Kelas Menengah, Kemiskinan, dan Reorientasi Kebijakan Ekonomi

KELAS menengah bukan sekadar kategori pendapatan, mereka adalah motor permintaan domestik, sumber tenaga profesional terdidik, dan penyokong legitimasi serta kapasitas fiskal negara lewat pajak dan konsumsi.

Dalam konteks Indonesia, dinamika kelas menengah dalam satu dekade terakhir berpengaruh langsung terhadap pola pertumbuhan, ketahanan konsumsi domestik, dan arah kebijakan industri dan sosial. 

Pada tahun 2024, kelompok kelas menengah (dan kelompok masyarakat yang mendekati kelas menengah) berjumlah sekitar 66,35ri total populasi Indonesia.

Lebih dari itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kelompok ini menyumbang hingga 81,49ri total konsumsi rumah tangga nasional. Angka tersebut menegaskan posisi strategis kelas menengah sebagai pilar utama perekonomian domestik.

Baca juga: Trump VS Paus: Ketika Kepentingan Nasional Berbenturan dengan Kompas Moral

Bank Dunia mencatat bahwa konsumsi oleh kelompok yang menempati strata menengah (aspiring) tumbuh pesat dalam dua dekade terakhir, memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian melalui peningkatan pengeluaran pada pendidikan, kesehatan, dan barang tahan lama, meskipun laju pertumbuhan dan daya beli mengalami kontraksi pasca-2019 dengan munculnya pandemi COVID-19.

Namun, secara agregat, kelas menengah (termasuk yang ‘menuju’) memegang porsi besar terhadap konsumsi nasional dan menjadi bantalan bagi permintaan domestik, tetapi ukuran kelas menengah menurut ambang pendapatan tetap rentan terhadap guncangan ekonomi, peningkatan informalitas pekerjaan, dan inflasi yang menekan pendapatan riil.

Dalam satu dekade terakhir, kelas menengah dianggap sebagai backbone pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, kontribusinya terhadap peningkatan angka konsumsi belakangan ini menunjukkan tren penurunan cukup signifikan dan relatif berimbas pada kinerja pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara.

Kerisauan terhadap menurunnya populasi kelas menengah belakangan ini menjadi bahasan utama, baik di kalangan pemerintah maupun para akademisi. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga menjadi keprihatinan di beberapa negara.

Bahkan, menurut majalah bisnis Forbes April 2023, fakta dan data menunjukkan bahwa keberadaan kelas menengah Amerika Serikat (AS) telah mengalami penurunan tajam dalam kurun 50 tahun terakhir sejak tahun 1971 sampai dengan 2023.

Indikator penurunan ini tercermin dari makin menurunnya pendapatan rata-rata kelas menengah dari 61 persen menyusut ke 51 persen.

Diperburuk juga oleh data bahwa porsi pendapatan agregat yang diperoleh kelas menengah AS menyusut dari sebelumnya 62 persen menjadi hanya 42 persen.

Pada saat yang sama, pendapatan agregat mereka yang dianggap berpenghasilan tinggi meningkat dari 29 persen menjadi 50 persen.

Ini terlepas dari realitas bahwa kelas berpenghasilan tinggi yang tumbuh masih kurang dari separuh kelas menengah di AS.

Kecemasan akan menyusutnya kelompok kelas menengah juga dialami Tiongkok.

Meskipun pada prediksi sebelumnya oleh studi terbaru dari Word Data Lab diperkirakan lebih dari 1 juta orang di Asia akan bergabung dengan kelas menengah global pada tahun 2030, namun karena hantaman pandemi Covid-19 pada tahun 2020–2022, prediksi tersebut mengalami perubahan yang signifikan.

Selain faktor pandemi, penyebab utama, meskipun bukan satu-satunya, adalah krisis properti yang pernah menghantam Negeri Tirai Bambu ini.

Economic bubble di sektor properti telah mengganggu ekonomi dan keuangan Tiongkok sejak 2021, ketika pengembang real estat perumahan raksasa, Evergrande, mengumumkan bahwa mereka tidak dapat lagi memenuhi kewajiban keuangannya (default).

Ketegangan keuangan yang disebabkan oleh kegagalan sektor properti ini dan beberapa lagi yang menyusul di tahun-tahun sesudahnya telah menekan laju pembangunan rumah dan pembelian rumah.

Kelas menengah di Tiongkok menjadi salah satu tulang punggung di sektor ini. Maka, ketika sumber utama kekayaan dan penghasilan kelompok kelas menengah Tiongkok mengalami tekanan imbasnya akan memicu penurunan populasi mereka.

Padahal, Tiongkok pernah menikmati masa-masa keemasan kelas menengah.

Sektor ini merupakan pendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui investasi kelas menengah yang agresif.

Sayangnya, jutaan orang itu sekarang kehilangan pijakan, dengan banyak yang tergelincir kembali mendekati garis kemiskinan.

Tertekan Ketidakpastian Global

Sementara, data berbeda disajikan oleh lembaga riset bisnis Pew Research Center dan menjadi perhatian otoritas pemerintah AS. Mereka yang berada di kelas menengah mengalami penyusutan lebih kecil dari sebelumnya.

Pada tahun 1971, 61 persen orang Amerika diklasifikasikan sebagai rumah tangga kelas menengah. Pada tahun 2023, angka tersebut telah turun menjadi 51 persen.

Adapun kelompok yang dianggap berpenghasilan rendah, ukurannya juga meningkat meskipun lebih rendah daripada kelas berpenghasilan tinggi.

Baca juga: Setelah UI, Terbitlah ITB: Matinya Etika dan Marwah Perempuan

Akibatnya, kelas menengah terjepit dari kedua sisi, yang terakhir hanya membentuk 50ri orang Amerika.

Salah satu tren yang sangat mengkhawatirkan adalah berkaitan dengan kelas berpenghasilan rendah. Meskipun ukurannya telah meningkat, mereka telah menurun dalam kelompok pendapatan agregat.

Antara tahun 1970 dan 2021, penghasilan kelas berpenghasilan rendah menurun dari 10 persen menjadi hanya 8 persen.

Pertumbuhan pendapatan kelas menengah sejak 1970 belum mampu mengimbangi pertumbuhan pendapatan untuk mereka yang termasuk dalam golongan berpenghasilan tinggi.

Ironisnya, dari total pendapatan rumah tangga AS yang kontribusi terbesar disumbang oleh kelas menengah kini tengah mengalami fase penurunan tajam.

Bank Dunia dalam laporannya pada 2020, telah mengidentifikasi lima kelas masyarakat yang didasari pada perilaku konsumsi yang berbeda di Indonesia.

Terdiri dari kelompok miskin, rentan, menuju kelas menengah, kelas menengah, dan kelas atas. Konsumsi kelompok ini tumbuh 12 persen setiap tahun sejak 2002.

Hampir setengah atau 47ri seluruh konsumsi rumah tangga Indonesia berasal dari kelompok kelas menengah ini.

Secara harfiah, kelompok kelas menengah adalah kelompok masyarakat yang tidak lagi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan hidup di atas garis kemiskinan, tetapi masih rentan terperosok jika sewaktu-waktu terjadi turbulensi yang mengganggu stabilitas ekonomi.

Terlebih, di tengah perlambatan ekonomi global, daya beli kelas menengah terancam mengalami kontraksi.

Hal ini dapat memaksa mereka untuk berpindah ke calon kelas menengah atau rentan, sehingga mengurangi peran mereka sebagai kontributor pajak dan sebaliknya meningkatkan ketergantungan mereka pada dukungan fiskal. 

 Berdasarkan laporan Macro Poverty Outlook April 2025, Bank Dunia telah resmi menetapkan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas, sebanding dengan Malaysia dan Thailand.

Penetapan ini berdasarkan ambang batas kemiskinan di negara berpendapatan menengah atas pada patokan pengeluaran USD 6,85 per hari, atau sekitar Rp 113.777 per orang per hari dengan asumsi kurs Rp 16.606.

Meskipun status ekonomi Indonesia meningkat, tantangan besar tetap ada. Menurut Bank Dunia, sekitar 60 persen penduduk Indonesia, atau sekitar 171,9 juta orang, masih berada dalam kategori miskin menurut standar negara berpendapatan menengah atas.

Angka ini menunjukkan penurunan tipis dari 61,8 persen pada 2023. Jika menggunakan ambang batas kemiskinan negara berpendapatan menengah bawah, yaitu pengeluaran USD 3,65 atau sekitar Rp 60.600 per hari, jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun menjadi 15,6 persen atau sekitar 44,3 juta jiwa.

Baca juga: Mutu Sekolah Bukan Sekadar Angka

Namun, masih ada 1,3 persen penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem, dengan pengeluaran rata-rata USD 2,15 per hari.

Merujuk pada data BPS, garis kemiskinan per kapita Indonesia pada September 2025 tercatat sebesar Rp 595.242 per bulan.

Dengan demikian, pengeluaran kelas menengah berada pada rentang sekitar Rp 2,08 juta hingga Rp 10,12 juta per kapita per bulan, sebagaimana juga dirujuk dalam World Bank Macro Poverty Outlook.

Meskipun dinilai terdapat kemajuan, tantangan besar tetap ada. Bank Dunia menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja yang lebih baik dan berkelanjutan, serta perlindungan terhadap rumah tangga dari risiko kemiskinan.

Peningkatan kualitas tenaga kerja dan investasi dalam infrastruktur yang tangguh juga menjadi kunci untuk menjaga agar rumah tangga tetap keluar dari kemiskinan.

Pendekatan Solutif

Laporan beberapa media dan lembaga internasional menunjukkan perbedaan definisi yang penting, seperti beberapa survei global melaporkan adanya upaya pengecilan ukuran middle class berdasarkan ambang pendapatan riil tertentu.

Misalnya, laporan yang menyebut penurunan dari ~60 juta orang (2018) menjadi ~48 juta (2024) untuk definisi middle class tertentu, yang mengindikasikan adanya down-grading atau peningkatan kelompok “vulnerable/aspiring” pasca hantaman pandemi dan masalah pasar tenaga kerja formal.

Perlu pemahaman tersendiri tentang perbedaan angka ini yang menekankan bahwa statistik kelas menengah sangat bergantung pada definisi (konsumsi per kapita, pengeluaran, atau pendapatan riil) karena perbedaan indikator di tiap-tiap negara di dunia selalu bergerak fluktuatif mengikuti tren geopolitik dunia.

Namun demikian, tingginya potensi kontraksi kelas menengah akibat ketidakpastian ekonomi menjadi keprihatinan dunia.

Keberadaan kelas menengah merupakan kunci strategis yang perlu mendapat prioritas dalam penyusunan kebijakan, pertama, sebagai motor penggerak konsumsi domestik di sektor pengeluaran rumah tangga; perilaku konsumsi kelas menengah tergolong demand trend-setter untuk barang non-primer (barang tersier berkelas menengah, jasa, pariwisata, dan retail modern).

Perilaku dan gaya hidup kelas menengah cenderung menciptakan segmented-niche market untuk barang-barang luxury lifestyle. Fluktuasi daya beli mereka cepat menjalar ke investasi swasta dan produksi. 

Kedua, kelas menengah cenderung berinvestasi pada pendidikan dan keterampilan, mendorong peningkatan kualifikasi human capital yang diperlukan untuk transformasi menuju industri bernilai tambah (manufaktur maju, jasa profesional, digital).

Bank Dunia menekankan peran ‘aspiring middle class’ dalam mendongkrak permintaan akan layanan pendidikan dan kesehatan. 

Ketiga, besarnya komposisi kelas menengah akan memperluas basis pajak (konsumsi dan penghasilan), dan memungkinkan pemerintah membiayai layanan publik yang memperkuat produktivitas.

Namun, bila kelas menengah menyusut atau bergeser ke informalitas, penerimaan pajak dapat melemah, fenomena yang tercermin dari kekhawatiran pemerintah terhadap penurunan pengeluaran konsumen. 

Keempat, kelas menengah dianggap sebagai effect multiplier terhadap investasi domestik. Permintaan kelas menengah mendorong investor untuk memasok produk dan layanan baru.

Akan tetapi, bila permintaan melemah, investasi menjadi lebih prudent; akibatnya, lapangan kerja formal tidak tumbuh cukup untuk menopang kenaikan kelas menengah.

Beberapa analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan pekerjaan formal relatif stagnan dibandingkan dengan kebutuhan untuk memperluas kelas menengah.

Tag:  #kelas #menengah #kemiskinan #reorientasi #kebijakan #ekonomi