Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Maxim Dorong Tinjauan Komprehensif

- Maxim Indonesia merespons kebijakan pemerintah yang mengatur batas potongan tarif driver ojek online (ojol) kepada aplikator menjadi 8 persen dari sebelumnya 20 persen.

Kebijakan itu diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

Development Director Maxim Indonesia, Dirhamsyah mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima dokumen maupun salinan resmi beleid tersebut.

Karena itu, Maxim masih perlu mempelajari secara mendalam isi regulasi sebelum memberikan proyeksi dampak kebijakan ke depan.

Baca juga: Ini Respons Grab dan GoTo soal Potongan Ojol Dipangkas Jadi 8 Persen

"Pihak Maxim perlu melakukan peninjauan mendalam serta mempelajari rincian regulasi tersebut secara saksama sebelum memberikan proyeksi atau pernyataan lebih lanjut mengenai dampaknya di masa depan," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Selasa (6/5/2026).

Dirhamsyah menjelaskan, Maxim saat ini menerapkan tarif potongan ojol sebesar 15 persen, jauh di bawah batas yang ditetapkan pemerintah sebesar 20 persen.

Besaran potongan Maxim pun merupakan salah satu yang paling kompetitif dan terendah di pasar nasional.

"Terkait dinamika kebijakan saat ini, kami menilai bahwa struktur komisi maksimal 15 persen yang Maxim terapkan merupakan ekuilibrium optimal dan yang paling efisien di industri," kata dia.

Menurutnya, formulasi ini secara empiris telah melindungi margin pendapatan mitra pengemudi sekaligus menjaga aksesibilitas tarif bagi konsumen.

Dirhamsyah pun menilai kebijakan penurunan batas potongan komisi perlu dikaji secara komprehensif agar tidak mengganggu keberlanjutan ekosistem transportasi daring.

Ia menuturkan, industri transportasi online merupakan ekosistem yang kompleks karena harus menjaga keseimbangan antara daya beli masyarakat, tarif layanan, dan pendapatan mitra pengemudi.

Perusahaan khawatir intervensi yang terlalu restriktif justru dapat menggeser keseimbangan tersebut, yang pada akhirnya dapat membawa konsekuensi signifikan bagi keberlangsungan industri secara menyeluruh.

"Untuk itu, kami mendorong adanya tinjauan strategis secara komprehensif terhadap kebijakan tersebut, guna memastikan iklim industri transportasi daring tetap kondusif, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut, Dirhamsyah menyebut setiap platform transportasi daring memiliki model bisnis, kapasitas operasional, dan kondisi finansial yang berbeda.

Karena itu, penerapan kebijakan yang seragam dinilai berpotensi menimbulkan ketimpangan di dalam industri jika tidak dibahas secara inklusif bersama seluruh pelaku usaha dalam ekosistem industri transportasi daring.

Perusahaan menyatakan terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut dengan pemerintah dan pihak terkait guna mencari formulasi kebijakan yang dinilai adil bagi seluruh pihak.

"Kami menganjurkan agar setiap kebijakan strategis diambil dengan penuh kehati-hatian melalui dialog yang inklusif bersama para pelaku pasar," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026), mengumumkan bahwa potongan tarif driver ojol diturunkan menjadi 8 persen.

Terbitnya Perpres 27/2026 yang mengatur ketentuan tersebut disebut sebagai salah satu kado bagi pekerja pada peringatan Hari Buruh Sedunia 2026.

"Tadi pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi, sekarang menjadi minimal 92 persen untuk pengemudi," kata Prabowo.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga meminta pengemudi ojol mendapatkan sejumlah jaring pengaman sosial, seperti jaminan kecelakaan kerja, BPJS Kesehatan, dan asuransi kesehatan.

"Harus diberi jaminan kecelakaan kerja, akan diberikan BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan," tutur Prabowo.

Baca juga: Biang Kerok Saham GOTO ARB Menurut Analis: Perpres yang Pangkas Porsi Aplikator Ojol

Tag:  #komisi #ojol #turun #jadi #persen #maxim #dorong #tinjauan #komprehensif