasuk yang dituangkan dalam Pesta Babi.

Baca juga: TNI Imbau Warga Bijak Sikapi Pemutaran Film “Pesta Babi” di Papua

Maruli pun menyebut TNI kerap hadir untuk membantu masyarakat Papua.

"Kami meyakinkan program itu berjalan, tidak ada yang tersakiti. Kalau dilihat, mungkin teman-teman belum pernah lihat ke sana ya. Itu masyarakat di sana ada yang tidak punya air bersih, sekolahnya juga tidak. Ya, kami justru banyak hadir ke sana banyak membantu mereka. Coba saja komunikasi langsung dengan orang-orang di sana," imbuh Maruli.

Sebelumnya, nobar film Pesta Babi di Sekretariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), NTB, dibubarkan sejumlah aparat, Selasa (12/5/2026) malam.

Ketua Cabang HMI KSB, Indra Dwi Herfiansyah mengatakan, pembubaran itu dilakukan oleh aparat gabungan dari Intel Kodim 1628/KSB, Satpol PP, dan perangkat lingkungan Kelurahan Telaga Bertong, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

"Awalnya kami hendak nobar di salah satu sekolah swasta, namun terjadi penolakan karena diduga ada intervensi dari berbagai pihak sehingga kami gelar nobar di Sekretariat HMI Cabang Sumbawa Barat namun dibubarkan aparat dan sejumlah unsur,” kata Indra, saat dikonfirmasi Rabu (13/5/2026).

Ia menjelaskan, ketegangan bermula ketika aparat mempertanyakan dasar administratif kegiatan tersebut di tingkat lingkungan.

Adu mulut pun tak terhindarkan antara alumni HMI, Mutaqim Fatawari dengan pihak intel keamanan yang hadir di lokasi.

Baca juga: Pesta Babi Tanpa Babi

Pihak aparat bersikukuh kehadiran mereka adalah bentuk antisipasi terhadap potensi gesekan di masyarakat.

Aparat mengeklaim, warga di Kelurahan Telaga Bertong dan sekitarnya resah dengan rencana pemutaran film tersebut.

Namun, Indra meragukan klaim itu karena tidak melihat adanya massa warga yang hadir memprotes.

Hanya aparat yang hadir dalam kegiatan tersebut.

"Jika di lapangan terbuka, boleh jadi akan timbul konflik karena terbuka untuk umum. Tetapi ini di dalam sekretariat, yang diundang hanya aktivis HMI. Kami organisasi resmi," tegas dia.

Tag:  #ksad #sebut #pembubaran #nobar #film #pesta #babi #keputusan #pemda #bukan #instruksi