Membangun Indonesia Bukan dengan Buruh Murah

SETIAP Hari Buruh, jalanan dipenuhi spanduk tuntutan kenaikan upah, sementara ruang rapat dipenuhi kekhawatiran bahwa upah layak akan mengusir investasi.

Seolah-olah Indonesia harus memilih: menyejahterakan buruh atau menjaga pertumbuhan ekonomi.

Padahal, sejarah dunia menunjukkan hal sebaliknya: tidak ada negara besar yang menjadi maju karena membayar pekerjanya murah.

Jerman tidak dibangun oleh buruh murah. Jepang tidak. Korea Selatan juga tidak. Bahkan, China naik kelas justru ketika mulai meninggalkan model “pabrik murah dunia” menuju ekonomi berbasis produktivitas, teknologi, dan kualitas SDM.

Masalah Indonesia bukan upah terlalu tinggi, melainkan produktivitas yang belum cukup kuat dan kebiasaan lama menjadikan buruh murah sebagai strategi daya saing.

Ilusi Kenaikan Upah

Setiap upah minimum naik, perdebatan selalu sama: pengusaha merasa terbebani, buruh merasa belum cukup. Yang sering dilupakan adalah perbedaan antara kenaikan nominal dan kesejahteraan riil.

Baca juga: Ekonomi Platform dan Gig Economy: Siapa yang Diuntungkan?

Upah boleh naik di atas kertas, tetapi jika harga beras, kontrakan, transportasi, sekolah anak, dan layanan kesehatan naik lebih cepat, maka daya beli buruh justru turun. Pendapatan bertambah, tetapi rasa aman ekonomi menghilang.

Laporan Global Wage Report 2024–2025 dari International Labour Organization menegaskan bahwa ketimpangan upah masih menjadi masalah global utama, dan lebih dari separuh pekerja dunia adalah pekerja bergaji.

Mengurangi kesenjangan upah menjadi kunci menekan ketimpangan sosial-ekonomi.

Buruh tidak hidup dari statistik upah minimum, tetapi dari kemampuan nyata memenuhi kebutuhan hidup layak.

Teori ekonomi modern sudah lama menjelaskan ini. Efficiency Wage Theory menyebut upah yang lebih tinggi justru dapat meningkatkan produktivitas.

Pekerja yang dibayar layak lebih sehat, lebih loyal, lebih termotivasi, dan menghasilkan kualitas kerja yang lebih baik. Upah bukan sekadar biaya, tetapi investasi.

Gary Becker melalui Human Capital Theory menegaskan bahwa negara maju membayar mahal karena mereka membeli kualitas: pendidikan, keterampilan, disiplin, dan inovasi. Yang mahal bukan buruhnya, tetapi kompetensinya.

Karena itu, negara maju memilih high road economy: upah tinggi, produktivitas tinggi, inovasi tinggi.

Sebaliknya, banyak negara berkembang terjebak dalam low road economy: upah murah, produktivitas rendah, dan ketergantungan pada investasi jangka pendek. Indonesia masih berdiri di persimpangan itu.

Jerman menjaga industri kuat melalui pendidikan vokasi, perlindungan pekerja, serikat buruh yang produktif, dan efisiensi teknologi. Investor datang bukan karena upah murah, tetapi karena kualitas kerja dan kepastian sistem.

Korea Selatan memang pernah memulai dari tenaga kerja murah, tetapi tidak berhenti di sana. Mereka melompat melalui pendidikan massal, riset teknologi, dan industrial upgrading. Dunia kini membeli inovasi Korea, bukan murahnya tenaga kerja Korea.

Baca juga: Prodi, Pasar, dan Kritik Habermas

Vietnam juga sering disalahpahami. Keunggulannya bukan semata upah rendah, tetapi efisiensi logistik, kepastian regulasi, dan integrasi rantai pasok global. Mereka tidak hanya menjual buruh murah, tetapi kecepatan dan kepastian.

Artinya jelas: buruh murah hanya bisa menjadi fase transisi, bukan fondasi pembangunan.

Keberanian Naik Kelas

Di Indonesia, debat buruh terlalu sering berhenti pada satu pertanyaan sempit: apakah kenaikan upah akan mengganggu investasi?

Padahal, masalah utama sering bukan upah, melainkan biaya logistik tinggi, birokrasi panjang, kepastian hukum lemah, dan mismatch keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri.

Investor global jauh lebih sensitif terhadap kepastian usaha dibanding sekadar selisih upah minimum. Jika ongkos ekonomi tinggi tetapi upah tetap ditekan, hasilnya bukan daya saing, melainkan stagnasi.

Negara tidak boleh menjadikan buruh murah sebagai substitusi atas kegagalan reformasi struktural.

Hari Buruh seharusnya bukan sekadar seremoni tahunan antara demonstrasi dan pidato resmi. Ia harus menjadi momen untuk memilih arah pembangunan nasional.

Baca juga: Gen Z, Investasi, dan Ilusi Pertumbuhan di Tengah Ekonomi Survival Mode

Apakah Indonesia ingin terus dikenal sebagai tempat produksi murah bagi dunia? Ataukah menjadi negara maju yang dihormati karena kualitas manusianya?

World Bank menegaskan bahwa produktivitas adalah mesin utama pertumbuhan jangka panjang dan menjelaskan lebih dari separuh perbedaan pendapatan antarnegara. Negara yang hanya menjual upah murah akan sulit keluar dari jebakan kelas menengah.

Indonesia tidak akan naik kelas dengan buruh murah. Bangsa besar tidak dibangun dari pekerja yang ditekan agar murah, tetapi dari manusia yang dihargai agar bermartabat.

Dan negara yang terus takut membayar buruhnya layak, sesungguhnya sedang takut menjadi negara maju.

Tag:  #membangun #indonesia #bukan #dengan #buruh #murah