Industri Furnitur RI Tertekan: Biaya Naik dan Ekspor Terhambat

Industri furnitur dan kerajinan nasional mulai merasakan tekanan berat akibat kenaikan biaya produksi dan kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak.

Sektor padat karya ini kini berada di posisi rentan, di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Abdul Sobur, mengungkapkan pelaku industri saat ini menghadapi tekanan yang datang secara bersamaan, mulai dari kenaikan biaya energi, keterbatasan bahan baku, hingga hambatan operasional dan pengaturan likuiditas ekspor.

Kontributor Bandung, Reni Susanti CEO Gloya, Abdul Sobur memperlihatkan produk buatannya. Sejak empat tahun lalu, ia mengerjakan suvenir kenegaraan Uni Emirat Arab di Bandung, Senin (29/8/2016).

Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa dilihat secara terpisah karena dampaknya saling memperkuat dan langsung dirasakan oleh pelaku usaha di lapangan.

“Dalam beberapa waktu terakhir berbagai dinamika kebijakan dan tekanan biaya mulai dirasakan secara nyata oleh pelaku industri nasional. Kenaikan biaya energi, keterbatasan akses bahan baku, hambatan operasional, serta pengaturan likuiditas ekspor merupakan faktor-faktor yang tidak berdiri sendiri, melainkan terjadi secara bersamaan,” ujar Sobur lewat keterangan pers, Rabu (15/4/2026).

Industri hilir padat karya seperti furnitur dan kerajinan justru menjadi yang paling terdampak karena karakteristiknya yang menyerap banyak tenaga kerja, berorientasi ekspor, dan sangat sensitif terhadap perubahan biaya produksi.

“Dalam kondisi seperti ini, penting untuk melihat bahwa dampak kebijakan tidak selalu merata di seluruh sektor. Industri hilir padat karya, seperti furnitur dan kerajinan, cenderung berada pada posisi yang lebih rentan. Sektor ini menyerap jutaan tenaga kerja, berorientasi ekspor, dan sangat sensitif terhadap perubahan biaya produksi serta logistik,” paparnya.

Berbeda dengan sektor hulu, industri hilir memiliki keterbatasan dalam menyesuaikan harga jual, terutama di pasar global yang sangat kompetitif.

Kenaikan biaya yang tidak diimbangi dengan efisiensi atau dukungan kebijakan berpotensi langsung menekan daya saing produk Indonesia.

Di sisi lain, kelancaran pasokan bahan baku dan dukungan likuiditas menjadi faktor krusial bagi keberlangsungan industri.

Sobur menilai kebijakan yang terlalu ketat dalam pengaturan, meskipun memiliki tujuan baik, perlu dikaji ulang agar tidak justru menghambat aktivitas produksi.

“Kebutuhan akan kelancaran pasokan bahan baku dan dukungan likuiditas menjadi semakin penting. Industri yang bergerak cepat membutuhkan siklus produksi dan arus kas yang sehat. Kebijakan yang terlalu ketat dalam pengaturan ini, meskipun memiliki tujuan baik, perlu dipastikan tidak menghambat kemampuan industri untuk tumbuh dan beradaptasi,” beber Sobur.

Dalam konteks tersebut, ia menekankan pentingnya pendekatan kebijakan yang lebih presisi dan sektoral.

Menurutnya, kebijakan industri tidak bisa bersifat umum, melainkan harus mempertimbangkan karakter dan kebutuhan masing-masing sektor, khususnya industri hilir yang memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan devisa negara.

Ke depan, keseimbangan antara regulasi dan pertumbuhan dinilai menjadi kunci.

Dukungan terhadap industri hilir tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan usaha, tetapi juga menyangkut stabilitas ekonomi nasional yang bertumpu pada penciptaan nilai tambah dan lapangan kerja.

“Keseimbangan antara pengaturan dan pertumbuhan harus menjadi perhatian bersama. Dukungan terhadap sektor hilir bukan hanya soal menjaga keberlangsungan usaha, tetapi juga menjaga fondasi ekonomi nasional yang berbasis pada nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja,” lanjut dia.

Tag: #industri #furnitur #tertekan #biaya #naik #ekspor #terhambat