Hemat Hari Ini, Berdaulat Energi Esok Hari

Penghematan energi sering terasa kecil dan individual, sekadar mematikan lampu atau menghindari macet. Sementara masa depan energi terdengar besar, seperti kata kilang, kebijakan, konferensi internasional. Padahal, keduanya berada di satu garis yang sama, dan Indonesia butuh keduanya sekarang. Yakni, ketika negeri ini mengimpor lebih dari 1 juta barrel minyak setiap hari sementara harga minyak global bisa meledak kapan saja.

CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai ketahanan energi Indonesia tetap rentan karena ketergantungan impor minyak yang mencapai sekitar 60 persen dari total kebutuhan. Situasi ini semakin kritis menyusul tegangnya konflik Iran-AS yang berimbas pada volatilitas pasokan global.

"Yang harus dipahami bahwa kita sedang dalam kondisi krisis. Dalam kondisi normal, cadangan (BBM) 21 hari itu mungkin aman. Tapi ini kondisinya tidak normal karena ada gangguan impor," ujar Fabby Tumiwa, CEO IESR, kepada Kompas.com, Rabu (15/4/2026) lalu.

Oleh sebab itu, menurut Fabby, penghematan energi bukan sekadar kebiasaan hemat, tetapi fondasi dari masa depan energi itu sendiri. Transisi energi, tegasnya, bukan cuma soal mengganti sumber energi, tetapi juga mengubah perilaku konsumsi.

Dia mendorong langkah-langkah sederhana, seperti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, beralih ke transportasi alternatif, atau menekan perjalanan yang tidak mendesak.

Aksi Nyata Kecil untuk Masa Depan Energi

Mohammad Nasir Bersepeda

Aksi nyata itu sudah dimulai dari rumah. Nadine, salah satu pekerja swasta di Jakarta, sejak awal tahun 2026 mulai mengganti kompor gas elpiji dengan kompor listrik dan air fryer. Keputusannya lahir dari kombinasi kesulitan mendapatkan gas elpiji dan kesadaran akan efisiensi.

"Selain karena susah dapat gas elpiji, ternyata kalau pakai kompor listrik jadi lebih banyak opsi juga buat masak, hitung-hitung hemat energi juga. Pakai gas elpiji kalau masak porsi besar saja," ujar Nadine, pekerja swasta Jakarta.

Hal serupa direncanakan Fahri. Jarak rumah ke kantor yang masih terjangkau membuat pria ini berencana rutin bersepeda setiap hari. Baginya, manfaat ganda menanti: hemat energi sekaligus menjaga kesehatan.

"Ke kantor kan dekat, mau coba pakai sepeda biar bisa lebih hemat dan bonusnya kalau dibiasakan pakai sepeda bisa lebih sehat juga," tukas Fahri, warga Jakarta

Dorongan untuk berubah bukan tanpa alasan. Konsumsi energi Indonesia pada 2023 mencapai 1,220 juta ton setara minyak, naik 6,29 persen dibanding 2022 dan menjadi yang tertinggi dalam enam tahun terakhir menurut Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM, Chrisnawan Anditya.

Sektor industri mendominasi dengan porsi 45,60 persen, diikuti transportasi 36,74 persen, rumah tangga 12,35 persen, dan komersial 4,44 persen.

Tekanan semakin nyata di sisi fiskal. APBN 2026 mengalokasikan Rp 381,3 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi, BBM, LPG 3 kg, dan listrik, dengan asumsi harga minyak 70 dolar AS per barel.

Setiap kenaikan 1 dolar AS di atas asumsi itu menambah beban negara Rp 6,8 triliun. Jika harga menembus 100 hingga 120 dolar AS per barel, tambahannya bisa mencapai ratusan triliun rupiah.

Jurus Jitu Pemerintah

DOK. Humas PGN Fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Ngagel milik PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menjadi salah satu pusat layanan bahan bakar gas (BBG) di Surabaya. Pemerintah tidak tinggal diam. Program biodiesel B35 sepanjang 2024, kini ditingkatkan menjadi B40 dan ditargetkan naik ke B50, mampu menghemat devisa 7,78 miliar dolar AS dan menjadi substitusi BBM paling konkret yang berjalan. Namun program ini masih terlalu bergantung pada kelapa sawit yang rentan terhadap fluktuasi harga dan persaingan lahan antara kebutuhan pangan dan energi.

Sementara itu, bauran energi terbarukan baru menyentuh 16 persen, jauh dari target 23 persen yang akhirnya diturunkan sendiri oleh pemerintah. Padahal, biaya energi baru terbarukan (EBT) terus menurun, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) kini sudah lebih murah daripada membangun PLTU baru.

Tren kendaraan listrik (EV) membuka harapan. Biaya energinya bisa 80 persen lebih hemat dibanding kendaraan berbahan bakar minyak, dan dalam jangka panjang berpotensi menekan impor BBM secara signifikan.

Namun pertumbuhannya masih terbatas, juga diwarnai kegamangan pemerintah antara mendorong adopsi EV secara menyeluruh atau memprioritaskan EV berbasis baterai nikel (NMC) demi menggerakkan hilirisasi nikel Indonesia.

Di luar EV, layanan Bahan Bakar Gas (BBG) yang diusung PGN hadir sebagai energi alternatif yang sudah terbukti di lapangan. Dengan nilai oktan (RON) 120 hingga 130, BBG memungkinkan mesin beroperasi lebih efisien, menghasilkan emisi karbon sekitar 20 persen lebih rendah dibanding BBM, dan tidak meninggalkan residu pada komponen mesin.

Sistem dual fuel yang memadukan BBG dan BBM juga turut memperpanjang jarak tempuh kendaraan. Saat ini BBG telah banyak digunakan taksi, bajaj, angkot, kendaraan pribadi, hingga Transjakarta.

Industri Hulu Migas sebagai Motor Ekonomi

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Pengamat sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertamina A. Rinto Pudyantorodalam Media Education Indonesian Petroleum Association (IPA), Rabu (1/4/2026).

Namun masa depan energi bukan hanya soal menghemat dan beralih sumber. Industri hulu migas pun memainkan peran yang jauh lebih luas dari sekadar memproduksi energi.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertamina, Rinto Pudyantoro, menekankan kontribusi sektor ini terhadap ekonomi daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH), penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB Migas), serta Participating Interest (PI) 10 persen yang melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Seringkali muncul persepsi bahwa keberadaan industri migas tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Padahal, jika dilihat secara komprehensif, industri ini justru memberikan dampak ekonomi yang sangat besar dan berlapis bagi daerah," ujar Rinto, dalam Media Education IPA, Senin (20/4/2026).

Sebagai contoh, pada tahun 2023, Provinsi Riau menerima DBH Migas sebesar Rp 3,6 triliun dan PBB Migas sebesar Rp 3,9 triliun. Secara nasional, PBB Migas mencapai Rp 13,711 triliun pada 2022, lebih dari separuh total PBB nasional sebesar Rp 24,01 triliun.

Aktivitas operasional wilayah kerja (WK) migas juga mendorong perputaran ekonomi lokal melalui belanja barang dan jasa, keterlibatan pelaku usaha daerah, pengembangan industri turunan, penyediaan energi untuk pembangkit listrik, hingga pembangunan fasilitas umum.

Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan pengembangan masyarakat (PPM) turut memperkuat dampak sosial ekonomi di sekitar wilayah operasi.

"Multiplier effect industri hulu migas tidak hanya berhenti pada penerimaan negara, tetapi juga menjalar ke berbagai sektor, termasuk tenaga kerja lokal, infrastruktur, hingga penguatan ekonomi daerah secara keseluruhan," sambung Rinto.

Pada akhirnya, masa depan energi Indonesia tidak hanya ditentukan di ruang rapat kabinet atau lewat tarik-ulur harga minyak di pasar global. Ia tumbuh pelan, nyaris tak terdengar, dari dapur rumah Nadine hingga kayuhan sepeda Fahri di jalanan kota.

Keputusan Nadine beralih ke kompor listrik mungkin tampak sederhana, tetapi di situlah perubahan besar bermula, sebagai upaya nyata mengurangi ketergantungan pada impor energi yang rapuh.

Begitu pula Fahri, setiap kayuhan sepedanya ke kantor bukan sekadar pilihan gaya hidup, melainkan kontribusi konkret untuk meringankan beban subsidi negara yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah.

Masa depan energi bukan semata milik perusahaan minyak, pemerintah, atau konferensi internasional. Ia dibentuk setiap hari, oleh jutaan keputusan kecil yang, jika dijumlahkan, cukup besar untuk mengubah arah sebuah bangsa.

Tag: #hemat #hari #berdaulat #energi #esok #hari