Kebijakan WFH 1 Hari Seminggu, Adakah Pengaruhnya ke IHSG?
- Keputusan pemerintah perihal bekerja dari rumah alias work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat mencuri perhatian pelaku pasar modal.
Di tengah pemulihan teknikal Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), kebijakan itu dinilai membawa pesan tersirat yang lebih dalam, yakni potensi tekanan di sektor energi yang bisa memengaruhi arah pasar ke depan.
Pengamat pasar modal, Reydi Octa, menilai kebijakan WFH ASN tidak berdampak terhadap pergerakan IHSG saat ini.
Baca juga: IHSG Ditutup Menguat 1,93 Persen, Sentimen Geopolitik Timur Tengah Meredah?
Namun, secara tidak langsung keputusan itu mencerminkan langkah efisiensi pemerintah untuk konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM), di tengah tekanan geopolitik Timur Tengah.
“Kebijakan WFH ASN setiap Jumat secara langsung tidak berdampak signifikan ke pasar saham, namun secara tidak langsung bisa mencerminkan upaya pemerintah menjaga efisiensi (konsumsi BBM),” ujar Reydi kepada Kompas.com, Rabu (1/4/2026).
Menurutnya, dampak WFH lebih terasa pada sektor-sektor tertentu seperti transportasi, konsumsi harian, dan ritel yang berpotensi mengalami penyesuaian aktivitas, terutama menjelang akhir pekan.
Meski demikian, pengaruhnya terhadap indeks secara keseluruhan dinilai terbatas.
“Dampaknya ke pasar lebih ke sektor tertentu seperti transportasi, konsumsi harian, dan ritel yang berpotensi mengalami penyesuaian aktivitas di akhir pekan, meski sifatnya terbatas dan tidak menjadi penggerak utama IHSG,” paparnya.
Lebih lanjut, penerapan WFH tidak hanya terbatas pada sektor publik.
Dorongan kepada sektor swasta untuk melakukan hal serupa sebagai bagian dari efisiensi energi menjadi sinyal bahwa risiko global, khususnya terkait krisis energi akibat eskalasi konflik Timur Tengah, mulai berdampak ke aktivitas ekonomi riil di Tanah Air.
Investment Specialist PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI), Azharys Hardian, menilai pengurangan mobilitas rutin pada hari Jumat berpotensi menekan konsumsi BBM, hingga pendapatan emiten di bidang transportasi darat dan penyedia logistik. Misalnya PT Blue Bird Tbk (BIRD).
Namun, ia menilai dampak tersebut masih bersifat marginal dan belum cukup kuat untuk menjadi katalis utama pergerakan IHSG.
“Pengurangan mobilitas rutin di hari Jumat dapat menekan volume konsumsi BBM harian dan pendapatan emiten transportasi darat, seperti Blue Bird atau penyedia logistik. Namun, skalanya masih bersifat marginal,” ucap Azharys kepada Kompas.com.
Di sisi lain, kebijakan WFH justru berpotensi memberikan sentimen positif bagi sektor digital dan telekomunikasi.
Peningkatan aktivitas kerja jarak jauh mendorong kebutuhan data dan konektivitas, sehingga secara psikologis dapat menjaga sentimen terhadap saham-saham seperti PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), PT Indosat Tbk (ISAT), dan PT XL Axiata Tbk (EXCL).
Meski demikian, pasar dinilai lebih mencermati alasan di balik kebijakan tersebut.
Jika WFH dipersepsikan sebagai sinyal adanya tekanan serius pada cadangan energi atau kondisi fiskal, maka hal ini berpotensi memicu volatilitas di pasar keuangan, termasuk pada nilai tukar rupiah.
“Pasar modal lebih mengkhawatirkan reasoning di balik kebijakan ini yakni krisis energi. Jika pasar melihat WFH sebagai sinyal bahwa cadangan energi atau fiskal kita sedang dalam tekanan serius, hal ini bisa memicu volatilitas jangka pendek pada nilai tukar rupiah,” tukas Azharys.
Tekanan terhadap rupiah dapat menjadi sentimen negatif bagi pasar saham, terutama jika diikuti oleh kenaikan harga energi dan inflasi yang lebih tinggi.
Dalam kondisi seperti itu, IHSG berpotensi kembali masuk ke fase risk-off.
Lebih jauh, langkah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendorong swasta melakukan WFH untuk efisiensi energi dipandang sebagai langkah defensif yang perlu dicermati.
Dari sisi korporasi, kebijakan WFH memberikan peluang efisiensi biaya operasional, terutama pada penggunaan listrik dan utilitas kantor.
Hal itu juga berpotensi membantu menjaga margin laba perusahaan, khususnya di sektor non-manufaktur.
Namun, risiko produktivitas tetap menjadi perhatian.
Pola kerja jarak jauh berpotensi menimbulkan hambatan dalam koordinasi bisnis yang pada akhirnya dapat memengaruhi output. Jika produktivitas menurun dalam jangka panjang, maka kinerja emiten, khususnya dari sisi laba per saham (earnings per share/EPS), dapat terdampak.
“Risiko produktivitas, masalah utama adalah potensi friction dalam koordinasi bisnis yang bisa menggerus output nasional. Jika produktivitas turun, maka earnings per share (EPS) emiten secara agregat bisa terdampak dalam jangka panjang,” lanjut Azharys.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan WFH ASN setiap Jumat dipilih karena kegiatan kerja pada hari itu tidak seperti hari Senin hingga Kamis.
Menurutnya, kebijakan kerja empat hari dalam seminggu juga sudah pernah diterapkan di sejumlah kementerian/lembaga (K/L) pada masa pandemi Covid-19.
"Kita pilih Jumat karena memang hari Jumatnya kan setengah, artinya tidak sepenuh Senin sampai Kamis," ucap dia.
Ia pun menegaskan bahwa pelayanan publik akan terus berjalan meski ada kebijakan WFH setiap hari Jumat.
"Pelayanan publik tetap berjalan dan kegiatan produktif termasuk perbankan, pasar modal, dan yang lain tetap berjalan. Itu dipersilakan yang di kantornya mengatur dengan aplikasi tertentu," lanjutnya.
Menurut Airlangga, kebijakan WFH ini akan diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta SE Menteri Dalam Negeri.
Lantaran ada sektor tertentu yang dikecualikan dalam penerapan WFH ASN.
Baca juga: WFH ASN Dipilih Hari Jumat, Airlangga: Pelayanan Publik Tetap Jalan