Jika Perang Timur Tengah Berakhir, Apakah Ekonomi Indonesia Otomatis Pulih?

LEBIH dari seratus tahun lalu, John Maynard Keynes duduk di meja perundingan Paris dengan satu keyakinan yang ia pegang erat: perdamaian yang tidak mempertimbangkan realitas ekonomi sama saja dengan menunda bencana.

Ia menyaksikan langsung bagaimana para pemimpin besar dunia — Wilson, Clemenceau, Lloyd George — merayakan berakhirnya Perang Dunia I dengan perjanjian Versailles yang di atas kertas terlihat adil, tapi di dalamnya menyimpan racun.

Saat itu, reparasi perang yang dipaksakan ke Jerman terlalu besar, terlalu memberatkan. Keynes tahu itu.

Ia mundur dari delegasi, pulang ke London, dan dalam hitungan bulan menulis The Economic Consequences of the Peace (1919)— buku yang kemudian terbukti sebagai salah satu peringatan paling akurat dalam sejarah modern.

Hiperinflasi Jerman kemudian datang. Depresi besar mengikuti. Hitler muncul. Perang Dunia II pun pecah saat itu. Dunia tidak mendengar Keynes kala itu, dan dunia membayar harganya dengan darah selama dua dekade berikutnya.

Hari ini, ketika kita menyaksikan perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran memasuki hari ke-18, pertanyaan yang sama kembali muncul.

Jika gencatan senjata terjadi dalam waktu dekat, apakah kesulitan ekonomi yang sudah terlanjur merasuk ke sendi-sendi perekonomian global akan ikut pergi?

Baca juga: Mengais Klaim Kemenangan Perang di Atas Reruntuhan

Jawabannya, dengan segala kerumitan yang melekat padanya, jelas tidak — tidak dalam waktu dekat, dan tidak secara otomatis hilang.

Kita lihat saja. Selat Hormuz, jalur yang setiap harinya menanggung lalu lintas sekitar 20 juta barel minyak mentah atau sekitar 20 persen dari total konsumsi energi dunia, kini efektif mati.

Kapal-kapal tanker tidak bergerak. Qatar, yang memasok seperlima kebutuhan LNG global, sudah mendeklarasikan force majeure.

Harga minyak mentah Brent yang sebelum konflik ini berada di kisaran 72 dollar AS per barel kini sudah melampaui 106 dollar AS.

Kenaikan itu sudah bertranslasi langsung ke harga bensin di SPBU, ongkos truk yang mengangkut sayuran ke pasar, tarif listrik yang bulan depan akan tercetak di tagihan rumah tangga.

Inflasi tidak menunggu gencatan senjata untuk bekerja. Ia sudah bekerja sejak hari pertama.

Hal yang membuat situasi ini lebih pelik dari krisis energi manapun yang pernah kita hadapi sebelumnya adalah konteksnya.

Perang ini justru tidak meletus di tengah ekonomi global yang sehat-sehat saja. Ia datang di atas fondasi yang sudah retak di banyak tempat: sisa-sisa luka pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya sembuh, perang dagang AS-China yang sudah mengganggu rantai pasokan selama bertahun-tahun, perang Rusia-Ukraina yang masih menyedot perhatian dan sumber daya Eropa, dan tarif Trump putaran kedua yang sudah lebih dulu memukul perdagangan global, bahkan sebelum satu pun rudal diluncurkan ke Iran.

Setiap krisis meninggalkan bekas. Dan bekas-bekas itu sekarang bertumpuk.

Sederhanya begini. Perang dimulai, ekonomi terguncang. Perang berhenti, ekonomi tak langsung pulih.

Infrastruktur energi tidak bisa dibuka-tutup seperti keran. Kilang yang rusak butuh waktu berbulan-bulan untuk diperbaiki.

Rute pelayaran yang ditinggalkan karena risiko serangan tidak serta-merta kembali aktif hanya karena ada pernyataan gencatan senjata.

Perusahaan asuransi masih harus menghitung ulang premi war risk. Kapten kapal masih harus mendapat jaminan keamanan yang kredibel. Kapal argo yang sudah dialihkan ke rute alternatif yang lebih panjang dan mahal butuh waktu untuk kembali ke jalur semula.

Lalu, ada masalah kepercayaan pasar, yang jauh lebih susah dipulihkan daripada infrastruktur fisik sekalipun.

Baca juga: Krisis Hormuz dan Geoekonomi Helium Qatar

Ketidakpastian geopolitik bekerja seperti racun yang lambat — begitu ia masuk ke dalam sistem, ia tidak pergi hanya karena ancaman langsungnya sudah reda.

Investor yang sudah menarik modal dari pasar negara berkembang tidak akan langsung kembali hanya karena ada berita gencatan senjata.

Mereka menunggu dan memantau. Mereka ingin melihat apakah stabilitas itu benar-benar sudah stabil atau hanya jeda sementara sebelum ronde berikutnya.

Dan selama mereka menunggu, rupiah tetap tertekan, biaya pinjaman tetap mahal, dan ruang fiskal pemerintah untuk meredam dampak sosial tetap sempit.

Yang paling sering luput dari perhatian adalah apa yang bisa kita sebut sebagai kerusakan lapis kedua — dampak yang tidak terlihat langsung, tapi justru paling melukai dalam jangka panjang.

Selat Hormuz bukan hanya jalan raya minyak. Lewat sana juga mengalir helium industri yang dibutuhkan untuk memproduksi semikonduktor, pupuk yang seharusnya sudah dikirim ke Asia Selatan dan Afrika untuk musim tanam berikutnya, dan berbagai bahan baku petrokimia yang menopang industri plastik, farmasi, dan tekstil di seluruh dunia.

Keterlambatan pengiriman pupuk yang terjadi hari ini bukan hanya masalah hari ini — ia adalah masalah panen tahun depan.

Dan masalah panen tahun depan adalah masalah harga pangan dua tahun ke depan. Rantai sebab-akibat ini panjang, dan kita baru ada di titik paling awalnya.

Indonesia masuk ke tahun 2026 pun bukan dalam kondisi prima. Bahkan sebelum satu pun rudal diluncurkan ke Iran, APBN sudah mencatat defisit Januari 2026 sebesar Rp 54,6 triliun — yang secara nominal menjadi defisit Januari terdalam dalam lima tahun terakhir, melampaui angka di masa puncak tekanan pandemi pada Januari 2021.

Baca juga: Defisit Datang Terlalu Cepat

Total utang pemerintah per akhir 2025 sudah berdiri di angka Rp 9.637 triliun, dengan rasio utang terhadap PDB menyentuh 40,46 persen.

Tahun ini pemerintah menghadapi kewajiban pembayaran utang jatuh tempo sebesar Rp 803 triliun, sekaligus merencanakan penarikan utang baru Rp 832 triliun untuk menutup defisit APBN yang ditargetkan 2,68 persen dari PDB.

Ini bukan krisis, tapi ini juga bukan kondisi yang memberi banyak ruang gerak ketika tekanan eksternal tiba-tiba datang dari luar.

Dan perang di Timur Tengah adalah tekanan eksternal yang paling keras dalam satu dekade terakhir.

Rupiah sudah melemah ke rentang Rp 16.990 hingga sempat menyentuh Rp 17.050 per dolar AS — angka yang langsung terasa beratnya mengingat utang luar negeri Indonesia per Januari 2026 sudah mencapai 434,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 7.346 triliun.

Setiap pelemahan rupiah satu persen, beban pembayaran pokok dan bunga utang dalam denominasi rupiah ikut membengkak secara otomatis, tanpa perlu ada keputusan apapun dari DPR maupun Kemenkeu.

Dengan sekitar 12 persen utang pemerintah berdenominasi asing dan kepemilikan investor asing pada Surat Utang Negara berada di kisaran 13 persen, fluktuasi kurs bekerja langsung pada biaya fiskal — senyap, tapi konsisten menggerogoti.

Yang membuat posisi Indonesia lebih kompleks adalah struktur ekonominya yang berdiri di dua kaki yang tidak seimbang.

Sebagai salah satu eksportir batu bara dan kelapa sawit terbesar di dunia, kenaikan harga komoditas global akibat perang secara teoritis membuka peluang windfall bagi penerimaan negara dan devisa.

Terutama batu bara, yang kembali jadi primadona setelah perang menyebabkan pasar minyak bergejolak. Hanya saja kembali pada batu bara berarti melonggarkan transisi energi.

Indonesia juga masih mengimpor minyak mentah dalam jumlah signifikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestik yang terus tumbuh — artinya kenaikan harga Brent dari 72 dollar AS ke 106 dollar AS per barel tidak hanya menguntungkan sisi ekspor, tapi serentak memukul sisi impor, menekan margin bisnis transportasi dan manufaktur, serta mempertebal tekanan pada subsidi energi yang anggarannya sudah ketat sejak awal tahun.

Jebakan struktural ini sudah lama ada dan tidak pernah benar-benar diselesaikan. Perang hanya menyalakannya lebih terang.

Di lapisan yang lebih dalam lagi, ada masalah imported inflation yang cara kerjanya lambat, tapi persisten.

Baca juga: Membaca Kembali Strategi Besar Iran

Inflasi jenis ini tidak datang dari dalam negeri, tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh Bank Indonesia dengan menaikkan suku bunga, dan tidak akan reda hanya karena konflik di Selat Hormuz berakhir.

Ia masuk melalui harga bahan baku industri yang naik, melalui komponen pangan olahan yang sebagian masih bergantung pada impor, melalui biaya logistik yang melonjak karena harga avtur ikut terkerek.

Dan ketika tekanan ini bertemu dengan daya beli masyarakat yang sudah tergerus selama bertahun-tahun pasca-pandemi, yang tersisa adalah tekanan sosial yang angkanya sulit diukur, tapi efeknya mudah dirasakan di pasar-pasar tradisional dan di kantong-kantong rentan di seluruh penjuru nusantara.

Perang berhenti atau tidak, urusan ini tidak ikut berhenti. Dan ketika perang itu benar-benar berakhir nanti, ada satu jebakan yang perlu kita waspadai: godaan untuk terus mencari sebab di luar diri sendiri.

Selama ini Selat Hormuz, harga minyak, dan gejolak geopolitik menjadi penjelasan yang mudah dan tidak salah.

Namun, jika kondisi ekonomi kita tidak juga membaik setelah semua itu reda, maka masalahnya bukan lagi di sana — dan kita perlu cukup jujur untuk mengakui itu.

Keynes menghabiskan hidupnya mengingatkan dunia bahwa akar krisis hampir selalu ada jauh sebelum perang pertama kali meletus.

Untuk Indonesia, cermin yang paling penting mungkin bukan menghadap ke Timur Tengah, tetapi menghadap pada kita sendiri.

Tag:  #jika #perang #timur #tengah #berakhir #apakah #ekonomi #indonesia #otomatis #pulih