Akses Hunian Papua Digenjot, KPP BRI Tembus Rp 258,9 Miliar

Akses kepemilikan rumah di wilayah Papua kian terbuka seiring meningkatnya penyaluran pembiayaan perumahan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) melalui skema Kredit Program Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Hingga 27 April 2026, penyaluran KPP BRI di Papua tercatat mencapai Rp 258,9 miliar kepada 610 debitur. Pembiayaan ini dinilai menjadi salah satu pendorong akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama di kawasan timur Indonesia.

“BRI membuktikan sebagai BUMN itu pro rakyat, terutama pro rakyat kecil dengan penyerapan KUR perumahan yang sangat tinggi,” ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, dalam konferensi pers di Sorong, Senin (27/4/2026).

“Bahkan ini baru bulan April belum selesai, kuotanya sudah mulai habis,” lanjutnya.

Dari total penyaluran tersebut, sebesar Rp 174,4 miliar disalurkan pada sisi supply dan Rp 84,5 miliar pada sisi demand. Adapun distribusi pembiayaan didominasi Provinsi Papua sebesar 28,03 persen, diikuti Papua Barat 16,76 persen, Papua Tengah 14,76 persen, dan Papua Selatan 13,83 persen. Sisanya tersebar di Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.

Baca juga: Tabel KUR BRI 2026 Pinjaman Rp 100 Juta–Rp 200 Juta, Cek Simulasi Cicilannya

Renovasi Rumah dan KUR Perumahan Digenjot

Maruarar menilai kebutuhan hunian layak di Papua, termasuk di Papua Barat Daya dan Kota Sorong, masih tinggi. Pemerintah pun menyiapkan program renovasi besar-besaran.

“Presiden ingin negara hadir di tempat-tempat masyarakat miskin, di kawasan yang rumahnya tidak layak huni,” ujarnya.

“Kita akan segera lakukan perbaikan,” tegasnya.

Program renovasi tersebut menyasar sedikitnya 21 ribu rumah di enam provinsi di Papua yang tersebar di 42 kabupaten/kota.

Selain itu, pemerintah juga mendorong Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan untuk pengembang skala UMKM dengan plafon hingga Rp 20 miliar dan subsidi bunga sebesar 5 persen.

Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, menambahkan program pembiayaan ini diharapkan menjangkau masyarakat yang belum memiliki rumah, terutama di wilayah dengan kebutuhan hunian tinggi seperti Papua.

“Program ini tidak bisa maksimal jika hanya mengandalkan APBD,” ujarnya.

“Perlu dukungan pemerintah pusat dan kolaborasi semua pihak agar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” lanjut Tito.

Baca juga: BRI Dorong Ekspansi Kredit Bagi UMKM Usai Bagi Dividen Rp 52,1 Triliun

Permintaan Tinggi, Penyaluran Hampir Capai Target

Direktur Consumer Banking BRI, Aris Hartanto, menyebut tingginya penyaluran KPP mencerminkan besarnya permintaan hunian di wilayah Indonesia Timur.

“BRI melihat potensi permintaan di wilayah Indonesia Timur khususnya Papua masih sangat besar,” ujarnya.

“Oleh karena itu, kami akan terus mengoptimalkan penyaluran melalui pendekatan yang sesuai dengan karakteristik wilayah serta memperkuat kolaborasi,” lanjut Aris.

Secara nasional, penyaluran KPP BRI telah mencapai Rp 7,89 triliun kepada 55.624 debitur atau setara 98,73 persen dari target Rp 8 triliun pada 2026.

“Capaian tersebut menempatkan BRI sebagai bank dengan kontribusi penyaluran KPP tertinggi secara nasional, yakni sebesar 58,30 persen,” katanya.

Selain KPP, BRI juga mencatat penyaluran FLPP sebanyak 9.229 unit dengan nilai Rp 16,9 triliun kepada sekitar 123 ribu debitur sejak Januari hingga April 2026, dari target 60.000 unit tahun ini.

Aris menambahkan, pembiayaan perumahan tidak hanya membantu masyarakat memiliki rumah, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi di sektor terkait.

Tag:  #akses #hunian #papua #digenjot #tembus #2589 #miliar