TNI Ikut Buru Begal, Kemhan Singgung soal OMSP
- Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyinggung tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) terkait keterlibatan TNI dalam memburu pelaku begal.
Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan, penegakan hukum pada prinsipnya tetap menjadi tugas utama Polri.
“Dalam konteks OMSP, TNI juga memiliki tugas membantu pemerintah daerah dan membantu Polri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama ketika situasi keamanan dan ketertiban masyarakat memerlukan penguatan kehadiran negara di lapangan,” kata Rico, saat dikonfirmasi, Selasa (26/5/2026).
Menurut Rico, keterlibatan TNI di wilayah Kodam Jaya lebih diarahkan pada dukungan kewilayahan, patroli bersama, dan penguatan efek pencegahan agar masyarakat merasa aman.
Baca juga: TNI Ikut Buru Begal, Pengamat: Bentuk Perbantuan, Bukan Ambil Alih Fungsi Kepolisian
Ia mengatakan, sejalan dengan arahan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, kehadiran satuan Batalyon Teritorial (Yon TP) TNI di tengah masyarakat juga diharapkan dapat membantu menekan potensi kriminalitas dan menjaga stabilitas wilayah.
“Tentu seluruh pelaksanaannya tetap mengedepankan profesionalisme, koordinasi dengan Polri, serta pendekatan humanis sesuai aturan yang berlaku,” ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, di tengah upaya pemberantasan begal, TNI juga ikut dilibatkan dalam patroli keamanan di Jakarta dan sekitarnya.
Kepala Penerangan Kodam Jaya Letkol Arh Noor Iskak mengatakan, pihaknya menurunkan personel dari Koramil, Kodim, hingga batalion tempur untuk patroli bersama kepolisian.
“Kami sudah melaksanakan patroli bersama mulai dari tingkat bawah,” kata Iskak, dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat (22/5/2026).
Baca juga: Prabowo Beri Taklimat ke 1.000 Perwira Siswa Sesko TNI dan Sespimti Polri di Bandung
Menurut Iskak, keterlibatan TNI dilakukan untuk mendukung keamanan wilayah dan memberi rasa aman kepada masyarakat.
Selain patroli bersama, isu keamanan juga dikaitkan dengan rencana pembentukan 750 batalion baru hingga 2029.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, keberadaan batalion teritorial pembangunan dibutuhkan karena banyak daerah sebelumnya tidak memiliki pasukan militer.
“Apa yang terjadi? Begal kriminal itu yang besar sekali," ujar Sjafrie, dalam rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Baca juga: Kala TNI Ikut Turun Tangan Buru Begal...
Menurut Sjafrie, tingkat kriminalitas di sejumlah daerah menurun setelah TNI menempatkan batalion dan membangun pangkalan di wilayah tersebut.
Ia mengatakan, batalion teritorial pembangunan juga menjalankan patroli keliling dan menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling).