Ironi Bioskop Desa

BARU-baru ini, publik kembali disuguhi satu gagasan yang terdengar indah di permukaan: membangun 1.000 bioskop desa menggunakan dana APBN.

Narasinya terasa manis—pemerataan hiburan, dukungan bagi sineas lokal, hingga perluasan akses budaya ke pelosok negeri.

Sekilas, usulan ini tampak seperti tanda bahwa negara mulai melirik kebudayaan sampai ke kampung-kampung.

Jujur saja saya membayangkan sesuatu yang ganjil. Sebuah gedung bioskop berdiri megah di tengah jalan berlumpur, dikelilingi desa yang listriknya masih hidup-mati, sinyal internet putus-nyambung, dan hasil panennya terlambat tiba di pasar karena akses jalan rusak.

Di situlah usulan ini terasa janggal. Kita seperti sedang menempelkan layar lebar di atas problem dasar yang belum selesai.

Gagasan membangun 1.000 bioskop desa itu diusulkan oleh anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Rahmawati Zainal Paliwang.

Usulan ini menarik perhatian bukan hanya karena besarnya anggaran APBN yang dibutuhkan, tetapi juga karena latar belakang politikus tersebut.

Rahmawati bukan figur biasa; ia adalah istri dari Zainal A. Paliwang, gubernur di wilayah yang masih menghadapi persoalan serius terkait konektivitas dan pembangunan dasar.

Baca juga: Politik Bengkel Bandara Kertajati, Membaca Tawaran Amerika

Posisi ganda itu seharusnya menjadi kelebihan.

Sebagai legislator di pusat sekaligus bagian dari lingkaran kekuasaan daerah perbatasan, ia mestinya memahami denyut kesulitan masyarakat di kawasan utara Kalimantan dengan sangat dekat.

Namun justru di situlah ironi itu muncul. Ketika banyak wilayah perbatasan masih berjuang menghadapi jalan rusak, distribusi logistik mahal, dan keterisolasian layanan dasar, usulan yang muncul malah berbicara tentang bioskop.

Seolah-olah desa hanya kekurangan hiburan, padahal yang lebih mendesak adalah akses untuk hidup layak.

Masalahnya, negeri ini belum selesai dengan urusan yang jauh lebih mendasar.

Indonesia hari ini masih dipenuhi desa yang kesulitan listrik, jalan rusak parah, internet putus-nyambung, hingga ongkos logistik yang mencekik.

Maka ketika ada wakil rakyat tiba-tiba bicara soal bioskop desa, publik wajar bertanya: ini sedang menyusun prioritas pembangunan atau sedang menyusun naskah film komedi?

Kita tidak perlu jauh-jauh membuka laporan akademik tebal untuk melihat betapa jomplangnya usulan ini dengan realitas lapangan.

Cukup datang ke wilayah perbatasan seperti Krayan di Kalimantan Utara. Di sana, persoalan sehari-hari masyarakat bukan soal sulitnya membeli tiket film.

Persoalan mereka jauh lebih sederhana sekaligus tragis: bagaimana hasil panen tidak membusuk sebelum sampai ke pasar.

Saat musim hujan tiba, jalan berubah menjadi kubangan lumpur. Truk pengangkut hasil tani sering tidak bisa lewat.

Harga sembako melambung karena distribusi terhambat. Bahkan dalam beberapa wilayah pedalaman, listrik masih menjadi barang mewah yang hidup-mati sesuka keadaan.

Baca juga: Pesta Babi, Simbol Perjuangan Mempertahankan Eksistensi di Tengah Wajah Beringas Pembangunan

Dalam kondisi seperti itu, membangun bioskop desa terasa seperti menawarkan pendingin ruangan kepada orang yang rumahnya bahkan belum punya atap.

Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri menunjukkan ketimpangan infrastruktur desa masih menjadi persoalan serius.

Data Potensi Desa (PODES) beberapa tahun terakhir memperlihatkan ribuan desa di Indonesia masih memiliki akses jalan rusak berat, terutama di kawasan terluar dan perbatasan.

Belum lagi persoalan konektivitas internet yang menurut data Kementerian Kominfo masih belum merata di banyak wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Artinya apa? Negara belum selesai menghadirkan akses dasar, tetapi sudah bicara layar lebar.

Padahal, pembangunan itu ada urutannya. Ada fondasi sebelum dekorasi. Ada kebutuhan primer sebelum hiburan sekunder.

Jalan, listrik, air bersih, sekolah, dan layanan kesehatan adalah tulang punggung pembangunan desa.

Sementara bioskop adalah fasilitas pelengkap yang tumbuh ketika ekonomi masyarakat sudah bergerak stabil.

Ironisnya, kita ini kadang terlalu mudah terpesona oleh proyek-proyek yang tampak megah secara visual.

Gedung mudah difoto. Peresmian mudah dipublikasikan. Pita bisa dipotong dengan senyum lebar.

Tetapi negara sering lupa satu pertanyaan penting: setelah diresmikan, siapa yang menghidupi fasilitas itu?

Kita punya terlalu banyak contoh bangunan megah yang akhirnya menjadi monumen kesia-siaan.

Baca juga: Menjaga Marwah Barak dan Ikhtiar Meluruskan Kiblat Negara Hukum

Pelabuhan tak kunjung difungsikan. Gedung kesenian terkunci bertahun-tahun.

Pasar rakyat yang ditinggal pedagang. Semua dibangun atas nama kemajuan, lalu mati perlahan karena tak pernah benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Bioskop desa berpotensi menjadi cerita yang sama.

Sebab membangun bioskop bukan sekadar mendirikan gedung dan memasang layar.

Ada biaya operasional, distribusi film, listrik, perawatan alat, sumber daya manusia, hingga daya beli masyarakat yang harus menopang ekosistemnya.

Jika masyarakat saja masih sibuk memikirkan ongkos pupuk dan harga beras, siapa yang rutin datang membeli popcorn?

Di sinilah letak problem utama kebijakan kita: terlalu sering memaksakan simbol kemajuan tanpa menyelesaikan akar persoalan.

Padahal kalau benar negara ingin membantu perfilman nasional dan pemerataan akses budaya, caranya bisa jauh lebih masuk akal.

Pertama, bangun dulu infrastruktur digital desa. Internet cepat jauh lebih revolusioner dibanding gedung bioskop kosong.

Dengan koneksi internet stabil, anak muda di Krayan, Kabudaya dan daerah 3T lainnya bisa belajar editing film, mengunggah karya dokumenter mereka ke platform digital, bahkan menghasilkan uang dari konten kreatif tanpa harus meninggalkan kampung.

Kedua, negara bisa mendukung platform streaming lokal yang memberi ruang bagi sineas daerah.

Hari ini, distribusi karya tidak lagi bergantung pada gedung fisik. Satu gawai saja sudah cukup menjadi “bioskop berjalan” bagi masyarakat desa.

Ketiga, subsidi semestinya diarahkan ke kualitas produksi film, bukan ke pembangunan gedung.

Masalah utama sineas lokal bukan kurang layar, tetapi kurang modal produksi, pelatihan, dan akses distribusi.

Negara seperti lupa bahwa masyarakat desa sebenarnya sudah menemukan cara hiburan mereka sendiri.

Di banyak tempat, layar tancap sederhana saat perayaan kampung justru lebih hidup dibanding bioskop modern yang dingin dan formal.

Karena yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar gedung mewah, melainkan ruang sosial yang relevan dengan kehidupan mereka.

Kebijakan publik mestinya lahir dari pembacaan realitas, bukan sekadar romantisme elite kota tentang “kemajuan desa”.

Jangan sampai negara sibuk membangun ruang menonton film, sementara rakyat desa masih menjalani film survival setiap hari.

Baca juga: Pesta Babi Tanpa Babi

Karena pada akhirnya, pembangunan bukan soal apa yang paling keren diresmikan. Pembangunan adalah tentang apa yang paling mendesak dirasakan oleh rakyat.

Usulan bioskop desa mungkin lahir dari niat baik untuk memeratakan kebudayaan. Namun, kebijakan publik yang baik tidak hanya dinilai dari niatnya, tetapi dari ketepatan sasaran dan dampaknya.

Rakyat di daerah perbatasan seperti Krayan dan Kabudaya tidak meminta kemewahan hiburan terlebih dahulu.

Mereka meminta hak dasar mereka sebagai warga negara: aksesibilitas, konektivitas, dan kesejahteraan ekonomi.

Membangun bioskop di atas jalan yang rusak adalah metafora yang tepat untuk kebijakan yang salah arah.

Mari perbaiki dulu jalannya, nyalakan dulu listiknya, dan kuatkan dulu ekonominya.

Setelah itu, biarkan bioskop tumbuh seiring dengan kemakmuran rakyat, bukan dipaksakan oleh anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk hal yang lebih hidup-mati pentingnya.

Tag:  #ironi #bioskop #desa