Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
Stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi dinilai akan menjadi ujian penting bagi pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
Board of Experts Prasasti Center for Policy Studies, Halim Alamsyah, mengatakan ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berpotensi semakin sempit apabila tekanan terhadap rupiah dan inflasi tidak dikelola secara tepat. Karena itu, dibutuhkan koordinasi yang lebih erat antara otoritas moneter, sektor keuangan, dan fiskal.
“Strategi pemerintah untuk terus mendorong kegiatan ekonomi akan diuji oleh pasar dengan kemampuan pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah dan inflasi,” kata Halim dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).
Menurut mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia tersebut, upaya meningkatkan pasokan devisa di dalam negeri serta menjaga fundamental ekonomi menjadi faktor penting di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global.
Ia menilai pelaku ekonomi saat ini sangat memperhatikan konsistensi dan kredibilitas kebijakan yang ditempuh pemerintah. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil perlu memberikan kepastian, bukan justru menambah ketidakpastian baru di pasar.
“Langkah-langkah untuk meningkatkan pasokan valas di dalam negeri dan koordinasi kebijakan makroekonomi untuk menjaga fundamental ekonomi Indonesia dilihat oleh pelaku ekonomi sebagai suatu hal yang amat kritikal di tengah ketidakpastian ekonomi yang tinggi dewasa ini. Jangan sampai langkah-langkah yang diambil justru menambah ketidakpastian itu sendiri,” ujarnya.
Pandangan tersebut muncul di tengah kondisi inflasi yang kembali meningkat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi tahunan pada Mei 2026 mencapai 3,08 persen, naik dibandingkan 2,42 persen pada April 2026.
Sementara itu, Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, menilai tekanan terhadap rupiah saat ini tidak bisa dijelaskan oleh satu faktor tunggal. Namun, menurutnya, faktor kepercayaan pasar menjadi salah satu penyebab yang paling menonjol.
“Faktornya sudah campur aduk, tidak bisa kita tunjuk satu saja. Tapi yang menurut saya paling besar pengaruhnya sekarang adalah mulai tergerusnya kepercayaan terhadap rupiah,” kata Piter.
Ia menjelaskan, ketika sentimen negatif terhadap rupiah terbentuk, permintaan terhadap dolar AS cenderung meningkat, termasuk dari pihak yang sebenarnya tidak memiliki kebutuhan langsung terhadap mata uang tersebut.
“Begitu sentimen terbentuk, permintaan terhadap dolar membesar. Bahkan orang yang sebenarnya tidak butuh dolar pun ikut membeli. Unsur spekulasi dan psikologis inilah yang justru memperdalam pelemahan rupiah melebihi yang bisa dijelaskan oleh fundamentalnya sendiri,” ujarnya.
Meski demikian, Prasasti menilai sejumlah indikator ekonomi masih menunjukkan perkembangan positif. BPS mencatat nilai ekspor Indonesia sepanjang Januari–April 2026 mencapai US$92,15 miliar atau tumbuh 5,48 persen secara tahunan. Kinerja tersebut ditopang antara lain oleh industri pengolahan dan produk hilirisasi.
Namun, lembaga tersebut mengingatkan bahwa kenaikan inflasi, menyusutnya surplus perdagangan, dan tekanan terhadap rupiah tetap perlu diantisipasi agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Dengan kondisi tersebut, sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan pasar dan menopang pertumbuhan ekonomi ke depan.
Tag: #prasasti #stabilitas #rupiah #inflasi #jadi #ujian #pemerintah