Soal Ide Mapel Bahasa Perancis, Apa Kabar Hasil Belajar Bahasa Inggris?

- Wacana mata pelajaran wajib bahasa Perancis mengemuka kini, tapi apa kabar dengan hasil pembelajaran bahasa Inggris yang sudah bertahun-tahun berlangsung di Indonesia?

Presiden RI Prabowo Subianto mendorong peningkatan pembelajaran bahasa Perancis di sekolah-sekolah Indonesia.

Dorongan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pernyataan bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron dalam kunjungan kerja di Paris, Perancis, Kamis (28/5/2026) lalu.

Bagi Indonesia, penguasaan bahasa asing bukanlah hal baru.

Baca juga: Komisi X Akan Minta Penjelasan Kemendikdasmen soal Wacana Pelajaran Bahasa Perancis

Bahasa Inggris telah lama menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, sementara sejumlah sekolah juga mengajarkan bahasa asing lain seperti Mandarin, Jepang, Jerman, dan Arab.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai penguasaan bahasa asing pada dasarnya merupakan kompetensi tambahan yang idealnya dibangun setelah kemampuan dasar peserta didik terbentuk dengan baik.

Menurut dia, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam aspek tersebut. Kemampuan membaca, memahami informasi, serta literasi dasar siswa masih menjadi pekerjaan rumah yang terus dibenahi pemerintah.

Di sisi lain, pembelajaran bahasa Inggris yang telah berlangsung selama puluhan tahun juga dinilai belum menghasilkan capaian yang optimal.

Ubaid menilai kondisi itu semestinya menjadi perhatian utama pemerintah sebelum menambah target baru berupa penguatan pembelajaran bahasa Perancis.

“Mari kita pakai logika paling dasar. Bahasa Inggris saja yang sudah puluhan tahun menjadi mata pelajaran wajib di sekolah kita, hasilnya hancur-hancuran, lalu sekarang mau sok gagah menambah bahasa Prancis?” kata Ubaid kepada Kompas.com, Selasa (2/6/2026).

Baca juga: Di Balik Wacana Wajib Belajar Bahasa Perancis, Ada PR Besar Soal Guru dan Infrastruktur

Terlepas dari penjelasan Ubaid, dosen Universitas Negeri Semarang dan doktor linguistik Radboud University Nijmegen, Muzakki Bashori, pernah mengemukakan indeks kecakapan berbahasa Inggris atau English Proficiency Index (EPI) yang dirilis Education First (EF) 13 November 2024.

Indonesia menempati peringkat ke-80 dari 116 negara yang disurvei dan berada di kategori Kecakapan Rendah (Low Proficiency) dengan skor 468.

Di antara negara-negara di Kawasan Asia Tenggara, Indonesia jauh tertinggal dari Singapura yang berada di posisi ke-3 dengan skor 609 (Kecakapan Sangat Tinggi atau Very High Proficiency) dan Filipina di posisi ke-22 (skor 570) serta Malaysia di posisi ke-26 (skor 566) di kategori Kecakapan Tinggi (High Proficiency).

Baca juga: Krisis Berbahasa Inggris

Kembali ke komentar Ubaid, menurutnya rendahnya capaian kemampuan bahasa Inggris siswa menunjukkan bahwa persoalan pendidikan Indonesia bukan terletak pada kurangnya pilihan bahasa asing, melainkan pada kualitas pembelajaran yang masih perlu diperbaiki.

Soal prioritas kebijakan

Dalam setiap kebijakan pendidikan, selalu muncul pertanyaan mengenai prioritas.

Sebab, sumber daya yang dimiliki negara, baik anggaran, tenaga pendidik, maupun waktu belajar siswa, tidaklah tanpa batas.

Ubaid menilai pemerintah seharusnya lebih fokus menyelesaikan masalah-masalah mendasar yang selama ini belum tuntas.

“Ini (wacana pelajaran bahasa Perancis) bukti nyata bahwa arah pendidikan nasional tidak dirancang berdasarkan cetak biru kebutuhan anak bangsa, melainkan disetir oleh selera personal penguasa yang ahistoris,” katanya.

Baca juga: Soal Bahasa Perancis Jadi Mapel Wajib, DPR Usul Diterapkan Bertahap

Lebih jauh, Ubaid bahkan menilai kebijakan tersebut berpotensi mengalihkan perhatian dari berbagai persoalan mendasar yang masih membayangi dunia pendidikan.

Menurutnya, gagasan yang disampaikan Presiden mencerminkan kebijakan pendidikan yang mengalami sindrom “inferioritas akut” sekaligus narsisme elite.

“Presiden kita tampaknya lebih peduli terlihat keren di forum internasional daripada melihat kenyataan bahwa potret pendidikan di dalam negeri sedang babak belur,” ujarnya.

Literasi masih menjadi tantangan

Selain bahasa Inggris, Ubaid juga menyoroti kemampuan literasi bahasa Indonesia siswa yang menurutnya masih belum memuaskan.

Pasalnya, literasi tidak sekadar kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan memahami, mengolah, dan memanfaatkan informasi untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari.

Kemampuan tersebut menjadi fondasi bagi pembelajaran seluruh mata pelajaran. Ubaid menilai tingkat literasi pelajar Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara anggota ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.

“Literasi Bahasa Indonesia pelajar kita juga masih buruk. Bahkan tingkat literasi dasar pelajar Indonesia tertinggal jauh dibanding negara-negara ASEAN,” ujar Ubaid.

Karena itu, menurut dia, memperkuat kemampuan dasar siswa semestinya menjadi agenda yang lebih mendesak dibandingkan memperluas pengajaran bahasa asing baru.

KOMPAS.com/Syakirun Ni'am Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji

Ambisi global dan realitas pendidikan

Di sisi lain, penguasaan bahasa Perancis memang menawarkan berbagai peluang.

Bahasa tersebut digunakan di puluhan negara dan menjadi salah satu bahasa resmi berbagai organisasi internasional.

Penguasaan bahasa Perancis juga dapat membuka akses terhadap pendidikan tinggi, beasiswa, hingga kerja sama akademik dengan negara-negara frankofon.

Dalam konteks hubungan internasional, bahasa juga kerap menjadi instrumen diplomasi dan sarana memperkuat hubungan antarnegara.

Karena itu, dorongan pengajaran bahasa Perancis dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan Indonesia dan Perancis yang belakangan semakin intensif.

Namun bagi Ubaid, manfaat tersebut tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan kondisi riil pendidikan di dalam negeri.

“Jangan jualan mimpi ‘go-global’ dengan bahasa Prancis kalau mengajar bahasa Indonesia dan Inggris saja pemerintah terbukti tidak becus.” kata Ubaid.

Kemendikdasmen diminta beri penjelasan

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyinggung nasib mata pelajaran Bahasa Portugis yang sempat diwacanakan Presiden Prabowo Subianto usai Prabowo mewajibkan sekolah untuk mengajarkan Bahasa Perancis.

Ari, sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa Komisi X DPR akan meminta penjelasan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait wacana tersebut karena rencana mata pelajaran Bahasa Portugis pun belum jelas.

"Untuk kejelasan wajib belajar bahasa Perancis di sekolah, kami tentu akan meminta Kemendikdasmen menjelaskannya pada raker dengan kami nanti," ujar Ari kepada Kompas.com, Jumat (29/5/2026).

"Karena sebelumnya juga sempat muncul wacana Bahasa Portugis, namun sampai sekarang belum terlihat tindak lanjut baik dari sisi road map, regulasi, maupun kesiapan implementasinya," imbuh dia.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berpandangan, penguatan kemampuan bahasa asing memang penting. Akan tetapi, kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, dan manfaat nyata bagi peserta didik.

"Jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan yang matang," ucap Ari.

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Oleh karena itu, Ari menyebut Komisi X DPR akan memastikan terlebih dahulu dalam raker dengan Kemendikdasmen, apakah rencana ini benar-benar menjadi prioritas pendidikan nasional, atau masih wacana. Sebab, jika kesiapannya ternyata belum menyeluruh, maka penerapannya sebaiknya dilakukan secara bertahap.

"Sebagai mata pelajaran pilihan, atau program khusus di sekolah tertentu," kata Ari.

Prabowo wajibkan belajar Bahasa Perancis

Prabowo mengaku telah menginstruksikan sekolah-sekolah di Indonesia untuk mulai meningkatkan pembelajaran Bahasa Perancis.

"Sekarang, saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis, melihat perkembangan dunia ke depan," ujar Prabowo seusai pertemuan dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Paris, Perancis, Kamis (28/5/2026).

Prabowo mengatakan, langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan Indonesia dan Perancis di masa depan.

Sekretariat Presiden RI Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Perancis Emmanuel Macron melakukan pertemuan di Istana Elysee, Paris, Perancis, Kamis (28/5/2026).

Ini bukan kali pertama Prabowo meminta agar anak-anak sekolah diajarkan bahasa asing.

Pada 23 Oktober 2025 lalu, ketika menjamu Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva di Jakarta, Prabowo lebih dulu menginstruksikan agar Bahasa Portugis dijadikan mata pelajaran di sekolah.

Prabowo menyebutkan, Indonesia dan Brasil ingin mempunyai hubungan yang lebih baik sehingga ia memprioritaskan bahasa Portugis.

"Sebagai bukti bahwa kami memandang Brasil sangat penting, saya telah memutuskan bahwa bahasa Portugis akan menjadi salah satu prioritas bahasa disiplin pendidikan Indonesia," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, bahasa Portugis kini sama prioritasnya dengan bahasa lain yang sudah lebih dahulu diajarkan di sekolah.

"Selain bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, Perancis, Jerman, dan Rusia, bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas bagi kita, Portugis dan Spanyol," imbuh dia.

Tag:  #soal #mapel #bahasa #perancis #kabar #hasil #belajar #bahasa #inggris