Pemerintah Kaji WFH untuk Hemat Energi, Kadin Soroti Kompetisi ASEAN

Pemerintah tengah mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah satu hari dalam lima hari kerja.

Hal ini dilakukan untuk menghemat energi sebagai respons atas kenaikan harga minyak akibat perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan, penerapan kebijakan ini perlu diperhatikan lebih lanjut karena dunia industri juga ingin meningkatkan produktivitas untuk berkompetisi dengan negara ASEAN lainnya.

Baca juga: Pengamat: WFH-1 Potensi Tekan Produktivitas Industri dan Pendapatan UMKM

"Itu butuh untuk kompetisi, di ASEAN ini juga banyak kompetisi kan," kata dia dalam acara Open House Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sabtu (21/3/2026).

Ia menambahkan, rencana penerapan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) tidak dapat diterapkan secara merata di seluruh sektor ekonomi.

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut perlu dikaji lebih jauh agar tidak mengganggu produktivitas industri.

Menurut dia, kebijakan WFH ini cocok di industri yang lebih fleksibel seperti sektor jasa.

Baca juga: Purbaya: Kebijakan WFH Bisa Hemat Penggunaan BBM 20 Persen

Sementara itu, kebijakan WFH mungkin kurang cocok di sektor industri manufaktur.

Pasalnya, sektor ini membutuhkan pertimbangan khusus karena karakteristik operasionalnya yang berbeda.

“Tentu kita mesti kaji, karena beberapa sektor seperti disampaikan tadi ada yang tentu masuk akal terutama di service industry. Tapi di bidang manufaktur tentunya itu mesti dikaji," imbuh dia

Anindya menjabarkan, sektor manufaktur memiliki ketergantungan tinggi pada kehadiran fisik tenaga kerja dan kesinambungan proses produksi.

Baca juga: Menko Airlangga Pastikan Penerapan WFH Usai Lebaran, Berlaku buat ASN dan Swasta

Oleh sebab itu, penerapan WFH secara umum dinilai berpotensi mengganggu kinerja operasional jika tidak disesuaikan dengan kebutuhan.

Ia berpandangan, tujuan dari efektivitas harus tetap sejalan dengan upaya menjaga produktivitas nasional.

“Tapi yang penting fokusnya ialah bagaimana melakukan efisiensi tanpa menghilangkan produktivitas. Nah memang biasanya itu menggunakan teknologi,” jelas dia.

Artinya, pemanfaatan teknologi bisa menjadi solusi untuk mendukung efisiensi tanpa harus mengorbankan kinerja khususnya di sektor yang memungkinkan penerapan sistem kerja fleksibel.

Baca juga: IEA Peringatkan Krisis Minyak Terbesar, Dorong WFH hingga Berkendara Lebih Pelan

Sebelum informasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema Work From Home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja.

Hal tersebut disampaikan usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan," ungkap Airlangga dalam keterangan pers.

Ia menambahkan, pemerintah saat ini tengah mematangkan aspek teknis pelaksanaan kebijakan tersebut.

Baca juga: Fleksibilitas Kerja WFH, Apindo Soroti Dampak pada Dunia Usaha

Penerapan WFH diharapkan tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga dapat diadopsi oleh sektor swasta serta pemerintah daerah.

Rencana implementasi kebijakan ini dijadwalkan mulai diberlakukan setelah Hari Raya Idulfitri 2026.

Namun demikian, waktu pasti pelaksanaannya masih akan ditentukan lebih lanjut.

“Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti situasi yang berkembang,” tutup Airlangga.

Tag:  #pemerintah #kaji #untuk #hemat #energi #kadin #soroti #kompetisi #asean