Ekonom: Generasi Mendatang Bisa Kerja Hanya untuk Bayar Utang Negara

Posisi utang pemerintah terus meningkat dan mendekati Rp 10.000 triliun pada kuartal I-2026.

Di tengah kenaikan tersebut, ekonom mulai menyoroti dampaknya terhadap APBN dan ruang fiskal pemerintah.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah mencapai Rp 9.920,42 triliun per 31 Maret 2026.

Jumlah itu naik sekitar Rp 282,52 triliun atau 2,9 persen dibandingkan posisi akhir Desember 2025 sebesar Rp 9.637,99 triliun.

Melihat hal tersebut, Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai posisi utang pemerintah Indonesia saat ini masih dalam kategori aman, tetapi berada di titik rawan apabila pengelolaan fiskal tidak dilakukan secara hati-hati.

Menurutnya, tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah penerimaan negara yang semakin berat di tengah kebutuhan belanja yang terus meningkat.

Kondisi itu berpotensi memperlebar defisit anggaran dalam beberapa tahun ke depan.

“Kita berada di borderline, masih aman tetapi berisiko terpeleset jika tidak hati-hati,” ujar Wijayanto saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/5/2026).

Wijayanto menjelaskan, untuk menutup defisit APBN sekaligus membayar bunga dan melakukan refinancing utang jatuh tempo, pemerintah harus terus menerbitkan surat utang baru.

Namun, langkah tersebut dinilai akan memunculkan dua tekanan besar terhadap fiskal nasional.

Pertama, porsi APBN yang digunakan untuk membayar bunga utang akan terus meningkat.

Lalu yang kedua, menurut Wijayanto pemerintah akan menghadapi tantangan mencari investor pembeli surat utang di tengah persaingan global yang semakin ketat.

“Negara-negara lain juga menerbitkan surat utang, sementara Indonesia dipandang semakin berisiko,” kata dia.

Wijayanto menambahkan, beban utang negara pada akhirnya akan ditanggung seluruh masyarakat, terutama para pembayar pajak saat ini maupun generasi mendatang.

“Seluruh pembayar pajak, kita dan generasi penerus kita,” ujarnya saat ditanya siapa yang akan menanggung pembayaran utang tersebut.

Ia juga memperkirakan jumlah utang pemerintah masih akan terus bertambah apabila pola pembangunan dan pengelolaan fiskal tidak berubah.

“Dengan pendekatan pembangunan seperti ini, utang akan semakin cepat bertambah, dengan kecepatan yang lebih tinggi,” kata Wijayanto.

Kata Wijayanto, dampak paling nyata dari peningkatan utang akan terasa pada efektivitas APBN dan ruang fiskal pemerintah di masa depan.

Saat ini saja, kata dia, sekitar 43 persen penerimaan negara telah digunakan untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang.

Akibatnya, ruang belanja produktif pemerintah semakin menyempit.

“Semakin banyak penerimaan negara yang akan digunakan untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang,” ujarnya.

Wijayanto menilai kondisi tersebut menjadi lebih berisiko karena sebagian utang digunakan untuk membiayai belanja yang bersifat konsumtif dan tidak meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.

“Utang kita banyak digunakan untuk membiayai hal-hal konsumtif yang tidak meningkatkan produktivitas ekonomi, dalam kata lain tidak meningkatkan kapasitas kita dalam membayar utang,” katanya.

Jika situasi itu terus berlangsung, ia memperingatkan kemampuan APBN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan akan semakin melemah.

“APBN semakin tidak efektif dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,” ujar Wijayanto.

Ia bahkan mengingatkan risiko jangka panjang yang harus ditanggung generasi berikutnya apabila beban utang terus meningkat tanpa diimbangi penguatan kapasitas ekonomi nasional.

“Generasi mendatang harus bekerja keras semata-mata untuk membayar utang,” kata dia.

Tag: #ekonom #generasi #mendatang #bisa #kerja #hanya #untuk #bayar #utang #negara